digitalMamaID – Transisi menuju energi bersih kerap dipandang sebagai langkah penting untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Namun, bagi sebagian keluarga yang tinggal di sekitar proyek panas bumi, perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru dalam kehidupan sehari-hari. Laporan terbaru dari Magdalene menunjukkan, perempuan menjadi kelompok yang paling besar menanggung dampak lingkungan, kesehatan, hingga ekonomi akibat pengembangan panas bumi di sejumlah daerah.
Temuan tersebut merupakan hasil investigasi selama hampir satu tahun di tiga wilayah pengembangan panas bumi, yaitu Bondowoso, Jawa Timur; Mandailing Natal, Sumatera Utara; dan Ngada, Nusa Tenggara Timur. Ketiga lokasi dipilih karena mewakili tahapan proyek yang berbeda, mulai dari proyek yang baru beroperasi, telah lama beroperasi, hingga masih dalam tahap pengembangan.
Laporan ini hadir di tengah percepatan pengembangan panas bumi oleh pemerintah sebagai bagian dari transisi energi nasional. Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi ditargetkan bertambah 5.200 megawatt (MW), sementara sejumlah proyek juga ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Objek Vital Nasional (Obvitnas).
Berbeda dengan banyak kajian yang menyoroti aspek investasi atau teknologi, tim Magdalene menggunakan pendekatan Gender Impact Assessment (GIA) untuk melihat bagaimana perubahan lingkungan memengaruhi kehidupan perempuan dan laki-laki secara berbeda.
“GIA tidak diterapkan sebagai audit gender secara menyeluruh, melainkan sebagai kerangka berpikir untuk mengidentifikasi perubahan beban kerja domestik, kesehatan, penghidupan, dan akses terhadap sumber daya komunal,” demikian pernyataan Magdalene melalui siaran pers yang diterima digitalMamaID, Senin, 29 Juni 2026.
Tim liputan yang terdiri dari Andrei Wilmar, Aulia Adam, Jasmine Floretta V.D., Purnama Ayu Rizky, Syifa Maulida menemukan sejumlah fakta penting. Melalui observasi lapangan, wawancara dengan warga, pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta telaah berbagai dokumen, tim menemukan empat pola persoalan yang muncul berulang di ketiga wilayah tersebut.
Perubahan lingkungan dirasakan warga
Meski berada pada fase proyek yang berbeda, masyarakat di ketiga wilayah menghadapi persoalan yang hampir sama. Warga melaporkan perubahan kualitas air, paparan gas hidrogen sulfida (H₂S), hingga menurunnya hasil pertanian.
Di sekitar PLTP Ijen Blawan, Bondowoso, sekitar 200 kepala keluarga melaporkan air berubah kehijauan dan terasa pahit. Sebagian warga juga mengaitkan perubahan tersebut dengan keluhan mual dan diare, terutama pada anak-anak, serta bau H₂S yang kerap tercium dari area proyek.
Sementara itu, di Mandailing Natal, rangkaian kebocoran gas H₂S di wilayah operasi PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) menyebabkan lima warga meninggal dunia pada 2021, 58 warga mengalami keracunan pada 2022, dan 123 warga kembali mengalami keracunan pada Februari 2024. Selain itu, warga juga melaporkan berkurangnya debit air irigasi dan kerusakan lahan pertanian akibat luapan lumpur material proyek. Di Ngada, Nusa Tenggara Timur, semburan lumpur panas dan bau sulfur masih muncul meski pembangkit telah berhenti beroperasi sejak 2010. Sejumlah warga mengaku masih mengalami gangguan pernapasan dan gangguan kulit yang mereka kaitkan dengan kondisi tersebut.
Perempuan memikul beban berlapis
Temuan yang paling menonjol dalam laporan ini adalah bagaimana perempuan menjadi pihak yang paling terdampak oleh perubahan tersebut.
Ketika sumber air berkurang atau tercemar, perempuan menjadi pihak yang paling sering mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saat anggota keluarga mengalami gangguan kesehatan, mereka pula yang mengambil peran utama dalam merawat. Ketika hasil pertanian menurun, perempuan kembali harus mencari tambahan penghasilan agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi.
Di Mandailing Natal, misalnya, sebagian perempuan memilih bekerja sebagai buruh ngarit setelah pendapatan pertanian menurun. Persoalan air, kesehatan, dan ekonomi hadir secara bersamaan sehingga memperbesar beban perempuan, tanpa mengurangi tanggung jawab domestik yang telah mereka jalankan sebelumnya.
Warga masih mempertanyakan keterbukaan informasi
Selain dampak lingkungan, laporan ini juga menyoroti masih terbatasnya informasi yang diterima masyarakat mengenai risiko proyek.
Di Bondowoso, sejumlah warga menilai sosialisasi lebih banyak membahas aspek teknis proyek dibandingkan potensi dampaknya terhadap kesehatan maupun lingkungan. Sementara di Mataloko, Ngada, warga mempertanyakan penggunaan daftar hadir sosialisasi yang kemudian disebut sebagai dokumen dukungan masyarakat terhadap pengembangan proyek. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dan keterbukaan informasi masih menjadi tantangan dalam pengembangan panas bumi.
Respons warga berbeda di tiap daerah
Meski menghadapi persoalan serupa, respons masyarakat berbeda-beda tergantung kondisi wilayah.
Di Mataloko, penolakan terhadap proyek berlangsung secara terbuka karena masyarakat menilai keberadaan proyek mengancam mata air yang menjadi sumber kehidupan mereka. Sebaliknya, di Bondowoso, sebagian besar proyek berdiri di atas lahan HGU PTPN I Regional 5 dan Perhutani. Banyak warga menggantungkan penghidupan pada lahan garapan tersebut sehingga memilih lebih berhati-hati dalam menyampaikan keberatan.
Sementara di Mandailing Natal, pengalaman menghadapi konflik dan sejumlah insiden kebocoran gas H₂S selama bertahun-tahun membentuk kelelahan sosial. Sebagian warga tetap menyampaikan keluhan, tetapi memilih bertahan dan beradaptasi dibandingkan melakukan penolakan secara terbuka.
Mama bisa membaca laporan utama Magdalene bagian pertama dan kedua mulai hari ini. Lalu, akan dilanjutkan dengan serial liputan selama tiga pekan. Serial tersebut membahas lebih dalam mengenai dampak lingkungan, karakteristik tiga wilayah pengembangan panas bumi, tata kelola proyek, serta pengalaman perempuan yang hidup di sekitar kawasan geothermal.[*]
