digitalMamaID — Transisi energi menjadi salah satu jalan yang ditempuh Indonesia untuk mengurangi emisi dan menghadapi krisis iklim. Panas bumi (geothermal) pun dipromosikan sebagai sumber energi bersih yang akan menjadi tulang punggung ketenagalistrikan nasional. Namun, di balik narasi energi hijau, sejumlah warga yang tinggal di sekitar proyek justru mengaku kehilangan sumber air, hasil panen menurun, hingga menghadapi risiko gangguan kesehatan. Benarkah transisi energi sudah berjalan secara adil?
Saat ini di Indonesia terdapat 19 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang sudah beroperasi dari Sumatera hingga Nusa Tenggara Timur dan jumlahnya masih akan bertambah karena statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, di balik proyek ini terdapat realita persoalan lingkungan dan dampak sosial yang tidak bisa diabaikan.
Temuan seputar dampak lingkungan dan sosial dipaparkan oleh Magdalene dalam rangkaian liputan #HororPanasBumi dan merupakan topik diskusi yang dilaksanakan pada 17 Juli lalu di Gedung Komunitas Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Liputan Magdalene membahas hasil temuan dari tiga wilayah proyek Panas Bumi, yaitu Mandailing Natal di Sumatera, Ijen di Jawa Timur, dan Mataloko di Nusa Tenggara Timur.
Editor Pelaksana Magdalene, Purnama Ayu Rizki, menjelaskan bagaimana selama ini diskusi tentang transisi energi hanya membahas sebatas persoalan teknologi, bagaimana bisa beralih dari energi fosil ke energi terbarukan secepat mungkin. Padahal menurutnya, ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting: siapa yang didengar ketika transisi ini dirancang dan siapa yang menanggung dampaknya ketika transisi dijalankan.
“Karena yang kami temukan di lapangan ternyata pengetahuan, resiliensi, dan solidaritas peremuan itu luar biasa sekali,” ungkapnya. Perempuan terus menjaga keluarga, mempertahankan penghidupan, dan merawat komunitas di tengah perubahan yang mereka hadapi.
“Cuma resiliensi ini kan nggak boleh dijadikan alasan untuk membebankan seluruh proses adaptasi transisi energi ini ke mereka,” tambahnya. Laporan ini menyoroti pengalaman masyarakat yang hidup di lingkungan proyek panas bumi dan dampak yang mereka rasakan, terutama bagi perempuan.
Dampak Nyata
Meskipun mengantongi label energi hijau, pemanfaatan energi panas bumi memiliki dampak yang masih jarang dibahas oleh media. Hasil liputan tim Magdalene menemukan dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas udara, hasil pertanian dan sumber air warga yang tinggal di sekitar wilayah proyek panas bumi.
Jasmine Floretta, Koordinator Laporan Khusus Magdalene, memaparkan dampak pada pertanian seperti hasil panen yang menurun, anomali vegetasi, hingga lahan yang mati karena semburan gas H2S dan lumpur panas yang membuat temperatur tanah meningkat karena aktivitas pengeboran.
“Yang tadinya mereka bisa sangat mandiri pangan nih, bisa dari kebunnya sendiri mereka makan, sekarang nggak bisa. Mereka harus beli sayuran,” ujar Jasmine. Hal ini kemudian menjadi beban pengeluaran tambahan bagi rumah tangga.
Dampak lain yang dirasakan masyarakat adalah pemakaian air. Pencemaran sumber mata air oleh limbah perusahaan membuat warga harus membeli air kemasan atau galon untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga dan untuk irigasi pertanian. Air yang dulunya bisa langsung diminum sekarang harus di rebus dulu sehingga semakin menambah beban kerja domestik bagi para perempuan.
Kerentanan berlapis bagi perempuan
Bagi para perempuan di ketiga wilayah ini, risiko yang mereka hadapi bahkan berlipat karena perempuan lah yang lebih sering bekerja di ladang. Selain tambahan beban pengeluaran dan beban kerja domestik, para perempuan yang bekerja di ladang juga berisiko terpapar gas H2S yang berbahaya.
“Mereka jadi buruh tani, meladang, karena kekurangan ekonomi. Mereka sampai pusing menghirup H2S tapi tetap harus kerja, karena mereka tidak bisa mengandalkan satu pemasukan saja,” jelas Jasmine. “Ada kerentanan berlapis yang akhirnya harus dialami perempuan karena beban ganda peran sosial mereka juga,” tambahnya.
