Listrik murah dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) Tangsi Jaya di Desa Gununghalu, Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat membuka peluang bagi warga untuk mengembangkan usaha. Dari bengkel las, UMKM olahan rimpang, hingga bisnis kopi, energi terbarukan menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat setempat.
Kapasitas listrik yang besar dari dua pembangkit PLTMh Tangsi Jaya memunculkan ide kreatif warga untuk memanfaatkannya sebagai penggerak usaha. Rusman (37) salah satunya, pemilik bengkel las di dusun. Keandalan listrik dari PLTMh membantunya memberikan layanan konsumen yang maksimal.
Alat-alat seperti gerinda, kompresor, hingga mesin las bisa digunakan optimal tanpa masalah. Rata-rata ia melayani pengelasan untuk berbagai keperluan. Termasuk modifikasi sepeda motor yang digunakan ke hutan untuk mengambil kayu, untuk membawa rumput pakan sapi, hingga membawa hasil kebun.
“Kalau pakai listrik PLN, mesin las lama panas. Jadi pekerjaan kurang efisien,” katanya.
Abah Pendi, seorang pandai besi di dusun juga bersyukur dengan kestabilan listrik PLTMh. Sebelum ada pembangkit, ia mengasah logam dengan cara manual. “Sejak ada listrik, saya pakai mesin sehingga pekerjaan jadi lebih cepat. Dalam sehari bisa membuat 50 alat, mulai dari golok tebas, pisau dapur, cangkul, arit, dan sebagainya,” katanya.
Salah satu UMKM Tangsi Jaya yang tengah melesat kemajuannya adalah jenama Hayusin. Usaha ini memproduksi olahan rimpang seperti jahe, kunyit, kencur, serai, dan gula aren. Pemiliknya, Yulianti, bercerita keputusan membangun UMKM di dusun karena ia melihat potensi kampung halamannya yang besar.
“Mulainya saat pandemi Covid. Waktu itu orang-orang sibuk mencari rimpang-rimpangan yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan. Saya mulai dari nol, semua saya pelajari otodidak. Dan adanya PLTMh membantu usaha saya. Semakin berkembang, saya butuh bantuan mesin dan peralatan listrik lain, seperti penggiling bahan, penyegel kemasan, hingga blender ukuran besar,” ujar Yuli yang juga kepala sekolah kelompok belajar Rimba Pertiwi di Tangsi Jaya tersebut.
Listrik dari pembangkit membuatnya semangat membesarkan Hayusin. Biaya yang murah mendorongnya lebih kreatif lagi memasarkan produk rimpangnya. Oleh karenanya, saat pembangkit dimatikan untuk perawatan ia sedikit terkejut karena biaya produksi membengkak hingga 5 kali lipat untuk membayar listrik PLN.
“Pokoknya bagi saya, listrik dari PLTMh itu sangat berjasa. Maka dari itu saya harap semua warga taat membayar iuran agar perawatan pembangkit bisa optimal menjaga kestabilan listrik,” tuturnya.
Primadona dusun: Kopi Tangsi Wangi
Pasokan listrik berlimpah dari pembangkit juga dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis kopi di Tangsi Jaya. Ternyata, komoditi ini punya potensi ekonomi besar. Dijelaskan Toto, sebetulnya sudah sejak dulu kala Gununghalu dikenal dengan komoditas tanaman kopi, salah satunya varian robusta. Namun pada 2010 warga mulai serius mengembangkan bisnis kopi.
Pemilihan tanaman kopi untuk dikomersilkan bukan tanpa alasan. Dusun Tangsi Jaya dekat dengan kawasan hutan lindung milik Perhutani. “Dulu kawasan hutan sekitar sini hanya ditanami satu jenis pohon, rasamala. Dan sekitar tahun 2000an, ada pembaruan tanaman menjadi kayu pinus. Kami lalu berdialog dengan Perhutani untuk menanam kopi di bawah tegakan pohon. Selama ini warga sudah paham tidak boleh menebang kayu sembarangan karena bisa memicu banjir. Dan menanam kopi jadi pilihan karena selalin ketinggiannya cocok (di atas 1.100 mdpl), juga bisa menjaga resapan air. Kebetulan juga tanaman kopi membutuhkan sekitar 90% sinar matahari dan memerlukan naungan pohon,” kata Toto.
Tahun 2025, produksi kopi Tangsi Wangi mencatatkan rekor 80 ton per tahun dengan omzet mencapai Rp101 juta–Rp110 juta per bulan. Produksi kemudian anjlok drastis ke angka 20 hingga 25 ton di tahun 2026 akibat hujan terus-menerus saat masa berbunga yang memicu kerontokan.
Sementara harga kopi masih manis dirasakan petani karena dapat melonjak hingga Rp23.000 per kilogram saat panen raya. Dia memprediksi panen kopi akan kembali meningkat melimpah untuk tahun 2027.
