digitalMamaID – Indonesia menjadi negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang merampungkan Penilaian Kesiapan Kecerdasan Buatan (AI) dengan menggunakan Readiness Assessment Methodology (RAM) UNESCO. Hal ini menandai momen penting perjalanan AI di Indonesia, dan sebagai langkah penting Indonesia menuju tata kelola AI yang etis, inklusif dan bertanggung jawab.
Dilansir dari UNESCO, Laporan Penilaian Kesiapan (Readiness Assessment) AI disusun dengan dukungan tim ahli nasional, dan bertujuan dapat mempengaruhi kebijakan dan kerangka regulasi AI Indonesia yang sedang berjalan. Laporan ini berfungsi sebagai cetak biru untuk mendorong lanskap AI yang inklusif dan bertanggung jawab di Indonesia.
Penilaiannya sendiri dilakukan melalui proses yang inklusif, melibatkan lebih dari 500 peserta di lima wilayah di Indonesia, dari Aceh hingga Bali. Melalui konsultasi kebijakan dan lokakarya, berbagai pendapat dari pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta memberikan wawasan tentang bagaimana Indonesia dapat menerapkan AI secara etis dan bertanggung jawab bagi seluruh warga negara. Penilaian ini mengevaluasi lanskap AI di Indonesia dalam lima dimensi yaitu, hukum dan peraturan, sosial budaya, ekonomi, ilmiah dan pendidikan serta teknis dan infrastruktur.
Direktur dan Perwakilan Kantor Regional UNESCO Maki Katsuno Hayashikawa sangat menghargai dedikasi semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat dalam inisiatif ini. “Dengan menerapkan praktik AI yang bertanggung jawab, Indonesia tengah menyiapkan panggung untuk masa depan di mana teknologi memberi manfaat bagi semua orang. Bersama-sama, kita telah meletakkan dasar bagi ekosistem AI yang transformatif dan inklusif,” ungkapnya dikutip dari sumber yang sama.
Gap skill
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan, penilaian ini memberikan peta jalan bagi pengembangan kebijakan AI yang tepat di Indonesia. Selain itu juga dapat menjadi pedoman bagi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
“Saat ini Indonesia berada di persimpangan penting dalam transformasi digitalnya. Laporan penilaian kesiapan AI memberikan wawasan mendalam tentang kesiapan Indonesia di berbagai dimensi dan membuka peluang baru untuk memberdayakan masyarakat dan ekonomi digital. Dengan kolaborasi lintas sektor dan kebijakan yang tepat, AI dapat menjadi kekuatan pendorong bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia,” jelasnya dikutip dari Antara.
Dalam rekomendasi UNESCO juga salah satunya berfokus pada pengembangan sumber daya manusia digital atau talenta digital. Nezar mengatakan masih menemukan adanya gap. Menurutnya, pertumbuhan penerapan AI yang sangat masif dan agresif di sektor industri, akan tetapi, di sektor masyarakat terutama di masyarakat sipil masih ada gap knowledge hingga gap skills. Walau begitu, dirinya akan mendalami dan menjadikannya sebagai salah satu acuan untuk penyusunan program pengembangan talenta digital Indonesia ke depannya.
Temuan utama: lanskap AI di Indonesia
Laporan yang dibagikan UNESCO juga menyoroti beberapa temuan penting, termasuk dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan teknologi AI. Kekhawatiran utama muncul terkait pergeseran lapangan kerja, terutama di daerah pedesaan, sementara masyarakat perkotaan menekankan adopsi AI yang etis dan bertanggung jawab.
Lalu risiko terkait AI yaitu kesenjangan dalam akses informasi yang dapat memperkuat potensi bias dan diskriminasi. Dari segi penelitian, AI di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga, menghambat perkembangan teknologi di Indonesia.
Dalam laman resmi UNESCO, penelitian di Indonesia kekurangan dana, hanya 0,2% dari PDB, jauh di bawah rata-rata global sebesar 2%, tetapi penelitian AI terus berkembang. Pada tahun 2023, peneliti Indonesia menerbitkan lebih dari 25.000 makalah terkait AI, dan beberapa telah berkontribusi pada konferensi AI terkemuka seperti CVPR, NeurIPS , dan ACL.
Selain itu, terdapat rekomendasi di dalam laporan ini yang menyarankan pengembangan regulasi perlu memastikan Tata Kelola AI yang beretika sesuai dengan standar global. Pembentukan Badan Nasional Kecerdasan Artifisial untuk memperkuat koordinasi lintas sektor juga diperlukan untuk membuat Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya.
Menekankan arti penting pengembangan kapasitas terutama terkait kesetaraan akses pendidikan dan infrastruktur AI. Secara khusus laporan ini juga merekomendasikan agar pemanfaatan AI bisa terjadi secara inklusif dengan pelibatan peneliti dan startup di luar Pulau Jawa. [*]
