digitalMamaID — Perempuan di garis depan perlawanan kerap menjadi simbol gerakan sosial. Seorang ibu berjilbab pink dalam demonstrasi, aktivis lingkungan yang menolak kerusakan alam, hingga mahasiswi yang memimpin aksi di jalanan menarik perhatian publik.
Pada beberapa aksi masyarakat, perempuan di garis depan perlawanan hadir dalam sosok Ibu Ana, perempuan berjilbab pink yang menjadi simbol keberanian dalam demonstrasi. Masih hangat betapa beraninyaaktivis perempuan Greenpeace yang memanjat Patung Selamat Datang di Bundaran HI untuk menyuarakan krisis iklim. Dari kalangan muda, ada Fatimah Azzahra, pimpinan BEM UI yang memimpin gerakan mahasiswa. Masih banyak perempuan lain yang berada di garis depan perlawanan. Mereka hadir dari latar belakang dan gerakan yang berbeda, tetapi menunjukkan bagaimana perempuan mengambil ruang dalam perjuangan.
Ketika sosok mereka viral, apakah tuntutan yang disuarakan ikut mendapat perhatian? Bagaimana mengubah sorotan sesaat menjadi solidaritas kolektif?
Perempuan sebagai simbol perlawanan
Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan (SP) Mamut Menteng Kalimantan Tengah Irene Natalia Lambung melihat kemunculan perempuan dalam demonstrasi maupun gerakan lingkungan bukan sebagai fenomena kebetulan. Di tengah represi dan ruang demokrasi yang menyempit, tubuh perempuan dapat menyampaikan pesan tentang ketidakadilan.
“Selama ini, perempuan kerap ditempatkan dalam ranah domestik. Ketika mereka turun ke jalan dan menyuarakan tuntutan, kehadirannya dapat menjadi penanda bahwa ada situasi yang tidak baik-baik saja,” ujar Irene kepada digitalMamaID, Rabu, 28 Oktober 2026.
Irene juga melihat perempuan kerap diposisikan sebagai penjaga kehidupan. Pandangan ini memengaruhi cara masyarakat memaknai kehadiran mereka dalam aksi, yakni sebagai sosok yang mempertahankan kehidupan dan ruang hidupnya. Sementara itu, laki-laki yang turun dalam aksi cenderung lebih mudah dilekatkan dengan citra maskulin atau dianggap sebagai perusuh.
“Perbedaan tersebut memperlihatkan kuatnya konstruksi gender dalam memaknai kehadiran perempuan di ruang publik. Tubuh perempuan menjadi simbol perlawanan, sekaligus membawa pesan tentang persoalan yang lebih luas daripada sosok individu,” tambahnya.
Di balik figur viral, ada gerakan kolektif
Menurut Irene, perempuan yang menjadi sorotan publik tidak selalu berdiri sebagai individu. Suara seorang perempuan dapat menjadi pemantik kesadaran kritis bagi perempuan lain yang mengalami ketidakadilan.
Ia mencontohkan, ketika seorang perempuan di Kalimantan Tengah menyuarakan dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap sumber penghidupan, perempuan di Poco Leok, Nusa Tenggara Timur, maupun perempuan di Jakarta yang menghadapi krisis air dapat mengenali persoalan yang berkaitan dengan pengalaman mereka sendiri.
“Situasi mereka berbeda, tetapi sama-sama berhadapan dengan persoalan pengelolaan sumber daya dan ruang hidup,” jelasnya.
Solidaritas, dalam pandangan Irene, tumbuh dari kesadaran atas ketidakadilan yang dirasakan bersama. Karena itu, dukungan tidak cukup diwujudkan melalui ucapan seperti “Semangat, Bun”, tetapi perlu hadir dalam tindakan nyata.
Irene mengingatkan bahwa media sering tertuju pada sosok yang menarik untuk diberitakan, misalnya perempuan yang menangis atau perempuan berjilbab pink. Padahal, gerakan perempuan tumbuh melalui proses pengorganisasian yang tidak selalu terekam kamera.
“Di kampung-kampung, ada perempuan yang mengorganisasi perempuan lain untuk berkumpul, belajar bersama, dan melahirkan pemimpin perempuan. Kerja semacam ini merupakan bagian penting dari gerakan,” ungkap Irene.
Menurutnya, untuk membedakan figur pemberitaan dengan aktor yang menentukan arah gerakan, publik perlu melihat siapa yang merumuskan tuntutan dan menentukan agenda perjuangan. Ia mencontohkan, ketika perempuan menyampaikan tuntutan agar dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam atau Masyarakat Peduli Api (MPA), perhatian seharusnya tetap tertuju pada tuntutan tersebut.
“Jika publik hanya berfokus pada figur hingga tuntutan gerakan tenggelam, kita justru sedang menciptakan figur baru, bukan memperkuat isu yang diperjuangkan,” tegas Irene.
Media sosial dan risiko viralitas
Media sosial memiliki dua sisi bagi gerakan perempuan. Ruang digital dapat mengangkat persoalan yang sebelumnya luput dari perhatian hingga menjadi isu nasional dalam waktu singkat. Dokumentasi digital juga membuat peristiwa lebih sulit dihapus begitu saja.
Namun, Irene menilai, algoritma media sosial cenderung mengangkat konten yang memancing emosi, bukan selalu analisis mendalam. Video seorang ibu yang menangis karena ISPA membuatnya kehilangan kemampuan mencari nafkah, misalnya, dapat menarik perhatian. Sementara itu, pembahasan mengenai kepentingan ekonomi di balik pembakaran hutan dan lahan berisiko tidak mendapat porsi yang sama.
