digitalMamaID – Gerakan aksi solidaritas perempuan Women’s March Jakarta berlangsung di kawasan Sarinah hingga Monas, Jakarta, pada Sabtu, 7 November 2026. Aksi yang diikuti perempuan dan kelompok masyarakat sipil dari berbagai latar belakang ini membawa sembilan tuntutan, mulai dari keadilan ekonomi, penghapusan kekerasan berbasis gender, pemenuhan hak atas tubuh, hingga keadilan ekologis. Melalui aksi tersebut, peserta menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai masih menghambat pemenuhan hak perempuan dan kelompok rentan di Indonesia.
Beragam isu hadir dalam poster dan orasi peserta. Ada yang mengkritik pajak produk menstruasi, menyoroti kekerasan terhadap perempuan, memperjuangkan hak kelompok minoritas, hingga menyuarakan persoalan kerusakan lingkungan. Isu-isu tersebut memperlihatkan bahwa perjuangan perempuan berhubungan erat dengan persoalan ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.
Pelaksanaan aksi tahun ini juga diwarnai pembatasan oleh aparat. Melansir pemberitaan Magdalene pada 7 November 2026, massa aksi sempat dihadang aparat kepolisian ketika bergerak dari Sarinah menuju kawasan Monas. Penyelenggara juga melaporkan adanya penyerangan terhadap peserta oleh sejumlah orang tidak dikenal di kawasan Silang Selatan Monas sekitar pukul 11.30 WIB. Peristiwa tersebut menyebabkan tiga peserta mengalami trauma fisik, termasuk satu orang yang mengalami cedera serius pada tangan kiri. Peristiwa tersebut menambah perhatian terhadap persoalan keamanan dan kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik.
Namun, Women’s March tidak berdiri hanya sebagai aksi turun ke jalan. Gerakan ini memiliki perjalanan panjang dalam mempertemukan berbagai kelompok untuk menyuarakan ketidakadilan dan mendorong perubahan kebijakan. Apa yang melatarbelakangi gerakan ini, dan mengapa tuntutannya terus berkembang?
Berawal dari solidaritas perempuan
Women’s March Jakarta pertama kali diselenggarakan pada 2017 oleh Lintas Feminis Jakarta, yang kemudian dikenal sebagai Jakarta Feminist. Gerakan ini terinspirasi oleh gelombang Women’s March di berbagai negara pada Januari 2017 sebagai respons terhadap ancaman terhadap hak perempuan dan kelompok minoritas.
Mengutip penjelasan Jakarta Feminist melalui laman resminya, Women’s March Jakarta awalnya merupakan perayaan solidaritas perempuan dan sekutunya. Aksi pertama pada 2017 diikuti sekitar 400 peserta dan terus berkembang hingga melibatkan lebih dari 8.000 orang setiap tahunnya.
Dalam perkembangannya, gerakan ini tidak hanya melibatkan perempuan, tetapi juga kelompok rentan, seperti kelompok minoritas gender dan seksual, pekerja rumah tangga, buruh migran, masyarakat adat, serta kelompok lainnya.
Jakarta Feminist menjelaskan bahwa Women’s March menjadi ruang bersama untuk menuntut perubahan kebijakan yang berdampak terhadap kehidupan perempuan dan kelompok rentan. Isu yang disuarakan mencakup pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, perlindungan pekerja rumah tangga, dan RUU Masyarakat Adat, sekaligus penolakan terhadap kebijakan yang diskriminatif.
Dengan demikian, perjuangan Women’s March sejak awal tidak terbatas pada satu kelompok atau persoalan tertentu. Gerakan ini berupaya mempertemukan berbagai pengalaman ketidakadilan yang dipengaruhi oleh identitas, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan lingkungan tempat seseorang tinggal.
Perjuangan Women’s March sejak awal tidak terbatas pada satu kelompok atau persoalan tertentu. Gerakan ini berupaya mempertemukan berbagai pengalaman ketidakadilan yang dipengaruhi oleh identitas, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan lingkungan tempat seseorang tinggal.
Tuntutan yang terus berkembang
Dalam perjalanannya, isu yang dibawa Women’s March Jakarta terus berkembang mengikuti persoalan yang dihadapi perempuan dan kelompok rentan. Pada penyelenggaraan awal, tuntutan mengenai penghapusan kekerasan, perlindungan pekerja perempuan, hak kesehatan, dan diskriminasi menjadi perhatian utama. Isu perlindungan pekerja rumah tangga dan desakan pembentukan aturan yang menjamin hak perempuan juga terus muncul dalam agenda gerakan.
Pada 2019, misalnya, peserta kembali mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Mereka juga menyoroti kebijakan diskriminatif serta perlunya perlindungan sosial bagi berbagai kelompok masyarakat. Perjuangan tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap kesetaraan dalam aturan belum cukup. Perempuan masih membutuhkan perlindungan hukum, akses terhadap layanan publik, dan kebijakan yang menjamin keselamatan serta hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari.