Koperasi Rimba Lestari sebagai penggerak ekonomi lokal
Pemanfaatan energi bersih di Tangsi Jaya kemudian berkembang menjadi penggerak ekonomi lokal melalui Koperasi Rimba Lestari. Koperasi ini mengelola PLTMh sekaligus mengembangkan usaha kopi Tangsi Wangi yang produksinya memanfaatkan listrik mikrohidro dan pengering tenaga surya (solar dryer).
Kehadiran koperasi ini membuka peluang usaha lain bagi generasi muda melalui pengembangan kebun kopi, pelatihan, dan pengelolaan produk. Unit pengolahan ini merupakan hasil kemitraan tahun 2010 bersama Universitas Darma Persada dengan dukungan pendanaan, tanah, bangunan, serta mesin dari Mitzui yang sepenuhnya bertenaga PLTMh.
Kini koperasi menaungi lebih dari 100 anggota serta membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) setahun sekali melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pengolahan kopi di sana menggunakan banyak mesin bertenaga listrik seperti pulper, huller, grader, roasting, dan grinder dengan daya total mencapai 12 KW jika beroperasi penuh. Koperasi juga sempat menggunakan mesin diesel berbahan bakar solar dengan pengeluaran di atas Rp1 juta per bulan saat listrik mati atau tidak kuat.
Dijelaskan Ketua Koperasi Rimba Lestari Opan Sopandi, sekarang mereka memproses dua jenis kopi, yaitu arabika dan robusta, serta menjual biji kopi mentah, biji sangrai (roasted), hingga produk siap seduh. “Cakupan pasarnya ke seluruh wilayah lokal seperti Bandung dan Cimahi, kawasan Jabodetabek, hingga kota yang lebih jauh seperti Salatiga dan Jember,” tutur Opan.
Koperasi ini beroperasi murni sebagai koperasi produsen, bukan simpan pinjam. Anggotanya ada 107 orang petani kopi yang bertindak sebagai pemasok. Koperasi juga dapat menyediakan kebutuhan pembenihan dan pemupukan. Jika ada anggota yang ingin meminjam untuk kebutuhan kebun, tidak dilunasi dengan uang tunai, melainkan dipotong dari setoran hasil panen kopi.
Kemudahan lain koperasi ini adalah mereka menerima hasil kopi dalam jumlah kecil, termasuk takaran satu kilogram hingga setengah kilogram. Ini menguntungkan bagi petani kopi di saat masa tidak panen seperti sekarang.
Akan tetapi, Opan mengatakan jika mereka mengalami kendala permodalan. “Kami memiliki keterbatasan modal untuk membeli kopi dari petani, sementara permintaan penjualan kopi justru sangat tinggi hingga pihak koperasi kewalahan. Kami sudah mengakses fasilitas pinjaman dari bank, tapi terdapat batasan plafon untuk penambahan modal,” ujarnya.
Ke depannya ia berusaha menembus pasar ekspor. Ini karena sebelumnya koperasi pernah menerima pesanan skala kecil dari Dubai, Jepang, dan Yaman. Tahun 2027, ada rencana ekspor satu kontainer (sekitar 19 ton green bean) ke Arab Saudi yang sedang dijajaki melalui kerja sama dengan mitra dari Kota Cimahi.
“Untuk itulah kami perlu dukungan. Karena proyek ini butuh investasi di awal. Sebelumnya, koperasi mengolah 80 ton ceri menjadi sekitar 10–12 ton green bean. Proyek ekspor 19 ton green bean membutuhkan 135–140 ton ceri dengan estimasi biaya bahan baku melampaui Rp3 miliar (asumsi Rp20.000 per kg) di luar biaya produksi,” kata Opan.
Demokrasi energi dari akar rumput
Kemerdekaan dalam mengelola sumber energi merupakan jantung dari prinsip transisi energi yang berkeadilan. Prinsip tersebut menegaskan, transisi energi tak hanya sekadar mengganti sumber energi fosil dengan energi terbarukan, seperti surya, air, dan angin saja. Namun, menempatkan masyarakat lokal, terdampak, rentan, marjinal, perempuan, dan orang muda sebagai pengambil keputusan sejak proses perencanaan proyek energi terbarukan.
“Energi yang lahir dari kekuatan masyarakat tak hanya menghasilkan listrik, ia juga menguatkan ekonomi lokal, memperluas solidaritas sosial, dan menegaskan kemandirian desa. Di banyak daerah, komunitas telah membuktikan bahwa energi bersih dapat dikelola secara mandiri, adil, dan terjangkau,” ujar Beyrra Triasdian, Juru Kampanye Energi Terbarukan Trend Asia ketika ditemui di Tangsi Jaya.
Menurutnya, selama ini upaya pencapaian kemandirian energi dan pemenuhan target pertumbuhan ekonomi kerap kali diselesaikan melalui pendekatan terpusat (top-down). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa model bottom-up yang mengedepankan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh masyarakat lokal justru menawarkan solusi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
”Dari perjalanan kami mencari energi terbarukan yang demokratis, sebenarnya kami melihat kalau ini perlu banget. Saya melihat kita sedikitnya punya lebih dari 45 komunitas se-Indonesia yang kalau ternyata dilakukan dan dieksekusi dengan baik, juga dengan pengetahuan yang penuh, serta pemberian insentif yang baik, pada dasarnya energi terbarukan skala komunitas sangat mungkin dan menyejahterakan,” ujarnya.
