digitalMamaID — Di era media sosial, suara influencer kerap terdengar lebih nyaring daripada penjelasan ilmiah. Di tengah keinginan orangtua memberi perlindungan terbaik bagi anaknya, narasi antivaksin semakin nyaring. Kepercayaan pada vaksin yang telah lama terbukti menyelamatkan jutaan nyawa pun runtuh.
Belum lama ini, linimasa ramai membahas influencer Indonesia yang secara terang-terangan menolak vaksin juga obat-obatan medis lainnya. Influencer yang menyebut dirinya sebagai praktisi wellness itu secara terbuka menyebut tenaga kesehatan sebagai pedagang obat.
Seruan untuk tidak percaya pada vaksin atau antivaksin ini tidak muncul dari satu influencer. Bahkan, ada pula influencer antivaksin yang menyematanberprofesi sebagai tenaga kesehatan.
Biasanya kontennya dibungkus dengan narasi ‘back to nature’ atau serba alami. Sekilas memang terdengar meyakinkan, terutama bagi orangtua yang sedang cemas dan berusaha memberi yang terbaik untuk anaknya.
Dengan jumlah pengikut yang besar, mencapai ratusan ribu, narasi antivaksin begitu mudah menyebar. Di kolom komentar banyak akun yang setuju dengan narasi antivaksin ini. Ditambah lagi, influencer ini secara aktif membuka kelas-kelas yang turut menyebarkan ketidakpercayaan pada vaksin, juga tindakan medis lainnya.
Namun di balik narasi yang tampak menenangkan tersebut, terselip informasi keliru. Informasi yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap dunia kesehatan, khususnya vaksin. Padahal, vaksin merupakan intervensi kesehatan yang selama puluhan tahun sudah terbukti menyelamatkan jutaan nyawa.
Informasi keliru tentang vaksin ini menyebar lebih cepat dibanding kebenaran. Pesan keliru itu berisiko menggerus capaian puluhan tahun dalam cakupan imunisasi dan pengendalian penyakit. Dampaknya nyata dan tragis, muncul kembali penyakit yang sebenarnya dapat dicegah, salah satunya campak.
Cakupan imunisasi turun, pintu masuk kembalinya penyakit serius
Mengutip Organisasi Kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO), laman Global Measles Outbreaks dari Center of Diseases Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat pada 11 Februari 2026 lalu menunjukkan, Indonesia menjadi negara kedua terbanyak kasus campak.
Bahkan laman Kementerian Kesehatan pada 27 Agustus 2025 menyebut, meningkatnya kasus campak di Indonesia berkaitan dengan turunnya cakupan imunisasi rutin lengkap dalam beberapa tahun terakhir.
Disebutkan juga cakupan imunisasi rutin lengkap di Indonesia pernah mencapai 92 persen pada 2018, namun turun menjadi hanya 87,8 persen pada 2023. Cakupan imunisasi campak-rubela (MR) dosis pertama (MR1) dan kedua (MR2) juga masih jauh dari target 95 persen untuk membentuk kekebalan kelompok. Pada 2024, cakupan MR1 sebesar 92 persen dan MR2 sebesar 82,3 persen. Penurunan ini berimbas langsung pada meningkatnya kasus campak.
Campak bukan satu-satunya ancaman. Penurunan cakupan imunisasi juga membuka kembali risiko berbagai penyakit serius. Penyakit yang menyebabkan kecacatan seumur hidup bahkan kematian, seperti meningitis, pneumonia, batuk rejan, sindrom rubela kongenital, diare akibat rotavirus, difteri, tetanus, hingga hepatitis B. Risiko-risiko ini muncul karena keterlambatan dekteksi, kesenjangan, juga tersebarnya informasi yang salah dan menyesatkan.
Infodemic
Director of the Department of Immunization, Vaccines and Biologicals WHO Kate O’Brien mengatakan taktik narasi antivaksin sangat familiar dan mengkhawatirkan. “Mereka sering mempromosikan konspirasi yang menggambarkan pemerintah, ilmuwan, atau perusahaan farmasi sebagai korup,” ungkap O’Brien dikutip dari laman resmi WHO.
Narasi ini kemudian diperkuat oleh figur yang mengklaim memiliki keahlian tertentu, sembari mendiskreditkan sains dan bukti ilmiah yang sah. Dalam praktiknya, narasi antivaksin sering mengutip studi-studi tertentu secara selektif. Di saat yang sama, mereka mengabaikan sebagian besar bukti dan konsensus ilmiah yang lebih luas.
Data keamanan vaksin kerap disalahartikan, terutama yang berasal dari sistem pengawasan pasif, sehingga memunculkan kesan seolah-olah vaksin jauh lebih berbahaya daripada kenyataannya. Di saat yang sama, vaksin dituntut memenuhi standar yang mustahil, harus 100 persen efektif dan sama sekali tanpa risiko, betapapun langkanya efek samping yang terjadi.
WHO Indonesia menyatakan, narasi antivaksin cenderung lebih menarik perhatian di ruang digital karena dibungkus dengan cerita yang kuat, pengalaman personal yang terasa dekat, serta klaim yang sederhana namun menyesatkan. “Sebaliknya, penjelasan ilmiah, meskipun akurat, sering kali dianggap kurang mudah dipahami atau kurang menggugah emosi,” demikian pernyataan tertulis WHO Indonesia kepada digitalMamaID, Selasa, 24 Februari 2026.
Pola ini menurutnya berkontribusi pada fenomena yang oleh WHO disebut sebagai infodemic, yaitu banjir informasi, termasuk misinformasi, yang menyulitkan masyarakat untuk memilah dan menemukan sumber yang tepercaya.