Seiring waktu, perhatian gerakan juga meluas ke persoalan lingkungan, masyarakat adat, disabilitas, ketimpangan ekonomi, dan kebebasan sipil. Isu-isu ini memperlihatkan hubungan antara ketidakadilan gender dengan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Pada 2025, tema “Tubuh Bukan Milik Negara” menjadi salah satu penekanan Women’s March Jakarta. Tema tersebut mengangkat otonomi tubuh, hak reproduksi, kekerasan berbasis gender, kriminalisasi aktivis, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, kerusakan lingkungan, dan kebebasan berekspresi.
Perkembangan ini menunjukkan perjuangan perempuan juga menyangkut hak untuk menentukan pilihan atas tubuh sendiri, memperoleh penghidupan layak, mempertahankan ruang hidup, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Sembilan tuntutan Women’s March 2026
Women’s March Jakarta 2026 membawa sembilan tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut mencakup berbagai persoalan mendasar yang dihadapi perempuan dan masyarakat luas.
Pertama, menjamin keadilan ekonomi dan perlindungan sosial universal, termasuk menurunkan harga kebutuhan pokok, memprioritaskan anggaran untuk layanan publik, serta memberikan perlindungan kepada pekerja perawatan, buruh, dan pekerja migran.
Kedua, menghapus kekerasan, diskriminasi, dan kriminalisasi berbasis gender, seksualitas, disabilitas, agama, pekerjaan, identitas, maupun status sosial.
Ketiga, menjamin hak atas tubuh, kesehatan, dan kehidupan bebas kekerasan. Hal ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, pencegahan femisida, serta pemulihan korban kekerasan seksual.
Keempat, menghentikan kekerasan berbasis gender di ruang digital, sensor, dan represi digital, sekaligus menjamin perlindungan data pribadi, kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi.
Kelima, mendorong pembentukan peraturan berbasis hak asasi manusia melalui proses legislasi yang melibatkan partisipasi publik secara bermakna.
Keenam, menghentikan militerisasi ruang sipil dan kriminalisasi pembela HAM. Ketujuh, mengakhiri kolonialisme dan pendekatan kekerasan di Tanah Papua.
Kedelapan, menjamin keadilan ekologis dengan menghentikan pembangunan yang merampas ruang hidup masyarakat. Kesembilan, menghentikan kebijakan publik yang dinilai membahayakan masyarakat, termasuk mengevaluasi dan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila keselamatan masyarakat tidak dapat dijamin.
Sembilan tuntutan tersebut memperlihatkan luasnya agenda gerakan. Persoalan perempuan tidak berhenti pada kekerasan seksual atau kesehatan reproduksi. Akses terhadap pekerjaan layak, perlindungan sosial, kebebasan berpendapat, hingga hak masyarakat atas lingkungan yang sehat juga menjadi bagian dari perjuangan.
Salah satu koordinator aksi Women’s March Jakarta, Vivi, menegaskan bahwa perjuangan hak perempuan berkaitan dengan pengalaman ketika tubuh dikontrol, kehidupan dimiskinkan, ruang hidup dirampas, suara dibungkam, dan identitas dikriminalisasi. Ia juga menyampaikan bahwa keadilan gender tidak mungkin terwujud tanpa keadilan ekonomi, keadilan ekologis, kebebasan sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dalam pemberitaan Magdalene menjelang aksi, Program Director Jakarta Feminist, Anindya Restuviani atau Vivi, menyoroti kemunduran perlindungan hak perempuan dan kelompok rentan dalam dua tahun terakhir. Ia menilai sejumlah kemajuan yang sebelumnya diperjuangkan justru mengalami kemunduran.
Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan publik dan memastikan negara menjalankan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan hak warga negara.
Perlawanan sebagai gerakan bersama
Women’s March Jakarta memperlihatkan perjuangan perempuan tidak dapat dilepaskan dari perjuangan kelompok lain yang mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Buruh, pekerja rumah tangga, mahasiswa, masyarakat adat, aktivis lingkungan, penyandang disabilitas, hingga kelompok minoritas gender dan seksual memiliki pengalaman dan persoalan yang berbeda. Namun, mereka dipertemukan oleh tuntutan yang sama: memperoleh perlindungan, kesetaraan, dan keadilan.
Sebagaimana dijelaskan Jakarta Feminist, Women’s March berkembang menjadi gerakan yang mempertemukan perempuan dan kelompok rentan untuk mendorong perubahan kebijakan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa solidaritas menjadi bagian penting dalam memperjuangkan hak-hak kelompok yang selama ini kerap terpinggirkan.
Aksi turun ke jalan menjadi salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak pemerintah mengambil tanggung jawab. Namun, perjuangan tidak berhenti setelah aksi selesai. Pendidikan publik, advokasi kebijakan, pendampingan korban, dan pengorganisasian komunitas juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan perubahan.
Perjalanan Women’s March Jakarta sejak 2017 hingga 2026 menunjukkan bahwa isu dan tuntutan gerakan terus berkembang mengikuti persoalan zaman. Namun, tujuan utamanya tetap sama: memastikan setiap orang memiliki hak atas tubuh, kehidupan yang layak, ruang hidup yang aman, serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Selama diskriminasi, kekerasan, dan ketimpangan masih terjadi, solidaritas dan perjuangan untuk mencapai keadilan tetap diperlukan. [*]
