digitalMamaID – Selama ini, mitigasi kebencanaan masih banyak berfokus pada laki-laki karena mereka kerap dianggap sebagai kepala keluarga. Laki-laki dipandang sebagai pengambil keputusan, sekaligus pihak yang memiliki kemampuan fisik untuk melakukan evakuasi. Padahal, keterlibatan perempuan dalam mitigasi bencana juga sangat penting.
Perempuan memiliki peran besar dalam memastikan keselamatan keluarga, ketersediaan pangan. Bahkan, mereka juga yang memastikan keberlangsungan penghidupan rumah tangga ketika bencana terjadi.
Atas dasar itu, Institut Teknologi Bandung (ITB) mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menyasar komunitas perempuan petani di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Menurut Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) 2026 Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB Ir. Teti Armiati Argo, M.E.S., Ph.D., kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran dan kepedulian terutama dalam kebecanaan, baik yang sifatnya bukan perubahan iklim maupun yang perubahan iklim.
Selama ini, menurut Teti, perempuan relatif jarang menjadi sasaran utama program mitigasi bencana, terlebih perempuan yang bekerja di sektor pertanian. “Selama ini pengelolaan bencana itu banyaknya ke laki-laki, karena dianggapnya harus kuat, harus bisa bawa barang, kepala keluarga, pengambil keputusan,” ujar Teti saat ditemui di kegiatan Seminar dan Workshop ‘Penyusunan Rencana Aksi Mitigasi Bencana Perdesaan Berbasis Komunitas Perempuan’ di ITB Sabtu, 26 September 2026.
Padahal, menurutnya, pengalaman bencana menunjukkan, perempuan dan anak-anak dapat menghadapi risiko yang lebih besar ketika tidak memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana. Ia mencontohkan bencana tsunami Aceh 2004. Saat itu, pembelajaran mengenai apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi belum banyak dimiliki masyarakat.
“Seperti kasus di Aceh 2004, itu kan belum ada pembelajaran tentang apa yang harus dilakukan kalau bencana terjadi. Sehingga memang korban perempuan dan anak-anak lebih besar daripada laki-laki, karena yang bawa anak ibu-ibu. Ibu-ibu nggak bisa lari kencang, bapak-bapak bisa lari kencang,” ungkapnya.
Menggandeng kelompok perempuan minoritas
Perempuan petani perlu mendapat ruang lebih besar dalam upaya mitigasi bencana, terutama di wilayah perdesaan yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian.
ITB sendiri menggandeng kelompok perempuan minoritas ibu-ibu kelompok petani Persis dari Arjasari dan ibu-ibu Puan Hayati dari Cikole, salah satu aliran kepercayaan, yang tinggal di perbukitan cukup terjal. Sehingga tidak mudah mendapatkan program-program pemerintah.
Teti menjelaskan, penguatan komunitas diarahkan kepada perempuan, khususnya ibu-ibu petani, karena mitigasi bencana selama ini masih jarang menyasar sektor pertanian. Program kebencanaan lebih banyak berfokus pada wilayah perkotaan dan permukiman, sementara sektor industri, komersial, maupun pertanian relatif jarang menjadi sasaran.
Oleh karena itu, kegiatan tersebut melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pertanian, yang sebenarnya juga memiliki program mitigasi bencana yang belum banyak orang lakukan. “Jadi kita memadukan antara pertanian, mitigasi bencana dan perubahan iklim dan ibu-ibu petani yang semuanya minoritas begitu ya,” katanya.
Jadi ada dua situasi yang ingin diperhatikan dalam mitigasi bencana, yaitu keselamatan keluarga atau masyarakat dan keselamatan kegiatan pertaniannya. Karena bisa saja rumah tidak terdampak, tetapi lahannya terkena bencana. Kalau lahan pertanian rusak, penghidupan mereka juga hilang karena lahan tersebut merupakan lapangan pekerjaan mereka. Kalau itu hilang, bukan hanya penghidupannya yang hilang, tetapi sumber pangannya juga. Potensinya bisa sampai menimbulkan kelaparan. “Jadi bisa multiple akibatnya,” katanya.
Komunitas diharapkan memiliki rencana aksi
Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut juga diarahkan untuk mendorong komunitas menyusun rencana aksi menghadapi risiko bencana.
Teti menjelaskan, workshop tersebut nantinya difokuskan pada penyusunan rencana aksi komunitas. Peserta akan diminta mengidentifikasi berbagai hal yang ingin dilakukan berdasarkan strategi yang telah disusun dalam workshop sebelumnya. Strategi tersebut kemudian disempurnakan dengan mempertimbangkan informasi baru yang diperoleh dari para narasumber.
Setelah seluruh rencana aksi teridentifikasi, komunitas diminta menentukan prioritas, termasuk memilah kegiatan yang paling mendesak, yang perlu dilakukan terlebih dahulu, serta kegiatan yang masih dapat ditunda. Selanjutnya, rencana tersebut dituangkan dalam Community Implementation Plan (CIP).
“Jadi kalau Community Action Plan, itu aksi-aksi apa saja, kalau CIP itu gimana sih mewujudkan aksi ini gitu. Jadi misalnya, setahun dari jangka waktu. Siapa yang bertanggung jawab, bisa tidak dikerjakan di dalam komunitas tanpa melibatkan pihak luar? Jadi bagaimana mewujudkannya, apa yang sudah disetujui, sebagai ‘ini loh yang kita lakukan lima tahun ke depan’,” tuturnya.
Dukungan untuk komunitas
CIP juga menjadi cara bagi komunitas untuk merencanakan kebutuhan mereka, termasuk kemungkinan memperoleh bantuan, pelatihan lanjutan, maupun pendampingan dari pihak lain. Dalam workshop tersebut, para narasumber juga menawarkan sejumlah bentuk dukungan, seperti pengujian di laboratorium, pelatihan lanjutan, hingga pendampingan oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL).
Ia menilai, pertemuan tersebut sekaligus menjadi salah satu cara untuk memperluas akses komunitas terhadap sumber daya pemerintah. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat mengenal pihak-pihak yang dapat dihubungi ketika membutuhkan dukungan dalam menjalankan rencana aksi mereka.
Menurutnya, ITB juga berupaya membantu komunitas membangun jejaring dengan pemerintah. Hal ini dinilai penting karena komunitas sering kali menghadapi keterbatasan akses ketika harus menjangkau pemerintah daerah, terlebih pemerintah di tingkat provinsi. Dengan adanya pertemuan tersebut, komunitas dapat memiliki kontak langsung dengan pihak pemerintah yang relevan.
Karena itu, ia berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada penyusunan rencana. Komunitas diharapkan memiliki rencana aksi dan rencana implementasi, sekaligus membangun jejaring dengan berbagai pihak, termasuk ITB dan pemerintah. “Nanti dari situ harapannya, nanti rencana implementasi bisalah ada satu dua yang mungkin dibantu (ITB) diwujudkan,” pungkasnya. [*]
