Definisi Pekerja Versi BPS, Samarkan Persoalan Pengangguran

Ilustrasi pengangguran
Share

digitalMamaID – Satu jam bekerja dalam seminggu cukup membuat seseorang tercatat sebagai pekerja dalam statistik pemerintah. Definisi ini dinilai menyesatkan karena berpotensi menyamarkan persoalan pengangguran, pekerjaan tidak layak, dan kerentanan ekonomi yang dialami masyarakat.

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) baru-baru ini dalam siaran persnya menyebut orang yang bekerja satu jam per minggu masuk kategori ‘pekerja’. Klasifikasi ini, menurut Wakil BPS untuk Analisis Laporan Keuangan dan Statistik Moh Edy Mahmud sesuai dengan standar yang ditetapkan International Conference of Labour Statisticians (ICLS) di bawah International Labour Organization (ILO), yang telah diterapkan dalam Survei Tenaga Kerja Nasional Indonesia (Sakernas).

Berdasarkan data BPS pada Agustus 2026, jumlah penduduk bekerja di Indonesia mencapai 147,99 juta orang. Dari jumlah itu, sebanyak 99,85 juta orang merupakan pekerja penuh, 35,30 juta orang pekerja paruh waktu, dan 12,84 juta orang tergolong setengah pengangguran. Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka tercatat sebanyak 7,38 juta orang.

BPS juga menyebut adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka, namun disaat bersamaan adanya kenaikan persentase setengah pengangguran.

Definisi yang bermasalah

Menurut Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar definisi satu jam per minggu masuk kategori ‘pekerja’ itu menyesatkan dan belum bisa dijadikan gambaran kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Ini kan bagian dari definisi yang mengaburkan tentang konteks pengangguran riil kita, kerentanan ekonomi masyarakat kita, yang memang terjadi semakin masif,” kata Timboel kepada digitalMamaID, Selasa, 10 November 2026.

Menurutnya, klaim BPS mengenai penurunan tingkat pengangguran terbuka, namun saat bersamaan adanya kenaikan persentase setengah pengangguran, sehingga tidak bisa menjadi informasi yang valid. “Konteks setengah pengangguran dan pegangguran terbuka itu ya sami mawon menurut saya. Orang-orang yang masih mencari kerja, berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak, yang bisa menjamin keberlangsungan bekerja dan mendapatkan upah yang layak,” kata Timboel.

Informasi ini, katanya, membuat kesan bahwa pemerintah sudah membuka lapangan pekerjaan padahal nyatanya belum ada. “Jangan dianggap setengah pengangguran ini sebagai pekerja yang sudah punya kemampuan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Belum,” katanya.

Demikian pula pekerja penuh yang bekerja di atas 35 jam, menurutnya mayoritas 59 persen lebih ada di sektor informal. Banyak yang bekerja di atas 35 jam hingga 40 jam dalam satu minggu, tapi pekerjaannya seperti ojek online, pekerja rumah tangga, pekerja konstruksi, yang belum bisa memastikan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Perlu koreksi

Jadi, menurut Timboel, daripada pemerintah hanya bercerita tentang berapa jam yang dikerjakan. Harusnya pemerintah bercerita berapa upah yang diperoleh dan perlindungannya seperti apa terhadap para pekerja tersebut, keberlanjutannya seperti apa, untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

“Persoalan pekerja penuh di atas 35 jam pun belum bisa bercerita tentang kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Apalagi yang setengah pengangguran. Apalagi yang pengangguran terbuka. Nah, ini kan persoalan-persoalan juga yang memang harus dijelaskan oleh pemerintah,” katanya.

Menurutnya, sebaiknya perlu ada koreksi tentang standar-standar definisi tentang empat kriteria angkatan kerja tersebut. Daripada hanya menarasikan seolah-olah pembukaan lapangan kerja ada, masyarakat pekerja lebih sejahtera dan sebagainya.

Lebih baik pemerintah mendefinisikan yang operasional, yang bisa menggambarkan kondisi riil masyarakat pekerja. Pemerintah pasti punya data, punya kewenangan dari sisi anggaran, sisi pemberdayaan dan sisi regulasi.

“Lima jam, satu jam, dua jam sudah disebut pekerja. Apa yang diperoleh? Berapa rupiah yang diperoleh dalam satu jam dalam seminggu dia bekerja? Apakah itu bisa merepresentasikan 3,3 juta rata-rata upah yang ada di Indonesia? Tidak akan mungkin. Pekerja ojek online saja yang kerjanya 35 jam hingga 40 jam seminggu, belum tentu dapat upah layak, bisa 1,5 juta,” ungkapnya.

