“Ih… apa sih politik?”
“Duh.. saya apa kata bapaknya saja mau milih siapa”
“Aku sih lebih tertarik ngomongin gender ya daripada ngomong politik”
Ungkapan-ungkapan seperti itu kerap saya dengar dari para perempuan di sekitar saya. Politik seolah menjadi tema yang jauh dan tidak diminati dalam sirkel pertemanan perempuan.
Sebenarnya ada masalah apa sih perempuan dan politik ini?
Saya tidak hendak membahas keterwakilan perempuan maupun partisipasi perempuan dalam sistem politik Indonesia. Tidak.
Tulisan ini hanyalah tentang keengganan perempuan ngobrolin politik.
Iyaaa, cuma ngobrol aja sudah gak ada minat, apalagi untuk yang lebih jauh seperti keterwakilan perempuan tadi.
Tulisan ini juga bukanlah hasil riset yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, dan tak pula bisa dijadikan referensi ilmiah.
Ini adalah hasil pikiran random saya yang separuh otak meleleh kena panas Kota Surabaya, sementara separuhnya lagi masih bekerja dengan optimal karena asupan kopi susu gula aren pakai double shots espresso.
Namun, meski tulisan ini tidak memberikan manfaat akademik maupun teoritis, namun setidaknya saya yakin (atau setidaknya harapan saya), tulisan ini bisa menjadi bahan renungan (cieee.. renungaaan) dan menggugah kesadaran teman-teman untuk berani dan berminat bicara politik.
Muted Group Theory
Kembali pada pertanyaan yang sekaligus saya pilih sebagai judul, mengapa perempuan (seolah) alergi ngomong politik?
(Ps: ini adalah pertanyaan yang ditujukan pada saya oleh seorang kawan beberapa hari lalu. Dan saya mengaminkan keheranannya tentang perempuan dan politik yang ibarat minyak dan air. Tidak bisa dicampur satu dengan yang lain)
Mendapat pertanyaan demikian, saya langsung terlintas satu teori dalam komunikasi, Muted Group Theory, yang dirumuskan oleh Kramarae di tahun 1991.
Dalam risetnya Kramarae menemukan kecenderungan perempuan menjadi kelompok diam ketika berbicara isu publik. Lebih jauh, Kramarae menemukan hal itu terjadi karena adanya konstruksi gender, yang membuat mereka -lelaki dan perempuan- akhirnya dipaksa mengambil peran yang berbeda, yang pada akhirnya membawa pengalaman dan persepsi yang berbeda tentang dunia dan isinya.
Karena dominasi laki-laki dalam budaya patriarki, maka cara pandang prialah yang akhirnya menjadi rujukan dan referensi bagi masyarakat untuk memahami realitas. Sisi lain, perspektif perempuan pun menjadi terpinggirkan. Ketika perempuan mencoba mengungkapan isi pikirannya tentang isu publik, masyarakat cenderung enggan mendengar, menganggapnya sebagai satu hal yang remeh, dan mereka membuat jokes tentang itu.
Dianggap tidak sesuai
Satu contoh dari apa yang diungkap oleh Kramarae adalah apa yang dialami oleh seorang kawan perempuan saya yang baru saja menyelesaikan studi doktornya. Pada ujian terbuka, tim menguji melemparkan pertanyaan penutup, “Kalau kelamaan meneliti, kapan mikirin suami?” Pertanyaan pamungkas yang mampu mendegradasi kapasitas intelektual seorang perempuan pada forum ilmiah.
Pun, dalam ranah politik. Perempuan selalu dianggap sebagai kelompok yang tidak sesuai untuk masuk pada ranah tersebut. Bahasa untuk mendefinisikan politik pun sangat maskulin, sebagai sebuah kontestasi, pertempuran, medan laga, rivalitas, yang mana para aktornya harus siaga 24 jam untuk menyusun strategi kemenangan.
Definisi politk yang maskulin, penuh konflik perebutan kekuasan, menjadikan perempuan enggan masuk di dalamnya. Perempuan, yang secara budaya dibentuk sebagai mahluk yang mengayomi, melindungi, dan merawat kehidupan, akhirnya menarik diri dari isu tersebut. Mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki kepentingan dalam perebutan kekuasaan tersebut, tidak tertarik, dan tidak memiliki kapasitas untuk menjadi aktor dalam permainan yang demikian maskulin.
Sudut pandang tersebut tentu menjadi hambatan perempuan untuk bisa mengambil peran lebih besar dalam kehidupan bernegara. Jauhnya perempuan dari isu pemerintahan, minimnya pengetahuan tentang kebijakan, dan rendahnya angka keterwakilan perempuan.
Sehingga, perlu cara pandang baru, bahasa-bahasa baru, dan juga kemauan untuk mendengarkan para perempuan yang telah muncul keberanian pada diri mereka untuk berani bersuara, mengungkapkan pendapat, dan lebih jauh, berkontestasi. [*]
Putri Aisyiyah Rachma Dewi, S.Sos., M.Med.Kom.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
Peneliti Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UNESA
