digitalMamaID – Spanduk yang dibentangkan Greenpeace di Patung Selamat Datang di Bundaran HI Jakarta bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” menuai banyak reaksi. Mereka yang kontra tampaknya gagal memahami perbedaan biaya hidup dengan gaya hidup.
Selebgram asal Yogya Irenna Krystin yang menyindir aksi damai Greenpeace pada 20 Oktober 2026 dengan menulis “Gaya hidupku tinggi, makanya aku kerja keras, bukan repost ‘turunkan biaya hidup’.
Ia lantas menerima banyak kecaman dari warganet karena dinilai nirempati terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Bahkan akun kolektif yang aktif bersuara mengenai isu-isu keadilan sosial khususnya bagi perempuan bernama @Buruhperempuan sempat mengomentari cuitan Irenna.
Lalu apa sih bedanya biaya hidup dan gaya hidup?
Menurut dosen dan Kepala Laboratorium Sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Rasdica Denara Hernowo Puteri, biaya hidup dan gaya hidup merupakan dua konsep yang berbeda.
Gaya hidup, menurutnya berkaitan dengan pola konsumsi, kebiasan, preferensi, pilihan seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-hari. “Misalkan seseorang pilih tinggalnya di apartemen mewah, kendaraan mewah, pakai barang-barang branded atau restoran mahal. Pilihan-pilihan itu yang disebut dengan gaya hidup,” jelasnya ketika dihubungi digitalMamaID Selasa, 27 Oktober 2026.
Menurutnya, seseorang yang ingin memiliki gaya hidup tertentu perlu mempertimbangkan pendapatan, prioritas, dan kemampuan ekonominya.
Berbeda dengan gaya hidup, biaya hidup merujuk pada pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. “Termasuk apa kebutuhan hidup? Makanan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya, perlu digarisbawahi kebutuhan dasar,” ujarnya.
Besarnya biaya hidup, kata Rasdica, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lokasi tempat tinggal, harga barang dan jasa, biaya transportasi, pendapatan dan juga kebijakan ekonomi.
Sebagai contoh, ia pun menggambarkan dua orang yang sama-sama bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan di Jakarta. Namun, orang pertama memiliki pendapatan yang cukup tinggi, sedangkan orang kedua menerima upah yang relatif rendah.
Kerja keras bukan jawaban
Meski begitu, keduanya tetap harus memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Ketika harga kebutuhan pokok dan biaya sewa tempat tinggal meningkat, keduanya juga harus menyesuaikan pengeluaran, termasuk mengurangi anggaran untuk kebutuhan lainnya.
Oleh karena itu, persoalan ekonomi seseorang tidak selalu bisa diselesaikan hanya dengan menyuruhnya bekerja lebih keras. Apakah kerja keras dapat membantu seseorang meningkatkan taraf hidup, jawabannya tentu bisa.
Namun, apakah semua orang memiliki kemampuan yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar, persoalan ini baginya, perlu dilihat lebih luas. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, mulai dari pendapatan, harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, ketimpangan sosial, hingga akses terhadap layanan publik.
Seseorang yang gaya hidupnya biasa saja, sederhana tetap bisa mengalami kesulitan ekonomi ketika pendapatannya tidak sebanding dengan biaya kebutuhan dasar. Sebaliknya, orang dengan pendapatan tinggi mungkin mampu menjalani gaya hidup mahal tanpa kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya.
“Jadi, kita nggak bisa nyamain antara persoalan biaya hidup sama pilihan gaya hidup seseorang,” katanya.
Biaya hidup adalah persoalan publik
Bagi Rasdica, harus dipahami bahwa tuntutan untuk menurunkan biaya hidup bukan berarti mengajak semua orang untuk berhenti membeli barang branded atau menikmati gaya hidup tertentu. Tuntutan ini lebih berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak tanpa mengalami tekanan ekonomi yang berlebihan.
“Jadi, kedua hal itu tidak bertentangan sebenarnya. Persoalan publik itu nggak hanya menyangkut apa yang mampu dibeli oleh satu individu, tapi juga kondisi sosial yang memungkinkan masyarakat itu memenuhi kebutuhan dasarnya,” imbuhnya.
Memperjuangkan biaya hidup yang terjangkau bukan berarti menolak orang dengan gaya hidup tinggi atau menikmati hasil kerja kerasnya. Persoalan utamanya adalah apakah setiap orang memiliki kesempatan yang wajar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Karena itu, pilihan konsumsi individu perlu dibedakan dari kondisi ekonomi yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.
Dalam sosiologi ekonomi, konsumsi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan membeli barang atau jasa, tetapi juga berkaitan dengan posisi sosial, identitas, dan cara seseorang menunjukkan pencapaiannya. Seseorang bisa memilih gaya hidup tertentu untuk mengekspresikan selera, menunjukkan keberhasilan, atau menggambarkan identitas dirinya.
Sosiolog Pierre Bourdieu menjelaskan, selera dan praktik konsumsi berkaitan dengan posisi sosial serta sumber daya yang dimiliki seseorang. Artinya, sesuatu yang dianggap sebagai gaya hidup mewah, sederhana, atau biasa saja tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari lingkungan sosial dan kondisi ekonomi seseorang.
Meski begitu, kata Rasdica, bukan berarti semua pilihan gaya hidup ditentukan oleh kelas sosial. Setiap individu tetap memiliki selera, preferensi, dan kebebasan untuk memilih. “Perspektif sosiologis ini, bantu kita buat melihat bahwa pilihan tersebut itu berlangsung dalam kondisi sosial yang tidak selalu sama,” katanya.
Dalam konteks ini, menjadi kurang tepat jika kemampuan seseorang mempertahankan gaya hidup yang tinggi diposisikan sebagai bukti bahwa persoalan biaya hidup tidak perlu diperdebatkan. “Jadi kalau secara logis ya, kesimpulannya itu nggak tepat gitu ya. Jadi kita perlu bedain antara pengalaman individu dan pola sosial yang lebih luas,” lanjutnya.
Pengalaman pribadi tidak bisa mewakili semua orang
Sering kali, pengalaman pribadi dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai pengalaman orang lain. Padahal, kondisi setiap orang tidak sama. Tidak semua orang memulai dari titik yang sama, memiliki tanggungan keluarga yang sama, atau menghadapi hambatan ekonomi yang serupa.
Rasdica mengajak masyarakat untuk lebih fokus mendiskusikan persoalan yang mendasar daripada memberikan penilaian moral kepada orang yang memiliki pandangan berbeda.
Ia menekankan ada tiga hal yang perlu dipahami. Pertama, kerja keras dan persoalan struktural bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Individu tetap bertanggung jawab atas pilihannya, sementara institusi juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup secara layak.
Kedua, kemampuan seseorang membiayai gaya hidupnya tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai keterjangkauan biaya hidup masyarakat. Ketiga, memperjuangkan biaya hidup yang lebih terjangkau bukan berarti menolak keberhasilan ekonomi atau menghakimi orang yang menikmati kemewahan.
“Jadi, ketika seseorang bilang bahwa dia mampu menikmati gaya hidup tinggi karena kerja keras, ya kita bisa menghargai pengalamannya, tapi pengalaman tersebut tidak menjawab seluruh persoalan tentang biaya hidup masyarakat,” pungkasnya. [*]