Pemerintah hanya fokus pada pekerja formal

Indeks rasio gini Indonesia disebut meningkat dibandingkan tahun 2025, artinya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran di suatu wilayah semakin tinggi atau membesar. Menurut Timboel, berarti semakin banyak yang mengalami kemiskinan. Bekerja tapi miskin.

“Banyak pekerja penuh di atas 35 jam pun bekerja (tapi) miskin. Karena memang selama ini pekerja-pekerja kita yang sektor informal selalu termarginalkan oleh kebijakan ketenagakerjaan,” katanya.

Seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang tahun ini sudah akan dikeluarkan kelima kali, menurut Timboel, hanya menyasar pekerja formal, pekerja yang aktif di BPJS Ketenagakerjaan, yang datanya aktif artinya yang masih punya iuran, yang meng-iur artinya yang punya upah.

Sementara pekerja ojek online yang juga peserta bukan penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan tidak mendapatkan BSU. Faktanya pemerintah masih mengalokasikan untuk pekerja-pekerja formal. Padahal banyak pekerja yang memang tidak dapat karena tidak terdaftar. Mereka tidak dikategorikan miskin, tidak dapat BSU, tidak termasuk pekerja formal. Mereka terjepit di tengah.

“Ini kan bagian dari marginalisasi sistemik yang dilakukan pemerintah dari APBN yang hanya berfokus pada pekerja formal,” imbuhnya.

Untuk itu, kebijakan ketenagakerjaan harus dibangun dengan mengakui bahwa subjek ketenagakerjaan adalah seluruh rakyat pekerja, bukan hanya pekerja formal. Selama ini, hal yang luput dari perhatian pemerintah adalah anggapan bahwa pekerja hanya merujuk pada pekerja formal. Akibatnya, pembangunan ketenagakerjaan lebih banyak berfokus pada kelompok tersebut.

Padahal, jumlah lapangan kerja formal semakin menurun. Kondisi ini akhirnya menimbulkan kesenjangan dan ketidakkonsistenan antara tujuan pembangunan ketenagakerjaan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, baik bagi pemerintah saat ini maupun pemerintahan mendatang.

Lindungi pekerja

Pekerjaan selain diciptakan juga harus dilindungi. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan mengamanatkan, pekerja rentan minimal dapat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Namun, Timboel mendorong jika bisa sebaiknya tidak hanya JKK dan JKM tapi Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

“Jadi ada pembagian tugas, dari pemerintah pusat yang membiayai JKK dan JKM. Pemerintah daerah, provinsi dan daerah berbagi untuk JHT yang minimal Rp20 ribu per orang per bulan. Rp10 ribu ditanggung kabupaten atau kota, Rp10ribu ditanggung provinsi,” ujarnya.

Selain itu, negara perlu memastikan seluruh pekerja mendapatkan pendapatan yang layak. “Saya mendorong agar pekerja ojek online, pekerja rumah tangga, pekerja jasa konstruksi, dan kelompok pekerja rentan lainnya mendapatkan subsidi ketika berbelanja kebutuhan pokok,” ujarnya.

Di DKI Jakarta, misalnya, ada program Kartu Pekerja. Program seperti ini, menurut Timboel, seharusnya bisa diadopsi melalui APBN. Pekerja rentan seharusnya bisa mendapatkan subsidi ketika membeli kebutuhan pokok.
Dengan begitu, kewajiban negara menjadi lebih jelas. Pendapatan yang layak harus dikaitkan dengan upah riil, pendapatan, serta spending atau konsumsi masyarakat. Jadi, tidak hanya berfokus pada pendapatan saja, tetapi bagaimana spending dan pembiayaan kebutuhan keluarga dapat dibantu melalui subsidi pemerintah.

Hal tersebut diperlukan untuk menciptakan keseimbangan agar masyarakat bisa memperoleh kehidupan yang layak. Artinya, negara tidak hanya perlu memperhatikan besaran pendapatan pekerja, tetapi juga membantu meringankan pengeluaran dan pembiayaan kebutuhan hidup mereka.

“Pemerintah harus mengalokasikannya, daripada diberikan untuk MBG yang sekian ratus triliun, koperasi merah putih yang sekian ratusan triliun yang akhirnya tidak produktif. Kalau ini kan relatif bisa mendukung secara konsumsi, yang akhirnya juga menjadikan kesejahteraan satu keluarga bukan hanya anak,” pungkasnya.[*]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

ORDER MERCHANDISE