digitalMamaID – Pemerintah Kota Bandung diminta meningkatkan anggaran sebesar 1-2 persen untuk kesehatan reproduksi perempuan dan infrastruktur puskesmas. Ini karena anggaran kesehatan reproduksi khususnya perempuan masih rendah dan infrastruktur pelayanan di puskesmas belum inklusif.
Berdasarkan profil kesehatan Kota Bandung tahun 2025, jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) meningkat hampir tiga kali lipat dalam lima tahun terakhir. Dari 82 kasus (2020) menjadi 244 kasus (2024), dengan kenaikan tertinggi sebesar 55,45 persen pada periode 2023-2024, sementara Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat 27 kasus.
Hal ini terungkap dalam Multi Stakeholder Forum (MSF) bertema “Anggaran yang Adil untuk Puskesmas dan Layanan Kesehatan Reproduksi yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas” pada Selasa, 29 September 2026 di Kota Bandung. Kegiatan ini diinisiasi oleh Koalisi Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran (Koalisi PRIMA) bersama Pemkot Bandung.
Koalisi PRIMA terdiri dari Perkumpulan INISIATIF, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), SEKNAS FITRA, KOTA KITA dan International Budget Partnership (IBP) Indonesia. Diharapkan, output MSF kali ini dapat menjadi ruang dialog antarpihak untuk melakukan perbaikan layanan kesehatan reproduksi dan infrastruktur puskesmas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
Peneliti Perkumpulan INISIATIF, Zaenab Salma Zahira memaparkan hasil kajian kredibilitas anggaran kesehatan reproduksi di Kota Bandung tahun 2021-2025. Disebutkan, rata-rata alokasi belanja urusan kesehatan reproduksi di Dinkes dan DPPKB Kota Bandung hanya Rp 27,0 miliar (0,35 persen) dari rata-rata total APBD Rp 7,0 triliun, sedangkan rata-rata realisasi belanjanya tahun 2023-2025 hanya Rp 25,3 miliar (0,35 persen).
“Artinya, masih relatif rendah, padahal peningkatan kualitas kesehatan reproduksi sudah tertuang dalam misi dan arah kebijakan RPJMD Kota Bandung 2025-2029 dan tertuang dalam Perda No 1/2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah, Pasal 9 Ayat 1: “Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang layak untuk kemudahan bagi penyandang disabilitas”, katanya.
Hanya satu Puskesmas ramah disabilitas
Dari 80 puskesmas di Kota Bandung, baru 1 puskesmas yang sudah ramah disabilitas. Dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2023 2023, jumlah penyandang disabilitas di Kota Bandung ada 6.062 jiwa.
Secara nasional, data Badan Pusat Statistik 2018 mencatat hanya 9,4 persen perempuan penyandang disabilitas yang memiliki akses layanan kesehatan reproduksi, dibandingkan 86,7 persen perempuan nondisabilitas di Indonesia. Artinya, anggaran untuk urusan kesehatan reproduksi perempuan dan layanan kesehatan bagi disabilitas di Kota Bandung masih rendah.
Ketua HWDI Jawa Barat, Kustini mengatakan, dari hasil self assessment (penilain mandiri) di 80 Puskesmas di Kota Bandung, menemukan hanya 1 Puskesmas yang sudah aksesibel, 25 kurang aksesibel, dan 54 tidak aksesibel. Temuan ini menguatkan hasil audit sosial sebelumnya di 6 Puskesmas: Cijagra Lama, Tamblong, Talaga Bodas, Gumuruh, Babakan Sari, dan Ibrahim Adjie yang dilakukan oleh HWDI bersama 6 Puskesmas.
Dari hasil assesmen dapat disimpulkan jika pelayanan kesehatan reproduksi belum menjadi fokus utama di 6 Puskesmas yang disurvei. Pada tahun 2024 rata-rata alokasi belanja kesehatan reproduksi sekitar Rp139,7 Juta (4,1 persen) dari total alokasi belanja 6 puskesmas.
Kemudian tahun 2025 sekitar Rp103,5 Juta (3,4 persen) dan tahun 2026 turun menjadi hanya Rp50,8 Juta (1,9 persen) dari total belanja 6 puskesmas. Rata-rata alokasi belanja terbesar dari 6 puskesmas adalah untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp2,1 M (84,9 persen).
Terkendala lahan
Merespon hasil kajian kredibilitas anggaran kesehatan reproduksi dan monitoring Puskesmas ini, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kota Bandung dr. Dadan Mulyana Kosasih menyampaikan, kesehatan reproduksi harus bisa diakses siapapun tanpa pembedaan.