Peran influencer dalam membentuk sikap publik
Lebih lanjut, WHO Indonesia memaparkan, dalam lanskap media sosial saat ini, influencer memiliki peran besar dalam membentuk sikap publik, baik secara positif maupun negatif. Meskipun menurut WHO, belum ada bukti konklusif yang secara langsung mengaitkan misinformasi yang disebarkan influencer dengan penurunan cakupan imunisasi tertentu di Indonesia. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa misinformasi daring dapat mengikis kepercayaan publik, meningkatkan keraguan terhadap vaksin (vaccine hesitancy), dan memperlambat upaya menutup kesenjangan kekebalan.
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba Santi Indra Astuti juga menyoroti peran influencer. Menurutnya, influencer memiliki beragam motif, mulai dari ekonomi karena konten kontroversial terbukti mampu mendatangkan banyak pengikut dan membuka peluang monetisasi. “Lihat saja, akun-akun antivaksin pasti diikuti dengan jualan obat herbal, jualan gaya hidup alternatif, suplemen. Jadi ketebak sekali,” jelas Santi ketika dihubungi.
Selain itu, ada motif eksistensi dan popularitas, bangga menjadi ujung tombak golongannya. “Antivaksin tidak pernah sendiri. Mereka pasti punya komunitas dengan lifestyle yang sama, berdasarkan agama, filosofi, back to nature, politik,” tuturnya.
Di dalam komunitas, mereka saling bertukar cerita, menguatkan keyakinan, dan membangun logika bersama dari campuran macam-macam informasi yang biasnya sering tidak disadari karena echo chamber dan filter bubble. Menjadi advokat sebuah gagasan yang membuatnya jadi kondang dan lebih super lagi, bisa melawan otoritas kesehatan. Dengan popularitasnya, ia memiliki modal sosial untuk menguatkan reputasi di tengah komunitasnya.
Trust dan distrust
Kepercayaan publik terhadap influencer, menurut Santi tidak bisa dilepaskan dari relasi trust (percaya) dan distrust (tidak percaya). Trust pada influencer dan distrust pada otoritas kesehatan. Trust tidak semata dibangun oleh gelar atau jabatan, melainkan oleh faktor kultural, emosional, dan kognitif.
- Secara kultural: punya kesamaan nilai dan lifestyle, baik lifestyle yang tengah dijalani atau lifestyle yang dicita-citakan.
- Secara emosional: pengalaman, baik pengalaman sendiri atau orang lain. “Cari penjelasan termudah dan tampaknya paling masuk akal. Masuk akal di sini bukan dalam artian sains, tapi misalnya karena yang bicara, orang yang dianggap pintar, karena ‘banyak bicara’,” katanya.
- Secara kognitif, punya keterbatasan kompetensi kognitif, yaitu kurangnya informasi, minimnya sikap kritis, dan kebiasaan tidak berimbang dalam mencari informasi.
Sedangkan distrust, rendahnya kepercayaan terhadap sistem layanan kesehatan. Ketidakpercayaan ini sering kali diikuti oleh rasa terlalu percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri dalam mengelola kesehatan, termasuk kesehatan anak. “Rendahnya kepercayaan pada healthcare, sehingga over percaya diri pada kemampuannya sendiri untuk mengatasi masalah termasuk masalah kesehatan, dengan mempraktikkan pengobatan alternatif, back to nature, ‘alamiah’, no vaksin,” jelasnya.
Dalam melindungi anak, Santi melihat prinsip yang kerap dipegang orangtua adalah ‘seeking minimal harm atau minimal risk’. Vaksin kerap kali dianggap membuat anak sakit dan menyamakan Kejadian Pasca Imunisasi (KIPI) dengan prediksi efek samping yang berkepanjangan seperti kemandulan, perubahan genetik, membuat anak tidak kuat kelak, atau keyakinan anak bisa membangun sistem imunitas secara alami sendiri. Hal semacam ini juga terkadang diperkuat oleh kepercayaan pada teori konspirasi.
Lawan misinformasi
Mengatasi tantangan misinformasi vaksin yang terus berkembang, WHO mendorong pemerintah dapat mempertimbangkan sejumlah pendekatan. Di antaranya memperkuat pelibatan masyarakat, membekali tenaga kesehatan dengan alat komunikasi yang jelas, bermitra dengan influencer lokal yang kredibel dan mampu berbicara kepada orangtua dengan cara yang relevan, serta memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan mudah dipahami secara konsisten di ruang digital. Peningkatan literasi kesehatan digital dan promosi pembuatan konten yang bertanggung jawab juga dapat membantu menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat.
WHO juga membentuk jaringan Fides yang bermitra dengan tenaga kesehatan dan influencer tepercaya untuk melawan misinformasi yang berkembang di ranah daring. Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap vaksin.
Tidak kalah penting, WHO juga mengingatkan orangtua, keputusan tidak memvaksinasi anak dapat menyebabkan wabah penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dan memiliki konsekuensi kesehatan jangka panjang. Anak harus menerima setidaknya dua dosis vaksin yang mengandung campak (misalnya MR atau MMR) untuk perlindungan optimal terhadap campak.
Orangtua dianjurkan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan tepercaya dan memahami bahwa manfaat vaksin dalam melindungi dari risiko nyata yang jauh lebih besar dibandingkan kemungkinan KIPI yang sangat jarang. Kesaksian personal dan komunikasi yang transparan dapat membantu membangun kembali kepercayaan. [*]
