Melihat Kebijakan Pengembangan Digital Indonesia, dari Telemedicine sampai Judi Online

Ilustrasi porduk digital yang membantu aktivitas sehari-hari/Foto: BlackSalmon/Getty Images
Share

digitalMamaID – Teknologi berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kebijakan. Itu sebabnya pembahasan kebijakan harus terus dilakukan. Public National Policy Dialogue atau Dialog Kebijakan Nasional Publik menjadi agenda penting pada Rural ICT Camp 2024. Dialog publik ini menjadi ajang pemangku kepentingan di tingkat pusat memaparkan arah kebijakan pengembangan digital di Indonesia.

Tiga kementerian turut serta dalam dialog yang digelar pada hari pertama Rural ICT Camp 2024, Senin, 7 Oktober 2024. Pemerintah Inggris juga memberikan pemaparannya sehingga bisa memberi sudut pandang global. Kelompok masyarakat sipil pun memberi pandangan singkat. Tak ketinggalan pemerintah daerah memberikan pendapatnya untuk mengetahui berbagai kendala pengembangan digital di lapangan.

Dana desa dan pembangunan infrastruktur internet

Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sofyan Hanafi mengatakan, pembangunan infrastruktur digital bisa dilakukan melalui pemanfaatan dana desa. Sejak 2022, penggunaan dana desa untuk menghadirkan koneksi internet sudah memiliki payung huum. Hal ini karena pemerintah memahami urgensi konektivitas digital di pedesaan. “Itu sebabnya perlu dimunculkan di payung hukumnya,” ujarnya.

Ia mencontohkan Desa Tanatoro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Di desa tersebut, internet bisa membantu warga melapor saat terjadi bencana. Mekanismenya, masyarakat bisa menyepakati program pembangunan infrastruktur itu dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Pelaksanaannya lewat kerja sama antara BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan program Bakti Kominfo.

“Nanti BUMDes yang sudah berbadan hukum tadi mengajukan proposal. Lalu mengisi formulir dari Bakti Kominfo. Kemudian Bakti Kominfo akan meninjau langsung dan akan menghitung peluang-peluang. Apakah (koneksi internetnya) pakai  apakah pakai radio link, satelit pakai VSAT, kabel optik, atau internet provider yang bisa melaksanakan. Lalu ada perjanjian tri partit antara BUMDes, Kemendes dan Kominfo,” tutur Sofyan.

Dedi dan Dewi

Saat ini Kemendes memberikan prioritas untuk Desa Digital (Dedi) dan Desa Wisata (Dewi). Strategi Dedi Dewi ini diambil pemerintahj karena dinilai lebih efektif. Saat desa wisata sudah bergulir, maka pembangunan internet bisa dimanfaatkan untuk memperkuat aktivitas wisata di sana. “Akan lebih murah kalau dijual di hotel-hotel. Desa bisa dapat pendapatan dari sana,” katanya.

Sofyan mengatakan, ketika ada potensi wisata, semestinya tak perlu ragu untuk mendahulukan infrastruktur internet ketimbang lainnya. Menurut dia, begitu ada internet, potensi pariwisata ini bisa disiarkan ke publik sehingga mendorong wisatawan datang. Arus wisatawan yang memadai akan mempercepat membangun jalan di lokasi tersebut. “PU (Pekerjaan Umum) itu kalau bikin jalan ada lintas rata-rata harian. Sehingga ada jaminan berapa banyak orang yang melintas di situ,” ujarnya.

Ia menekankan, dana desa bukanlah milik kepala desa. Dana desa milik masyarakat desa. Maka itu penggunaannya semestinya untuk membangun desa, salah satunya dengan menghadirkan koneksi internet.

Public National Policy Dialog Kebijakan Nasional Publik pada Rural ICT Camp 2024 di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin, 7 Oktober 2024.
Dok. Common Room/Public National Policy Dialog Kebijakan Nasional Publik pada Rural ICT Camp 2024 di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin, 7 Oktober 2024.

Meregulasi telemedicine

Di sektor kesehatan, Kepala Kantor Transformasi Digital Kementerian Kesehatan Setiaji menjelaskan, koneksi internet ditujukan agar layanan kesehatan bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Saat ini, rasio dokter dengan pasien di Indonesia masih sangat kurang. Hanya 0,4 dari 1.000 penduduk. Itu berarti hanya ada 4 orang dokter untuk melayani 10.000 penduduk. Setiap dokter harus melayani skeitar 2.500 orang. “Sementara kalau menunggu penambahan dokter itu setidaknya hartus menunggu selama lima tahun,” katanya.

Solusi yang paling cepat saat ini ialah melalui telemedicine yang memerlukan akses internet. Telemedicine bertumbuh sejak wabah Covid-19. Akan tetapi, pemerintah belum punya kebijakan terkait hal itu. Sekarang pemerintah sudah punya kebijakan telemedicine ini.

Salah satu terobosan kebijakan ini ialah telemedicine bisa ditanggung oleh BPJS. Meski pasien dan dokter tidak berada di wilayah yang sama, BPJS tetap bisa digunakan. Masyarakat di desa bisa mendapat layanan dari dokter di luar wilayahnya.

Regulasi lainnya, pemerintah membatasi satu dokter hanya boleh melayani empat pasien dalam satu waktu. “regulasi ini untuk memastikan masyarakat aman. Makanya dokter tidak boleh melayani banyak-banyak orang,” kata Setiaji.

Sampai saat ini, Setiaji mengatakan, mash ada 700 Puskesmas yang belum tersedia jaringan internet. Dari jumlah itu, 200 diantaranya tidak memiliki listrik. Saat ini sedang diuji coba infrastruktur apa yang paling memungkinkan untuk menghadirkan internet ini.

Data kesehatan di SATUSEHAT

Internet juga diperlukan untuk pendataan kesehatan. Saat ini ada 60.000 kader dan praktisi yang harus mendaftarkan data dalam bentuk digital dan kertas. Pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan jauh lebih mudah dengan menggunakan internet.

Setiaji menjelaskan, pada 2021 lalu Kemenkes membuat cetak biru agar data kesehatan bisa terintegrasi sehingga bisa diakses oleh dokter. lagi-lagi hal ini membutuhkan konektivitas internet.

Tahun ini, data kesehatan masyarakat bisa disatukan di aplikasi SATUSEHAT yang sebelumnya merupakan aplikasi Peduli Lindungi yang dibuat saat pandemi. Selain data kesehatan, SATUSEHAT direncanakan mengumpulkan pula data lingkungan pada 2029. “Karena kita tidak bisa sehat kalau lingkungan tidak terjaga. Sekarang kami kumpulkan dulu data kesehatan, baru setelah itu data-data lainnya,” katanya.

Salah satu data lingkungan yang saat ini sudah bisa digunakan di SATUSEHAT adalah indeks kualitas udara. Selain mengukur kualitas udara diberi pula rekomendasi untuk membantu masyarakat membuat keputusan.

Memberantas judi online

Direktur Pemberdayaan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Salmet Santosa mengatakan, salah satu masalah yang saat ini mendapat perhatian serius ialah judi online. “Percuma bicara pemberdayaan masyarakat kalau kita tidak paham dengan terkait judi online,” katanya.

Data Pusat Pelaporan dan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2023 menunjukkan, uang masyarakat yang disedot oleh bandar judi online mencapai Rp 327 triliun. Artinya nilainya hampir Rp 1 triliun sehari. “Jumlah itu tidak ada efek dominonya di masyarakat, langsung disedot bandar,” katanya.

Ironisnya, 80% yang terlibat dalam pusaran judi online ialah masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini menurunkan daya beli masyarakat. Produk UMKM jadi tidak laku. “Kalau tidak melakukan apa-apa, potensi yang disedot bisa sampai Rp 900 triliun,” ujarnya.

Presiden kemudian membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memberantas judi online. Targetnya bisa menurunkan putaran angka judi online hingga Rp 200 triliun.

Dok. Common Room/Rural ICT Camp 2024 di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin, 7 Oktober 2024.
Dok. Common Room/Rural ICT Camp 2024 di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin, 7 Oktober 2024.

Interkoneksi global

Head of Digital Development Foreign, Commonwealth Development Office (FCDO) UK Government Alessandra Lustrati menjelaskan, pemerintahnya telah menyusun strategi pengembangan digital untuk 2024-2030. Inklusivitas menjadi inti strategi. Tidak ada satupun yang tidak diikutsertakan dalam dunia digital ini.

Inggris  menjalin kerja sama dengan berbagai negara, termasuk Indonesia. Program kerja sama ini untuk memastikan konektivitas yang lebih merata. Akan tetapi, setelah tujuh tahun berjalan, program yang akan datang diharapkan lebih fleksibel baik dalam hal desain maupun strateginya.

Ia mengatakan, dalam beberapa tahun belakangan perkembangan teknologi telah meningkatkan interkoneksi masyarakat global. Teknologi digital juga menjadi penyangga utama berbagai aspek kehidupan secara global. Bahkan PBB menyebut, teknologi digital telah memberikan manfaat terhadap 70 persen target pembangunan berkelanjutan.

Akan tetapi, masih ada 33 persen masyarakat dunia yang belum mendapat akses internet. “Artinya satu dari tiga penduduk global belum terdampak transformasi digital tersebut,” katanya.

Perempuan masih menjadi kelompok rentan. Perempuan 19 persen lebih sedikit dibandingkan pria dalam mengakses mobile internet.

Meningkatkan koneksi di internet juga menimbulkan risiko dan tantangan baru, seperti keamanan digital, mis/disinformasi, perlindungan data, penyalahgunaan AI, dsb.

“Berbagai persoalan ini membutuhkan banyak kerja sama dengan pemangku kebijakan,” ujarnya.

Empat pilar utama

Alessandra menjelaskan, pengembangan digital memiliki empat pilar utama. Pertama, transformasi digital (digital transformation). Transformasi ini semestinya berlangsung di sektor ekonomi, pemerintah, dan masyarakat.

Kedua, inklusi digital (digital inclusion). Konektivitas ini harus dibuat seinklusif mungkin. Kecakapan digital harus mampu melayani kaum disabilitas dan marjinal.

Ketiga, tanggung jawab digital (digital responsibility). Transformasi digital harus melindungi pengguna. Perlu ada perlindungan data pribadi. Keamanan data pada platform digital juga harus diperhatikan.

Keempat, keberlanjutan digital (digital sustainability). Perlu dipikirkan bagaimana agar pembangunan infrastruktur digital tidak merugikan lingkungan. Misalnya pengembangan digital digunakan untuk mengatasi perubahan iklim.

Saat ini Pemerintah Inggris bekerja di 20 negara, termasuk Indonesia. Aktivitasnya mengacu pada  tiga prgram utama yaitu akses digital, dampak digital, dan identitas digital untuk pengembangan program.

Alessandra mengatakan, perkembangan digital perlu dibuat dengan memperhatikan nilai-nilai lokal. Hal ini mendorong pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan bisa merasakan dampak baiknya. Salah satunya ialah infrastruktur internet berupa menara bambu seperti yang dibuat oleh Common Room.

Ia mengatakan, kerja sama di 20 negara ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan digital secara global hingga 50 persen. [*]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

ORDER MERCHANDISE

Bingung cari konten yang aman untuk anak?
 
Dapatkan rekomendasi menarik dan berikan pendapatmu di Screen Score!
Ilustrasi melatih anak bicara/Bukbis Ismet Candra Bey/digitalMamaID