Contoh konkret keberhasilan transisi energi berbasis warga dapat dilihat di Dusun Tangsi Jaya. Pembangunan PLTMh bermula dari insentif awal berupa hibah dari Dinas ESDM yang tidak berhenti pada pemberian fisik semata. “Di sini, setelah memberikan hibah tidak lantas ditinggalkan. Namun terus diawasi dan memberikan pengetahuan yang penuh pada masyarakat, sehingga mereka benar-benar bisa berdiri sendiri. Upaya ini memang tidak sebentar, warga Tangsi Jaya butuh belasan tahun untuk serius mengelola keekonomian tanaman kopi dengan sumber energi dari PLTMh, dan hasilnya mereka benar-benar sejahtera,” kata Beyrra.
Regulasi dan diversifikasi jadi tantangan
Di tengah pembahasan evaluasi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), perhatian pemerintah masih terfokus pada target-target skala besar, seperti percepatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 GW. Beyrra mengingatkan agar fokus tersebut diimbangi dengan diversifikasi.
”Daripada capaian 100 GW PLTS, lebih baik dilakukan diversifikasi energi karena potensi energi di Indonesia itu di mana-mana dan macam-macam, dan biarkan masyarakat mengelola dengan baik, dengan pengetahuan yang penuh, insentif yang penuh. Tapi nyatanya sampai saat ini RUEN maupun RUPTL tidak sama sekali memasukkan unsur energi terbarukan skala komunitas,” tuturnya.
Pola pembangunan sektor energi nasional juga dinilai Beyrra masih terlalu berorientasi pada pendekatan finansial komersial. Sudut pandangnya masih tentang apakah bisa mendapatkan keuntungan atau tidak.
Padahal pada dasarnya pemerintah pakai APBN rakyat, bukan keuntungan pemerintah. Warga yang harusnya diuntungkan dan sejahtera. “Tapi yang terjadi malah begitu dan ujung-ujungnya yang dikasih ruang untuk mengelola dan menguasai sumber energi itu sendiri paling banyak perusahaan ambil, nyatut, dapat keuntungan, warganya cuma disuruh bayar dan jadi konsumen,” katanya.
Dia juga melakukan komparasi terhadap efisiensi alokasi APBN. “Misal PLTMh di Kedungrong, Jogjakarta, itu kalau direplikasi ada sekitar 640 lokasi di sana dengan biaya satu unitnya sekitar Rp1 miliar. Bayangkan jika dana untuk MBG yang satu harinya Rp1 triliun, bisa membangun 1.000 buah PLTMh seperti di Kedungrong dan Tangsi Jaya,” katanya.
Investasi pada infrastruktur energi komunitas ini menciptakan efek pengganda yang menjamin ketahanan ekonomi dan energi masyarakat lokal hingga 20 tahun ke depan. Untuk mewujudkan kedaulatan energi yang menyejahterakan, Trend Asia merekomendasikan pergeseran paradigma pembangunan melalui beberapa langkah.
Antara lain, memasukkan energi terbarukan berbasis komunitas ke dokumen resmi seperti RUEN dan RUPTL. Lalu, mendorong diversifikasi dan desentralisasi energi dengan cara mengoptimalkan potensi energi lokal di berbagai daerah untuk mengakhiri monopoli sistem terpusat yang rentan. Kemudian, menguatkan payung hukum dengan rigid agar menghadirkan regulasi yang secara sah melindungi dan mewajibkan keberadaan energi terbarukan berbasis komunitas.
Dari energi bersih ke ekonomi bersih
Dengan memberikan kepercayaan, pengetahuan, dan perlindungan hukum bagi warga untuk mengelola sumber dayanya sendiri, tujuan pembangunan nasional tidak hanya akan tercapai secara angka, tetapi juga menghadirkan kedaulatan dan kesejahteraan yang merata.
Dukungan terhadap energi komunitas tidak harus selalu berupa subsidi uang tunai. Sayangnya, masih banyak yang melihat bentuk insentif itu subsidi berupa uang. Padahal tidak selalu harus seperti itu, bisa diganti pelatihan, kredit ringan, atau hibah.
Dari Tangsi Jaya, kita belajar bahwa energi bersih dan terbarukan sangat bisa berjalan selaras dengan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pesan penting lainnya ialah energi terbarukan bisa menjadi penopang ekonomi masyarakat.
Cerita Tangsi Jaya menunjukkan, masyarakat memiliki potensi untuk mengelola energi sekaligus membangun ekonomi lokal. Tantangannya sekarang, memastikan inisiatif seperti ini mendapat tempat dalam kebijakan nasional, disertai akses pendanaan dan dukungan yang memungkinkan lebih banyak komunitas mengembangkan sumber energi di wilayahnya sendiri. [*]