Persoalan struktural juga mudah dipersonalisasi. Perempuan yang bersuara bisa diserang melalui tuduhan seperti “dibayar” atau “tidak mendapat uang ganti rugi”. Akibatnya, pembahasan tentang kebijakan yang dianggap tidak adil justru terabaikan. “Di sisi lain, solidaritas di media sosial dapat tumbuh cepat, tetapi juga mereda dalam waktu singkat,” jelasnya.
Mengubah perhatian menjadi solidaritas
Agar perhatian publik tidak berhenti pada viralitas, Irene mengusulkan beberapa langkah.
Pertama, memastikan keamanan perempuan yang menjadi sorotan. Dalam 24–72 jam pertama setelah viral, perempuan tersebut perlu mendapat ruang aman dan kesempatan untuk menenangkan diri sebelum menentukan langkah berikutnya.
Kedua, menggeser perhatian dari individu ke isu. Dukungan kepada aktivis yang bersuara tentang kabut asap di Kalimantan Tengah, misalnya, dapat menjadi pintu masuk untuk membahas dampak karhutla terhadap kesehatan dan sumber penghidupan masyarakat.
Ketiga, menerjemahkan dukungan menjadi advokasi jangka panjang. Orang-orang yang memberikan dukungan perlu memiliki cara untuk terhubung dengan perjuangan perempuan tersebut.
Irene menekankan pentingnya mengakui perempuan sebagai pemilik pengetahuan tentang persoalan yang mereka hadapi. Mereka perlu dilibatkan dalam berbagai aspek perjuangan, termasuk merumuskan narasi kolektif dan menentukan arah gerakan.
Saat suara perempuan dinilai dari penampilan dan emosi
Perhatian terhadap perempuan yang menjadi simbol perlawanan juga kerap diwarnai penilaian berbasis gender. Aktivis perempuan Palangka Raya Anggieta Bayunanda Larasati Sugianto menjelaskan, perhatian publik kerap bergeser dari tuntutan perempuan ke penampilan, cara bicara, atau emosi mereka. Fenomena ini merupakan bentuk devaluasi intelektual yang berakar pada bias gender kultural.
“Ada standar ganda dalam menilai ekspresi perempuan dan laki-laki. Perempuan yang bersuara lantang cenderung dicap emosional, sementara laki-laki dengan cara penyampaian serupa lebih mudah dinilai tegas. Akibatnya, pesan yang ingin disampaikan perempuan berisiko terabaikan,” ujar Anggieta saat dihubungi digitalMamaID, Kamis, 29 Oktober 2026.
Ia juga menyoroti objektifikasi gender yang menempatkan perempuan sebagai objek untuk dilihat, bukan subjek yang bertindak. Perhatian terhadap pakaian, riasan, nada bicara, hingga kehidupan pribadi dapat menjadi bentuk pengalihan isu (deflection). Praktik ini berkaitan dengan tone policing, yaitu upaya mendiskreditkan pesan seseorang dengan mempersoalkan cara penyampaiannya.
Serangan personal atau ad hominem juga dapat diarahkan pada pakaian, riasan, status pernikahan, dan kehidupan pribadi perempuan. Akibatnya, argumen hukum atau politik yang mereka sampaikan justru tidak mendapat perhatian.
Dampaknya tidak berhenti pada perempuan yang menjadi sasaran. Perempuan lain yang menyaksikan perlakuan tersebut dapat mengalami chilling effect, yakni mengurungkan niat untuk menyampaikan pendapat karena khawatir menerima sanksi sosial. Mereka juga bisa meragukan kemampuan diri atau mengalami self-doubt.
Meski demikian, lanjut Anggieta, ketidakadilan yang terlihat juga dapat memicu solidaritas kolektif. “Ketika perempuan mengenali standar ganda dan pola serangan yang sama, mereka dapat saling melindungi dan memperkuat suara satu sama lain,” paparnya.
Menjaga perhatian publik pada substansi persoalan
Saat seorang perempuan menjadi viral, Anggieta menilai strategi komunikasi penting untuk menjaga perhatian publik tetap tertuju pada persoalan yang diperjuangkan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan substansi gerakan.
1. Mengembalikan pembicaraan pada fakta dan tuntutan
Pendukung gerakan dapat membantu mengarahkan perhatian publik pada fakta, tuntutan, dan persoalan yang diperjuangkan. Tokoh publik juga dapat memanfaatkan platform mereka untuk mengedukasi masyarakat dan memperluas pemahaman tentang isu yang disuarakan perempuan.
Ketika muncul framing negatif atau serangan terhadap perempuan, respons perlu disampaikan berdasarkan data dan fakta agar pembahasan tidak terus-menerus terjebak pada persoalan individu.
2. Meningkatkan literasi digital
Masyarakat perlu memeriksa informasi sebelum menyebarkannya, mengenali bias gender, serta membedakan kritik terhadap substansi persoalan dengan komentar yang menyerang penampilan atau kehidupan pribadi perempuan.
3. Mendorong pemberitaan yang berperspektif gender
Media perlu lebih kritis terhadap judul sensasional berbasis gender. Pemberitaan seharusnya mengutamakan fakta, logika, dan perspektif gender, sekaligus memberi ruang kepada perempuan untuk menyampaikan pandangan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya.
Pengguna media sosial juga berperan dalam membentuk perhatian publik. Mereka perlu memeriksa informasi, memahami persoalan yang diperjuangkan, dan mendukung gerakan secara lebih bermakna. Kreator konten dapat turut memperluas pemahaman publik melalui konten edukatif yang berperspektif gender.
Anggieta menekankan pentingnya mengakui perempuan sebagai pemegang otoritas pengetahuan dan kepentingan.
“Perempuan harus dipandang sebagai subjek intelektual yang memiliki gagasan, pengalaman, dan kompetensi, bukan semata-mata objek visual atau emosional,” tegasnya. [*]
