digitalMamaID – Hoaks Pemilu 2024 yang beredar lebih banyak dibandingkan dengan hoaks sejenis pada Pemilu 2019. Jumlahnya meningkat dua kali lipat! Hoaks politik kembali meraja lela setelah sempat menurun di masa pademi.
Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menemukan 2.330 hoaks selama tahun 2023 dengan hoaks politik sebanyak 1.292. Dari jumlah tersebut, 645 diantaranya adalah hoaks terkait Pemilu 2024. Jumlah hoaks politik itu dua kali lipat lebih banyak dibandingkan hoaks sejenis pada musim Pemilu 2019 sebanyak 644.
Persentase hoaks politik sepanjang 2023 sebanyak 55,5%. Angka tersebut menempatkan kembali hoaks politik di posisi teratas setelah Pemilu 2019. Pada masa pandemi (2020-2022), hoaks politik sempat turun rata-rata di bawah 33%.
Mafindo berpendapat, masifnya hoaks politik mengganggu demokrasi di Indonesia, mengacaukan kejernihaninformasi, dan dapat mengajak orang menolak hasil pemilu. Sehingga perlu upaya komprehensif untuk mencegah dan menangani hoaks untuk menjaga kedamaian Pemilu 2024.
Terbanyak di Youtube
Platform Youtube menjadi tempat ditemukan hoaks terbanyak, sebesar 44.6%. Lalu diikuti oleh Facebook (34.4%), TikTok (9.3%), Twitter atau X (8%), WhatsApp (1.5%), dan Instagram (1.4%).
“Dominasi konten hoaks berupa video menjadi tantangan besar bagi ekosistem periksa fakta. Konten hoaks video cepat sekali viral karena sering dibumbui dengan elemen yang emosional. Sedangkan upaya periksa fakta konten video membutuhkan proses yang lebih lama ketimbang foto atau teks,” jelas Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho melalui siaran pers yang diterima pada Kamis, 1 Februari 2024.
Menjelang pemungutan suara dalam Pemilu 2024, konten yang dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) pun sudah muncul. Contohnya video deepfake pidato Presiden Jokowi dengan Bahasa Mandarin, maupun rekaman suara Anies Baswedan dan Surya Paloh yang dibuat dengan AI.
Ketua Komite Litbang Mafindo, Nuril Hidayah yang akrab disapa Vaya menjelaskan, yang membedakan hoaks pada Pemilu 2024 dan Pemilu 2019 adalah dominasi konten video. “Pada Pemilu 2019, hoaks kebanyakan berupa foto atau gambar,” ujarVaya.
Dia mengakui hal ini menjadi tantangan pemeriksa fakta. Proses periksafakta konten video lebih rumit dan lama, dan bisa mengaduk-aduk emosi. “Terlebih konten hoaks yang dibuat menggunakan AI, tidak mudah untuk bisa mendapatkan kesimpulan apakah itu hoaks atau bukan,” tuturnya
Semua kandidat jadi sasaran hoaks
Semua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi sasaran utama hoaks politik. Hoaks tentang mereka ada yang bernada positif, misalnya berupa melebih-lebihkan kandidat. Sebagian lagi bernada negatif yang isinya menyerang atau memfitnah kandidat.
Anies Baswedan menjadi kandidat yang paling banyak disebut dalam narasi hoaks. Sebanyak 206 bernada positif dan 116 bernada negatif. Selanjutnya Ganjar Pranowo (63 positif, 73 negatif), Gibran Rakabuming Raka (12 positif, 74 negatif), Prabowo Subianto (28 positif, 66 negatif), Moh. Mahfud MD (44 positif, 5 negatif), dan Muhaimin Iskandar (17 positif, 5 negatif).
Septiaji mengatakan konten hoaks politik itu masih didominasi saling serang antarpendukung kandidat. Sedangkan tingkat polarisasi dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang Pemilu 2024 ini tidak setinggi dibandingkan Pemilu 2019. “Namun, jika pilpres masuk ke putaran kedua, perlu diwaspadai peningkatan hoaks dan ujaran kebencian yang menggunakan isu SARA,” ujar Septiaji.
Septiaji menyebut topik hoaks yang paling banyak ditemukan adalah dukungan/pengakuan kepada kandidat (33.1%). Lalu isu korupsi (12.8%) dan penolakan terhadap kandidat (10.7%). Disusul dengan karakter atau gaya hidup negatif kandidat (7.3%). Sedangkan isu kecurangan pemilu sebesar 5% dan isu SARA 3.9%.
“Isu kecurangan pemilu harus disikapi dengan sangat serius oleh penyelenggara pemilu. Karena isu ini yang diprediksi meningkat tajam setelah hari-H (14 Februari 2024) dan berpotensi membuat orang menolak hasil pemilu juga memantik keonaran. Kami sudah menemukan beberapa konten hoaks yang mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu seperti hoaks mobilisasi ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), hoaks sistem teknologi informasi (TI) KPU, dan isu keberpihakan penyelenggara pemilu,” kata Septiaji.
Kolaborasi
Ia menjelaskan, upaya menangani hoaks tidak cukup dengan melakukan fact checking atau pemeriksaan fakta. Dia memandang sangat penting upaya pencegahan dalam bentuk vaksinasi informasi atau prebunking. Caranya dengan menyajikan konten yang bisa mengedukasi publik sehingga memiliki kekebalan atau imun kuat saat terpapar hoaks.
Saat ini Mafindo bekerja sama dengan Bawaslu RI dan Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu 2024. Koalisi ini terdiri dari 20 organisasi masyarakat sipil. Selain itu aktif pula Koalisi Cekfakta.com dengan 25 media online. Ada pula Koalisi DAMAI dengan 11 organisasi. Semuanya berkolaborasi menghadang hoaks Pemilu 2024.
Kolaborasi itu berupa monitoring, pelaporan, dan penanganan hoaks yang sedang dilakukan. Selain itu, koalisi juga memproduksi konten prebunking atau pencegahan hoaks pemilu terutama dalam bentuk video.
“Kolaborasi ini perlu terus diintensifkan dengan melibatkan platform digital, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan warganet,” ujar Septiaji. [*]
