Afirmasi Saja Tak Cukup, Perempuan Butuh Pendidikan Politik

Ilustrasi pendidikan politik
Share

digitalMamaIDKeterlibatan perempuan di politik tidak cukup dilakukan dengan kebijakan afirmasi. Selain memastikan perempuan duduk di parlemen, diperlukan pula pendidikan politik bagi perempuan.

Partisipasi perempuan dalam politik sangat penting. Perempuan punya kebutuhan spesifik. Idealnya, ketika mengambil keputusan-keputusan politik yang menyangkut hidup perempuan, perempuan turut hadir dan terlibat di dalamnya. Namun, faktanya sedikit sekali perempuan yang duduk di parlemen, kebijakan afirmasi 30% untuk perempuan dirasa hanya angka untuk memenuhi kuota saja.

Menurut Direktur SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) Indonesia Maria Kresentia, banyak faktor yang membuat perempuan sulit tampil dalam politik adalah karena budaya patriarki dan juga kesempatan. “Kesempatan perempuan mengaktualisasi dirinya untuk melakukan sesuatu kepada masyarakat sekitar itu masih belum mendapatkan kesempatan yang cukup dari muaranya.  Dan juga kesempatan dari partai politik dalam seleksi kader-kadernya juga belum cukup memberi kesempatan kepada perempuan,” ungkapnya dalam #digitalmamaTALK yang disiarkan di Instagram @digitalmamaid, Jumat, 02 Februari 2024.

Selain itu persoalan stigma bahwa perempuan harus manut saja justru menurutnya itu melemahkan dan merugikan perempuan. SPAK dalam kampanyenya Suara Perempuan Berharga” memberikan edukasi bahwa perempuan penting memilih bukan dengan pendekatan stigma. Akan tetapi, meletakkan pentingnya peran perempuan. Perempuan punya kekuatan untuk menentukan arah negara dan bangsa ini paling tidak lima tahun kedepan.

Pendidikan politik bagi perempuan

Selaras dengan Maria, Winy selaku agen SPAK di daerah Indramayu menambahkan, pentingnya membangun kesadaran perempuan berpolitik. Hal itu untuk mendorong pemenuhan hak-hak dasar perempuan seperti kesehatan, pendidikan, penghidupan yang layak, yang sampai hari ini masih menjadi tantangan

“Masalahnya adalah pendidikan politik, pendidikan pemilih itu kan dekat-dekat dengan pemilu saja. Proses jauh-jauh hari sebelumnya kesadaran perempuan tidak dibangun, akhirnya masih banyak perempuan yang hanya jadi followers, jadi nomor dua. Suami pilih A, dia manut,” paparnya.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by digitalMamaID (@digitalmamaid)

Pendidikan politik secara berkelanjutan ini menurutnya seharusnya menjadi peran dan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Perempuan harus diberi pemahaman kenapa harus memilih kepala desa, kepala daerah, calon legislatif, itu harus dibangun jauh-jauh hari. Bukan ketika pemilu, perempuan baru dikumpulkan dan harus memilih. Akhirnya yang terjadi hanya transaksional belaka.

“Jika bicara transaksional kan tidak membuka cara pandang mereka, tidak melihat visi misi calonnya. Sampai hari ini politik transaksional masih terus dilakukan. Apalagi ketika mereka dapat bantuan sosial atau layanan kesehatan itu sebenarnya uang dari mereka juga, uang rakyat, uang pajak. Itu harusnya pandangan-pandangan itu dikasih tahu bukan hanya ke perempuan tapi masyarakat,” ungkap perempuan yang juga bagian dari Koalisi Perempuan Indonesia.

Jika bicara partai politik, Winy pun berharap anggaran pendidikan politik di partai-partai bisa memperkuat perempuan-perempuan yang duduk di parlemen. Perempuan harus dipahamkan kenapa ia duduk di DPRD sampai DPR RI harapannya adalah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan isu-isu terkait tentang perempuan.

“Ketika perempuan yang diafirmasi tidak diperkuat dengan pemahaman kenapa dia duduk disana,  ini sama saja dengan logistikya kuat tapi SDM-nya tidak kuat. Ketika duduk di DPR kan diam saja. Di sisi lain masyarakatnya juga tidak dibangun kesadarannya, jadi dari pemilu ke pemilu tidak ada perubahan,” lanjutnya.

Memilih pemimpin

Harapannya 14 Februari nanti diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang jujur dan berintegritas. Maria mengingatkan perempuan untuk jangan acuh, ikuti track record calon-calon yang akan dipilih. Penting sekali untuk tidak memilih mantan koruptor, mantan pelaku kejahatan-kejahatan terhadap perempuan atau mantan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

“Apa yang kita tentukan saat ini harus berdampak panjang, jangan hanya lima tahun saja. Harus disadari pemilih perempuan itu kan 50% ya. Saya yakin jika perempuan itu berdaya, dan punya informasi yang benar, mereka akan memberikan suara yang menentukan bangsa ini,” pungkasnya.

Menambahkan, Winy juga mengimbau bahwa perempuan wajib mengawal suara. Suara-suara perempuan rentan dicurangi pada pemilu terutama di TPS. Perempuan harus memastikan ruang TPS ramah anak dan perempuan, ibu hamil serta disabilitas.

“Yang pasti, golput itu jangan, gesekan di daerah itu sudah kencang. Pastinya suara-suara kita itu diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk kawan-kawan gunakan hak pilihnya, datang sebelum jam 1, ketika masuk pastikan lima kertas suara kita terima lalu cek, takutnya sudah di coblos, cacat atau rusak. Rentan sekali suara kita diambil,” imbaunya

Winy mengimbau kita masih ada waktu untuk terus bergerak memberikan informasi bahwa politik ini membuat perubahan bangsa. Perubahan bangsa tidak harus lari kencang membawa senjata. Tapi 14 februari nanti pilih pemimpin yang tidak korupsi, tidak melakukan kekerasan seksual, tidak menghakimi masyarakat. Jangan kecolongan, karena banyak sekali calon pemimpin yang kita pilih tanpa melakukan rekam jejak sebelumnya ketika duduk ternyata tidak bisa mewakili kita.

Terutama untuk First voter, Maria menekankan bahwa penting sekali bagi mereka untuk mendapatkan informasi-informasi yang benar. Jadi peran perempuan sebagai ibu dalam rumah penting untuk memberikan pemahaman pada First voter tentang mengetahui rekam jejak dan politik uang.

Mengutip komentar Judi Kristiantini, audiens yang turut berdiskusi malam itu, pilihan yang ada mungkin tidak ideal tapi keputusan untuk memilih perlu dilakukan. Pilihlah yang risikonya paling minim untuk Indonesia. [*]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *