digitalMamaID — Anak-anak Indonesia menghadapi dua krisis sekaligus. Di balik kemudahan akses informasi dan teknologi, mereka dihadapkan pada risiko serius terhadap kesehatan mental dan perlindungan. Di sisi lain, krisis iklim yang kian nyata juga berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar anak, mulai dari pangan, pendidikan hingga rasa aman.
Temuan ini disampaikan oleh Save The Children dalam Catatan Hak Anak, Refleksi 2025 dan Urgensi 2026 bersama awak media di Jakarta, Rabu, 14 Januari 2025. Studi Save the Children Indonesia tahun 2025 tentang Penguatan Perlindungan Digital dan Kesejahteraan Anak menunjukkan, hampir 40 persen anak usia SMP menghabiskan waktu tiga hingga enam jam per hari di depan gawai. Puncak penggunaannya terjadi pada pukul 18.00 hingga pukul 21.00.
Anak perempuan tercatat menghabiskan waktu layar lebih lama dibandingkan anak laki-laki. Temuan ini menguatkan fakta, dunia digital telah menjadi ruang hidup utama anak. Bahkan ketika sekolah melarang penggunaan ponsel, anak tetap berupaya mengakses gawai saat jam pelajaran.
Hal lain yang ditemukan dalam studi yakni meningkatnya literasi digital tidak berkorelasi langsung dengan kesejahteraan mental anak. Semakin tinggi tingkat kecanduan digital, semakin buruk kondisi kesehatan mental anak.
Anak memahami risiko tapi, bingung menyikapi
Studi juga menjelaskan, anak-anak umumnya sudah memahami berbagai risiko di ruang digital, seperti penipuan, peretasan, pencurian data dan perundungan siber. Sayangnya, kesadaran ini tidak dibarengi dengan keterampilan untuk merespons secara aman dan sehat.
CEO Save the Children Indonesia Dessy Kurwiany Ukar mengatakan, anak-anak sebenarnya menyadari risiko yang ada di ruang digital, namun kerap kebingungan dalam menyikapinya.
“Anak-anak tahu risiko di ruang digital, tapi mereka bingung harus berbuat apa. Literasi digital saja tidak cukup. Anak membutuhkan penguasaan kompetensi digital yang utuh, pendampingan orang tua, serta dukungan kesehatan mental yang memadai,” tegas Dessy pada awak media Rabu, 14 Januari 2026.
Krisis iklim yang kian mengancam
Di saat yang bersamaan, anak-anak juga menghadapi krisis lain yang tak kalah mengkhawatirkan. Laporan Voluntary National Review SDG’s tahun 2025 menunjukkan, krisis iklim telah merenggut hak-hak anak. Dampak krisis iklim mengganggu pola makan dan kesehatan anak, menurunkan pendapatan keluarga, serta meningkatkan risiko perlindungan terutama dalam situasi bencana.
Sr. Director, Advocacy, Campaign & Government Relations Save the Children Indonesia Tata Sudrajat mengungkapkan, krisis iklim adalah krisis hak-hak anak.
“Tantangannya adalah bahwa krisis iklim masih dijelaskan secara perubahan fisik lingkungan. Tetapi apa dampaknya terutama kepada anak-anak? Ini memang yang masih belum banyak diungkap. Padahal ujung-ujungnya ya adalah anak-anak juga,” ungkap Tata Rabu 14 Januari 2026.
Menurutnya, salah satu program Save the Chidren yang didorong adalah mengangkat soal bagaimana informasi tentang perubahan iklim ini bisa dipahami oleh anak-anak dan keluarga-keluarga. Termasuk misalnya tani, kebun dan sebagainya. Karena dalam cerita anak-anak, mereka hanya tahu tiba-tiba hujan, tiba-tiba cuaca berubah, tiba-tiba air laut tinggi.
“Informasi itu tidak disediakan, bahkan mungkin orang dewasa pada umumnya juga tidak tahu persis gitu. Jadi, kelihatan ada gap transfer bagaimana informasi-informasi iklim ini ke masyarakat. Apalagi mereka yang selama ini di daerah-daerah terdampak, misalnya di garis pantai,” lanjutnya.
Prioritas di 2026
Kajian Bersama Save the Children dengan Humanitarian Forum Indonesia pada Desember 2025 menemukan, kecukupan air bersih di lokasi pengungsian masih belum merata, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi anak dan keluarga. Banyak fasilitas kesehatan terdampak dan tidak mampu melayani secara optimal, sementara kebutuhan balita, ibu hamil dan menyusui belum terpenuhi secara memadai.
Menghadapi situasi ini, Save the Children Indonesia menekankan pentingnya pendekatan perlindungan anak yang komprehensif dan terintegrasi. Memasuki tahun 2026, terdapat sejumlah prioritas mendesak antara lain memperkuat keamanan digital anak melalui peningkatan keterampilan, sistem perlindungan dan partisipasi anak, guru serta orangtua, meningkatkan literasi adaptasi krisis iklim dan aksi iklim yang bermakna bagi anak, serta memastikan pemenuhan hak anak dalam tahapan transisi pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
“Menuju Indonesia Emas 2045, investasi terbesar kita adalah memastikan anak-anak tumbuh dengan aman, sehat dan tangguh menghadapi krisis dan perubahan zaman. Tanpa perlindungan dan pemenuhan hak anak hari ini, cita -cita itu akan sulit tercapai,” pungkasnya. [*]