Selama 2023-2025, rata-rata realisasi anggaran untuk kesehatan reproduksi (SPM Kesehatan) di Dinas Kesehatan hanya Rp10,3 M (0,5 persen) dari total belanja Dinas Kesehatan. Dan setiap tahunnya serapannya meningkat, dari 26,4 persen atau Rp 5,2 miliar di tahun 2023 menjadi 88,2 persen atau Rp 16,8 miliar di 2025.
“Untuk infrastruktur Puskesmas aksesibel, tantangan kami memang lahan dan bangunan lama yang sulit dimodifikasi, tapi prinsip kami apa yang bisa dikerjakan, kita kerjakan. Alhamdulillah layanan psikolog sudah ada di 12 Puskesmas via Public Safety Center (PSC 119) dan akan terus ditambah. Ke depan, dengan struktur baru, kesehatan reproduksi dan kelompok rentan termasuk disabilitas akan dalam satu bidang yang sama di Bidang Pelayanan Kesehatan Primer,” kata Dadan.
Dia juga juga berkomitmen untuk mendorong terbitnya SK Walikota tentang puskesmas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan juga SE Kepala Dinas Kesehatan tentang self assessment puskesmas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
Dalam paparannya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung Anhar Hadian mengatakan jika prinsip kebijakan mereka dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas harus bersifat inklusif dengan melibatkan penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas dalam proses perancangan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
Dilaporkan, rata-rata realisasi belanja kesehatan reproduksi di DPPKB sebesar Rp14,7 M (33,6%). Seiring dengan kredibilitas anggaran kesehatan reproduksi di Dinas Kesehatan dan DPPKB yang fluktuatif diantara skor PEFA A sampai D.
“Namun kami berkomitmen bahwa layanan kesehaatan reproduksi perempuan dan infrastrukturnya harus aksesibel, baik dari sisi akses fisik, komunikasi, informasi, biaya transportasi, maupun prosedurnya,” tutur Anhar.
Komitmen anggaran
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono menyatakan, komisi yang dibawahinya seringkali disebut sebagai ‘komisi air mata’ karena segala persoalan sosial masyarakat ada di sini. “Namun bagi saya, air mata itu harus diubah menjadi komitmen. Saya berkomitmen agar aspirasi dan anggaran untuk penyandang disabilitas bukan lagi pelengkap, melainkan prioritas utama yang harus diperjuangkan dalam perencanaan anggaran,” ujarnya.
Perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi (Bapperida) Kota Bandung Date Indriani menyatakan akan mendorong alokasi anggaran kesehatan reproduksi untuk penyandang disabilitas tahun 2028. “Kami juga berkomitmen untuk tagging anggaran kesehatan reproduksi untuk penyandang disabilitas, memberikan kamus usulan untuk menu ke Forum TJSL, menerima masukan dalam perubahan RPJMD Kota Bandung dan penyusunan Keputusan Wali Kota kesehatan reproduksi yang akan menjadi acuan penyusunan RKPD 2028,” katanya.
Dalam MSF Ini, Koalisi PRIMA memberikan beberapa rekomendasi perbaikan kebijakan dan anggaran kesehatan reproduksi bagi disabilitas. Antara lain agar Pemkot Bandung memperkuat komitmennya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang inklusif melalui peningkatan alokasi anggaran.
Pemerintah Kota Bandung memperkuat komitmen dalam mewujudkan visi kesehatan reproduksi dalam RPJMD 2025-2029, salah satunya melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang inklusif dan peningkatan alokasi anggaran, setidaknya menjadi 1-2 persen (Rp 70 – 140 miliar) dari total APBD. Peningkatan alokasi belanja ini untuk mencapai indikator pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, seperti pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, penurunan AKI/AKB, cakupan antenatal/nifas, layanan kespro remaja dan calon pengantin, penurunan unmet need KB, peningkatan kontrasepsi modern, kesiapan fasilitas maternal-neonatal.
Puskesmas juga penting untuk meningkatkan alokasi anggaran kesehatan reproduksi setidaknya menjadi 5-10 persen (Rp80-200 juta) dari total belanja. Tambahan anggaran ini diharapkan mampu memberikan layanan yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas.
Secara keseluruhan, hasil diskusi dari MSF ini bisa menjadikan penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok sasaran dalam program kesehatan reproduksi berdasarkan pendekatan siklus hidup. Terlebih bagi kaum perempuan yang juga menyandang disabilitas. [*]
