digitalMamaID – Arus informasi yang pesat membuat kita mudah mendapatkan informasi di era digital ini, baik melalui Youtube, X, Facebook, dan TikTok. Namun, tidak semua informasi bisa ditelan begitu saja mentah-mentah. Sebagian informasi yang beredar justru bermasalah dan menyesatkan, seperti hoaks dan disinformasi.
Berdasarkan temuan Putri Aisyiyah dan kawan-kawan dosen di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dalam penelitiannya tentang Disinformasi dan Ujaran Kebencian: Pemetaan Persebaran Disinformasi dan Ujaran Kebencian di Indonesia bahwa dari 331 informasi yang diteliti, 54% yang asalnya dari TikTok, serta 46% sisanya dari Youtube, Instagram, Facebook, X dan Whatsapp separuhnya merupakan informasi bermasalah.
“Ada tren yang menarik dari the rising star sebagai sumber informasi, yaitu TikTok. Satu dari dua informasi yang kami terima dari TikTok, artinya 50% sekian informasi itu separuhnya informasi bermasalah, baik hoaks dan disinformasi. Sementara kalau di X, walau informasinya paling kecil tapi faktanya lebih banyak daripada informasi yang bermasalah,” ungkap Putri di Live Instagram #digitalmamatalk, Jumat 26 Januari 2024.
Lalu apa itu disinformasi?
Menurut Putri, disinformasi memang kerapkali dikonsepkan seperti hoaks, namun sebenarnya berbeda. Jika hoaks adalah berita bohong, peristiwanya memang tidak ada tapi dibuat seolah-olah ada. Sementara disinformasi digunakan untuk semua informasi yang dibuat secara sengaja untuk menyesatkan, ada unsur kesengajaan.
“Biasanya dalam satu berita itu ada banyak informasi, 5W+1H. Sebagian ini ada yang benar dan ada yang salah. Nah, yang salah ini biasanya membuat konteks secara keseluruhan itu salah, inilah disinformasi,” kata Putri.
Mama barangkali pernah juga mendengar istilah misinformasi. Berbeda dengan disinformasi, misinformasi merupakan penyebaran informasi yang salah tapi penyebarnya tidak tahu jika itu salah.
Perempuan dan disinformasi
Seringkali ibu-ibu dituding sebagai bagian rantai penyebaran disinformasi. Awalnya Putri juga mempunyai prasangka demikian. Tetapi, ketika dirinya diundang dalam acara literasi di salah satu kampus di Surabaya, ternyata disinformasi juga banyak terjadi di kelompok bapak-bapak. Mereka sama-sama punya keresahan yang sama tentang hoaks dan disinformasi.
“Jika kembali ke riset yang kami lakukan, yang kami teliti itu kan informasi-informasi yang dilaporkan masyarakat ke Klinik Hoaks Kominfo Jatim. Dari informasi yang diunggah ternyata pemohon verifikasi informasi itu banyaknya justru ibu-ibu. Jadi, ibu-ibu mulai aware ketika mereka menerima informasi, mereka juga ingin tahu apakah informasinya benar atau tidak,” ungkapnya lebih lanjut.
Klinik Hoaks sendiri merupakan platform resmi milik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Diskominfo Jatim) untuk memverifikasi informasi. Informasi yang dimohonkan untuk diverifikasi itu nanti akan diproses oleh tim untuk dilihat apakah informasi tersebut faktual, hate speech, hoaks, atau disinformasi.
Untuk memverifikasi satu informasi, Putri menjelaskan, tidak dilakukan oleh satu orang. Ada tanggung jawab moral dan etik serta akademis yang harus dipikul. Oleh karena itu, Klinik Hoaks menggunakan verifikasi bertingkat dengan metode konten analisis dengan melibatkan verifikator dan dua juri.
“Jadi antara verifikator dan dua juri ini harus menemukan kesepakatan. Jika ada yang berbeda maka kita akan bertarung dan menemukan titik tengah sampai akhirnya sepakat. Makanya kenapa ada verifikator dan dua juri, jika tidak juga sepakat sampai titik akhir bisa mengambil suara terbanyak. Metode ini kami anggap paling positivistik dan kuantitatif yang bisa kami pertanggungjawabkan,” jelas Putri yang juga bagian dari tim Klinik Hoaks.
Keterlibatan pemerintah
“Awal mula pemerintah merasa perlu menverifikasikan informasi, sebenarnya awal-awal pandemi. Waktu itu kita dalam situasi yang chaos sehingga kebutuhan akan informasi juga tinggi. Sementara pemerintah perlu melakukan komunikasi publik terkait covid itu sendiri, pemerintah harus mengedukasi, harus memproteksi masyarakat dan sebagainya. Sedangkan informasi-informasi di luar sana banyak yang menyesatkan dan membuat penanganan covid jadi lebih sulit,” kata Putri.
Akhirnya muncul upaya-upaya pemerintah untuk melawan hoaks dan disinformasi, salah satunya Klinik Hoaks milik Diskominfo Jatim. Namun, menurutnya Klinik Hoaks sempat meredup saat pandemi selesai, disinformasi mereda dan kebutuhan masyarakat untuk verifikasi informasi juga mereda. Tapi menjelang pemilu, ketika ada agenda-agenda khusus, tren informasi juga kembali meningkat dari awal tahun 2023 akhirnya Klinik Hoaks dijalankan kembali.
Putri pun ikut mendorong komunitas, organisasi atau lembaga-lembaga yang dipercaya banyak orang, yang memiliki kemampuan, untuk ambil bagian dalam membantu memverifikasi informasi. Karena, jika hanya mengandalkan pemerintah saja, masyarakat kurang percaya dan jika mengandalkan media, media itu sekarang milik pemerintah.
Cara memverifikasi informasi
Ia mengimbau masyarakat untuk memilih dan memilah informasi. Masyarakat mau tidak mau harus mulai melatih diri memverifikasi informasi, cara paling mudah bisa lewat mesin pencari, Google atau Google Lens untuk gambar. Jika belum juga mendapat petunjuk bisa mendaftarkan informasi tersebut untuk diverifikasi.
“Cara mendaftarkannya cukup mudah yaitu lewat website https://klinikhoaks.jatimprov.go.id/ Klinik Hoaks, disana ada form, ada pemohonan verifikasi informasi, lalu mengisi data diri, nama, email, no. telepon kemudian jika ingin melapor ada tautan informasi yang kita dapat, bisa berupa screenshoot atau berupa link kemudian kirim. Jawabannya 1×24 jam,” jelasnya.
Beberapa Pemerintah Daerah juga menyediakan layanan untuk biro informasi warga. Di Jawa Barat ada Jabar Saber Hoaks. Jakarta ada Jakarta Lawan Hoaks (Jala Hoaks).
Selain itu, ada pula Cekfakta.com yaitu koalisi masyarakat sipil, mereka mendedikasikan diri untuk melakukan pengecekan fakta bersama-sama. Kemudian Turn Back Hoax, komunitas online yang dikelola MAFINDO, Masyarakat Anti Hoax Indonesia yang arsip diskusi grupnya dari Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax (FAFHH).
Daya rusak hoaks itu sesungguhnya besar dan berbahaya bagi publik. Sudah menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat untuk dapat bijak menyerap informasi sebelum menyebarkanluaskannya. Jangan hanya mengandalkan media dan pemerintah, karena terkadang media yang sudah memiliki verifikasi Dewan Pers sekalipun masih suka terpeleset. [*]