Gas H2S berbahaya karena tidak terlihat namun ada bau khas seperti telur busuk yang bisa dicium. Dampak paparan jangka panjang terhadap gas H2S yang menumpuk di paru-paru dapat menyebabkan penurunan fungsi paru jangka panjang yang berbahaya bagi kesehatan.
Bagi perempuan, dampak lain dari paparan terhadap H2S adalah terganggunya siklus menstruasi dan reproduksi. Perempuan hamil yang terpapar H2S bisa melahirkan bayi yang lebih kecil dari seharusnya. Di Mandailing Natal, ada kasus seorang ibu menyusui bahkan sempat pingsan karena keracunan gas H2S hingga harus dirawat.
Kerentanan ini juga diafirmasi oleh Dini Pramita, Kepala Divisi Riset dan Database Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Dini menyampaikan dampak jangka panjang dari paparan gas H2S bisa menyebabkan kanker terutama pada perempuan. Di Mataloko bahkan ditemukan kasus kanker atau tumor pada anak-anak perempuan di usia SMP dan SMA.
Pola kolonialisme
Dini menjelaskan masih ada logika ekstraktivisme dan kolonialisme yang bersemayam dalam proyek transisi energi, terutama panas bumi.
“Melalui apa? Melalui perampasan ruang hidup, melalui perampasan sumber air, melalui perampasan ruang-ruang produksi warga,” ujarnya.
Menurut Dini, selama ini kita semua jarang mempertanyakan berapa banyak komunitas yang harus menanggung dampak dari proyek transisi energi ini, berapa juta hektar luas lahan yang diambil dari warga, dan siapa yang menanggung dampak kesehatan dari kebocoran gas H2S yang terjadi.
“Lantas apakah kita masih bisa bilang (energi) bersih ketika satu, ada yang harus dikorbankan ruang hidupnya. Kemudian kesehatannya. Kemudian belum lagi sumber airnya,” tegas Dini.
Hal yang sama diungkapkan oleh Lila Puspitaningrum, Peneliti CELIOS. Di balik tirai transisi energi, terdapat akumulasi kapital, perampasan dan penyingkiran ruang hidup, serta upaya untuk menjadikan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja dengan upah murah. Berdasarkan studi yang telah dilakukan CELIOS sebelumnya tentang kepemilikan lahan PTPN di Ijen, dalam konteks penguasaan lahan, ketika tanah itu bukan milik mereka maka warga sama sekali tidak menjadi pihak yang dilibatkan.
“Masyarakat di sana, sejak mereka datang kakek neneknya ke situ sebagai buruh perkebunan, sampai hari ini mereka tidak punya surat tanah. Sehingga bisa setiap hari mereka dengan tiba-tiba diusir atau diancam untuk meninggalkan rumah mereka,” ujar Lila.
Beyyra Triasdian, Renewable Energy Portfolio Manager Trend Asia, juga mengungkapkan bagaimana industri energi masih bersifat sangat maskulin. Siapa yang bekerja, yang berpikir, yang merasa berhak memiliki dan mengambil keputusan masih didominasi oleh laki-laki. Suara dan keprihatinan perempuan tidak dijadikan pertimbangan, bahkan diabaikan.
Di samping itu, Beyrra juga menekankan pentingnya berpikir kritis untuk siapa transisi energi ini dan siapa saja yang diuntungkan. Karena pada faktanya, warga di sekitar PLTP Dieng dan Ijen menyampaikan bagaimana kabel-kabel menjulang dan pipa besar terletak tidak jauh dari hunian mereka, namun rumah mereka sendiri gelap.
“Logikanya kan sekarang kenapa kita mendorong transisi energi ke energi terbarukan karena pengen ada energi yang berkeadilan. Nggak cuma untuk buminya dengan emisi yang lebih kecil, tetapi juga menyejahterakan masyarakat dan mengembalikan sistem lingkungan ekologi sosial yang sudah rusak karena menggunakan model ekstraktif yang lama,” ujar Beyrra.
Nyatanya, temuan dari laporan khusus Magdalene mengungkap pengalaman hidup masyarakat di sekitar proyek panas bumi yang justru kehilangan sumber penghidupan, ruang partisipasinya terbatas, dan mereka menanggung beban lebih besar di tugas domestik dan pengeluaran rumah tangga.[*]
