digitalMamaID – Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Ghibran pada 20 Oktober 2026 lalu, Greenpeace menggelar aksi damai dengan membentangkan spanduk raksasa di atas Monumen Patung Selamat Datang, Bundaran HI, Jakarta Pusat. Meski mendapat perhatian luas, respons publik terbelah. Polarisasi masyarakat terlihat nyata.
Greenpeace membentangkan dua spanduk. Pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”. Spanduk lainnya bertuliskan, “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”.
Aksi tersebut mengundang beragam respons dari masyarakat. Sebagian mendukung pesan yang disuarakan Greenpeace karena dianggap mewakili situasi saat ini. Namun, tak sedikit pula yang melontarkan kritik dan sindiran terhadap aksi tersebut.
Salah satunya datang dari selebgram asal Yogyakarta Irenna Kristyn yang sempat mengunggah Instagram Story yang dinilai menyindir para aktivis Greenpeace. Ia menuliskan kalimat, “Gaya hidupku tinggi, makanya aku kerja keras bukan repost spanduk ‘turunkan biaya hidup’” di media sosialnya. Hal ini menimbulkan kecaman dari publik karena dianggap nir-empati terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Selain Irenna, selebgram Syahna Cahya Novita juga ikut berkomentar senada di akun instagram miliknya. “Gak ikut Greenpeace, kalau mau jadi orang have bekerja, jangan minta turunkan biaya hidup tapi gaya hidup selangit. Jadi gen z yang multitalent. Apa aja harus bisa. Dikit-dikit ngeluh. Namanya juga hidup, ada fasenya. Dikit-dikit nyalahin press… (ada yang lantang menyuarakan tapi dia pengangguran pusing deh)”.
Polemik aksi Greenpeace ini kemudian meluas dan menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial terutama Threads dan X. Masyarakat yang berbeda pendapat saling menyerang, berargumentasi dengan pemikirannya masing-masing.
Kenapa ada pro dan kontra di setiap aktivisme?
Dosen dan Kepala Laboratorium Sosiologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Rasdica Denara Hernowo Puteri mengatakan, masyarakat bukanlah kelompok yang punya satu cara pandang yang seragam. Masyarakat itu terdiri dari individu, kelompok-kelompok yang memiliki pengalaman hidup, kepentingan, nilai, pengetahuan bahkan posisi sosial yang beda-beda.
“Jadi, ketika ada aksi dari Greenpeace, masyarakat sebenarnya bukan hanya merespon tindakan membentangkan spanduk, tapi mereka juga merespon makna yang mereka tangkap dari tindakan tersebut,” jelas Rasdica pada digitalMama, Selasa 27 Oktober 2026.
Menurutnya, bagi sebagian orang mungkin aksi tersebut dipandang sebagai bentuk kontrol sosial, bentuk keberanian masyarakat sipil untuk mengingatkan pemerintah tentang krisis iklim, bencana ekologis dan juga meningkatnya beban hidup masyarakat.
Tapi ternyata bagi kelompok lain, tindakan ini mungkin dipandang sebagai cara penyampaian aspirasi yang kurang tepat karena dilakukan pada monumen yang memiliki nilai sejarah. Ada pula masyarakat yang lebih memprioritaskan ketertiban, masyarakat yang patuh terhadap aturan, serta penghormatan terhadap fasilitas publik.
“Jadi, satu peristiwa yang sama ini ternyata dapat menghasilkan penilaian yang beda-beda. Kenapa? Karena tadi masyarakat itu bukan melihat fakta saja, tapi juga penafsirannya beda-beda melalui nilai, pengalaman dan juga kepentingan sosial masing-masing,” katanya.
Dalam sosiologi, bisa dipahami melalui perspektif interaksionalisme simbolik yang di mana perspektif ini menjelaskan bahwa manusia itu bisa memberikan makna terhadap tindakan dan juga situasi sosial itu berdasarkan interaksi serta interpretasi mereka.
Mengapa masyarakat terpolarisasi?
Menurut Rasdica, hal itu terjadi karena ada beberapa faktor:
Pengalaman hidup dan kepentingan masyarakat berbeda-beda
Tidak semua orang merasakan dampak kebijakan pemerintah dengan cara yang sama. Sebagian masyarakat mengalami langsung dampak bencana ekologis, kehilangan mata pencaharian, hingga kenaikan biaya hidup. Bagi mereka, krisis iklim bukan sekadar isu, melainkan persoalan sehari-hari yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup.
