digitalMamaID – Bagi Warga Negara Indonesia (WNI), tak perlu penunggu Halloween untuk menghadapi horor kehidupan. Terinspirasi dari Halloween yang mencekam, warga Bandung turun aksi mengkritik kebijakan pemerintah dengan memakai topeng pejabat.
Malam minggu, 31 Oktober 2026, seputar Jalan Asia Afrika dan Braga betul-betul dipadati manusia. Boleh jadi setengahnya adalah pengunjung yang penasaran dengan wisata campur aduk kawasan tersebut. Antara menelusuri jejak peninggalan bangunan kolonial, wisata kuliner, hingga wisata pertunjukkan kostum hantu dan cosplay.
Di antara lautan manusia di sana, terlihat beberapa orang yang mengenakan topeng pejabat yang tengah jadi ‘primadona’ saat ini dengan segala kebijakannya yang kontroversial. Menreka mengenakan rompi poster di tubuh. “Makan Gratis, Bonus Keracunan”, “Pocong Cuma Diem, Pejabat Lebih Serem”, “Kuntilanak Cuma Ngikik, Siapa yang Suka Nyulik?” dan beragam kata-kata bernada protes dan kritik lainnya ditampilkan.
Mereka berdiri di trotoar area pertunjukkan hantu dan meminta perhatian publik untuk melirik pesan yang dibawa. Kehadiran mereka mengingatkan publik tentang situasi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, tak terkecuali di akhir pekan, saat orang berlibur menikmati gaji di awal bulan.
Salah seorang peserta aksi, Cassandra (38) mengatakan, aksi ini bertujuan untuk menunjukkan warga Bandung juga punya suara. Susan berharap agar aksi seperti ini tidak terputus menyuarakan kecemasan masyarakat, kalaupun ada jeda jangan sampai terlalu lama. “Sejak awal, kegiatan dan aksi kami lebih ke occupying public attention. Ingin raising awareness ke orang-orang di ruang publik,” tuturnya.
Seakan ia ingin mengingatkan, kita semua masih ada dalam kondisi yang perlu perbaikan. Kita harus terus membuat orang-orang jangan sampai lupa dan merasa tidak nyaman dengan situasi negara seperti saat ini.
Di tengah libur akhir pekan, warga bisa tetap mengingat kebakaran hutan dan lahan yang menelan korban jiwa, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan keracunan siswa, juga banyak kebijakan lain yang merugikan masyarakat.
Kecemasan yang sama
Peserta aksi lainnya, Tyas (42) mengatakan, melihat respons masyarakat terhadap aksi tersebut menunjukkan adanya kecemasan yang sama. Warga tidak segan membuka kaca mobil dan memberikan dukungannya atas aksi ini.
Salah seorang warga Vina (35) misalnya, mengabadikan tulisan-tulisan di poster aksi. “Nanti saya posting di medsos,” ujarnya.
Perempuan asal Baleendah yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojol ini melihat, saat ini semua serba sulit dan mahal. Itu sebabnya ia mendukung perjuangan pihak yang menyuarakan kecemasan masyarakat agar kebijakan pemerintah lebih berpihak pada warga.
Dia mengaku kapasitasnya terbatas sehingga tidak bisa ikut turun berdemonstrasi. Namun dengan sosial media yang dia punya, dia berusaha terus bersuara. Jangan sampai orang-orang tidak peka, lupa, dan menormalisasi situasi ini. Jangan sampai juga pemerintah merasa rakyatnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan tidak melihat ada keinginan untuk mengubah negara jadi lebih baik.
Bagi vina, hidup yang sulit dia jalani saat ini faktor terbesarnya adalah harga-harga yang terus merangkak naik. Terasa juga pada bidang pekerjaannya. Harga ongkos transportasi ojol terus ditekan, semakin murah, sulit menaikkan harga, tapi harga kebutuhan untuk dibeli semakin naik dan mahal.
“Jadi menurut saya, tidak usah ada bansos. Buka saja lowongan pekerjaan yang banyak, di segala sektor. Lalu pemerintah benar-benar ikut menjaga kestabilan harga, supaya harga barang-barang kebutuhan pokok terjangkau. Kalau bansos, mau seberarapapun uangnya, kalau barang yang mau dibelinya tetap mahal, tetap saja tidak mencukupi kebutuhan masyarakat,” ujar Vina.
Ia merasa, solusi mendesak yang harus dipikirkan dan dilakukan pemerintah adalah menjaga sektor ekonomi masyarakat terutama menjaga penghasilan masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Baru setelah masyarakat aman dengan penghasilannya, dengan harga kebutuhan sudah terjangkau, maka kemudahan akses pada pendidikan dan kesehatan bisa tercapai.
Aksi demonstrasi masyarakat sipil
Gelombang aksi demonstrasi masyarakat sipil terjadi lagi di akhir Oktober 2026. Di hari peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026, mahasiswa berbagai kampus se-Indonesia serentak berunjuk rasa, dilanjutkan pada 29 Oktober 2026 oleh mahasiswa Trisakti.
Di Jakarta, aksi dipusatkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan diinisiasi oleh aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite SADAR (Selamatkan Daulat Rakyat), termasuk di dalamnya BEM UI, BEM UPN Veteran Yogyakarta, BEM Undip, BEM Unair, UGM, hingga KM ITB. Aksi ini mengusung tema “Tepati atau Pergi” serta menampilkan simbol tiga jari.
Massa menyampaikan lima tuntutan utama yang disebut Lima Perintah Rakyat. Pertama, penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kedua, pembenahan dan peninjauan kembali kebijakan ekonomi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketiga, akses pendidikan dan lapangan pekerjaan berkualitas dengan penurunan biaya pendidikan. Keempat, reformasi hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta penghentian penyalahgunaan hukum dan kekuasaan. Kelima, perlindungan kebebasan berpendapat dan penghentian militerisasi di ruang sipil.
Ikut dalam aksi pada 28 Oktober itu Aliansi Ibu Indonesia yang membawa suara kelompok perempuan. Massa aksi terlihat membawa atribut seperti salib merah setinggi lima meter. Hal ini sebagai simbol solidaritas untuk masyarakat adat Papua dan kelestarian hutan. Poster-poster kritik terhadap pemerintah juga ditunjukkan dengan mengacungkan simbol tiga jari yang melambangkan perlawanan sipil dan solidaritas dalam menuntut kedaulatan rakyat.
Gelombang aksi berlanjut pada 29 Oktober 2026 di depan Istana Negara dimotori oleh mahasiswa dari Universitas Trisakti yang membawa tuntutan Tritura baru. Di daerah lain seperti Riau dan Aceh, aksi serupa juga berlangsung dengan isu spesifik seperti penanganan karhutla dan kebijakan lingkungan. [*]