Sementara itu, sebagian masyarakat lain mungkin lebih mengutamakan stabilitas, ketertiban, dan kepatuhan terhadap aturan. Mereka bisa saja sepakat bahwa lingkungan harus dilindungi, tetapi tidak setuju dengan cara Greenpeace menyampaikan aspirasinya.
Artinya, masyarakat bisa memiliki tujuan yang sama, tetapi berbeda pendapat tentang cara mencapainya.
Identitas kelompok bisa memengaruhi cara seseorang menilai suatu persoalan
Dalam kehidupan sosial, manusia membutuhkan identitas dan juga sense of belonging, rasa memiliki. “Dan kita mengidentifikasikan diri kita itu sebagai bagian dari kelompok tertentu ya, bisa dari pandangan politik, dari agama, kelas sosial, profesi, dan lain-lain,” katanya.
Identitas-identitas itulah menurutnya yang jadi sumber solidaritas sekaligus bisa jadi sumber pertentangan, ketika seseorang merasa kelompoknya diserang atau direndahkan.
“Jadi, ketika suatu aksi itu dianggap mewakili kelompok yang kita dukung, kita cenderung lebih mudah memberikan pembenaran. Sebaliknya, ketika aksi itu diasosiasikan sebagai kelompok yang nggak kita sukai, kita jadi lebih mudah mencari kesalahan,” lanjutnya.
Pada titik ini ketika identitas kelompok menjadi lebih penting daripada substansi persoalan, akibatnya ruang dialog itu semakin menyempit.
Ketimpangan sosial bisa memperbesar jarak antar kelompok
Tidak semua orang memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, informasi, atau ekonomi. Kelompok yang memiliki akses lebih besar dapat menyampaikan kepentingannya melalui jalur formal. Sementara itu, kelompok yang aksesnya terbatas mungkin memilih demonstrasi, kampanye publik, atau aksi-aksi simbolik.
Hal ini bukan berarti setiap aksi protes pasti benar atau setiap kritik terhadap aksi protes merupakan upaya mempertahankan ketimpangan. Namun, penting untuk memahami bahwa protes sering muncul dalam konteks hubungan sosial yang tidak seimbang.
Media sosial mempercepat proses polarisasi ke konflik horizontal
Menurut Rasdica, perbedaan pendapat bisa mengubah polarisasi berkembang menjadi konflik horizontal ketika perdebatan tentang suatu persoalan berubah menjadi penilaian terhadap identitas atau martabat pihak lain.
Konflik horizontal ini menjadi persoalan serius ketika tidak dikelola melalui dialog, tapi berubah menjadi permusuhan. Contohnya, intimidasi atau upaya untuk merendahkan pihak lain.
“Misalnya masyarakat berbeda pendapat mengenai aksi Greenpeace, ketika pendukung aksi dianggap anti pemerintah, sementara pihak yang mengkritik aksi dianggap nggak peduli sama lingkungan. Nah, perbedaan pendapat tersebut mulai berubah jadi polarisasi,” jelasnya.
Dalam perspektif sosiologi, kata Rasdica, ada tiga mekanisme yang mendorong proses ini. Pertama, pelabelan sosial yang memberikan stigma kepada kelompok yang berbeda pandangan. Kedua, delegitimasi, yaitu menolak hak pihak lain untuk menyampaikan pendapat. Ketiga, eskalasi emosi ketika kemarahan dan perasaan terancam itu memperkuat permusuhan antarkelompok.
Media sosial bisa mempercepat proses tersebut, melalui penyebaran informasi yang tidak utuh dan komentar-komentar provokatif.
Selain itu, orang cenderung merasa nyaman berinteraksi dengan mereka yang memiliki pandangan serupa. Ketika jarang mendengar argumen dari kelompok berbeda, seseorang bisa semakin yakin pandangannya paling benar dan menganggap pandangan lain tidak masuk akal.
Akibatnya, masyarakat lebih sibuk membela kelompoknya daripada memahami persoalan substantif yang diperdebatkan.
“Jadi dalam perspektif sosiologi digital, sebenarnya saya melihat media sosial itu sebagai ruang tempat relasi sosial, identitas, dan kekuasaan ini berlangsung. Jadi, bukan cuman sekedar alat komunikasi yang netral. Tapi juga bukan satu-satunya penyebab polarisasi,” katanya.
Cara masyarakat mengonsumsi informasi, berinteraksi dan merespons perbedaan juga berperan dalam menentukan apakah perbedaan pendapat akan menjadi polarisasi dan bereskalasi menjadi konflik horizontal. [*]
