digitalMamaID — Kerja perawatan seringkali dibebankan kepada perempuan. Mungkin karena sejak kecil, perempuan dididik untuk terlibat dalam pengasuhan. Mulai dari membantu mengasuh adik, merawat kebutuhan anggota keluarga, hingga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Kebiasaan-kebiasaan ini yang kemudian membentuk stigma di masyarakat bahwa perempuan secara alami lebih ahli melakukan kerja-kerja perawatan (care work), baik yang profesional berbayar maupun sukarela.
Sayangnya, karena sering dianggap alami dan sukarela bahkan cenderung wajib, menyebabkan kerja-kerja perawatan yang dilakukan perempuan menjadi tidak terlihat, kurang dihargai, dan pembagiannya pun tidak adil. Merespons hal tersebut, Penabulu-Oxfam melalui program Care Connect in Indonesia menyelenggarakan “Festival Merawat Bersama” dengan tema “Merawat Bersama: Memperkuat Dukungan bagi Mereka yang Merawat”. Festival ini menjadi ruang bagi caregiver, pekerja perawatan, komunitas, akademisi, dan pemerintah untuk berbagi pengalaman, serta membicarakan dukungan yang dibutuhkan, guna mewujudkan sistem perawatan yang lebih adil dan inklusif.
Festival Merawat Bersama menempatkan perawatan (care) sebagai isu publik, bagian dari hak asasi, dan tanggung jawab bersama, bukan semata-mata urusan individu atau keluarga. Untuk mendorong perubahan ini, festival ini mengangkat kerangka 5R dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO): recognize (mengakui), reduce (mengurangi), redistribute (mendistribusikan ulang), reward (menghargai), dan representation (keterwakilan) atas kerja perawatan.
Melalui Festival Merawat Bersama ini, Penabulu-Oxfam mendorong kampanye perubahan perilaku, terbangunnya jejaring kolaborasi komunitas penggerak kerja perawatan, serta tersedianya masukan bagi pengembangan sistem perawatan.
“Kami mengajak pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, pemberi kerja, dan masyarakat luas untuk bersama-sama memperkuat sistem perawatan yang transformatif, adil, inklusif, dan berkelanjutan. Festival ini menjadi ruang untuk mendorong kebijakan, anggaran, dan program yang mengintegrasikan kerangka 5R,” ujar Direktur Program Penabulu-Oxfam Rini Devianti Nasution di Jakarta, Sabtu, 7 November 2026.
Selain dukungan kebijakan dan penguatan sistem perawatan, mewujudkan ekosistem perawatan juga membutuhkan keterlibatan dari kelompok-kelompok yang selama ini kerap menghadapi tantangan untuk berpartisipasi. Inklusivitas tidak cukup diwujudkan melalui penyediaan akses dan fasilitas, tetapi juga perlu memastikan setiap orang memiliki ruang untuk terlibat, menyampaikan pengalaman, dan berkontribusi dalam setiap proses. Hal ini menjadi salah satu prinsip penting yang perlu diterapkan dalam membangun kerja perawatan.
“Keterlibatan bermakna adalah hal yang harus didorong ketika kita membicarakan kerja-kerja perawatan. Feminis Themis sangat mengapresiasi Penabulu-Oxfam yang benar-benar melibatkan komunitas Tuli dari awal rencana kolaborasi hingga akhir kegiatan, dan benar-benar berusaha mengurangi praktik tokenisme maupun audisme. Kerja perawatan sudah seharusnya menerapkan keterlibatan bermakna yang inklusif, apa pun inisiasinya,” ujar Co-Founder & Direktur Eksekutif FeminisThemis, Nissi Taruli Felicia.
Kerja perawatan tidak dapat terus dibebankan kepada individu atau keluarga saja. Merawat adalah kerja bersama. Mereka yang merawat juga berhak dirawat, diakui, dihargai, dan memiliki kehidupan yang layak. Maka, dibutuhkan pembagian tanggung jawab yang adil dan dukungan bersama dari rumah, lingkungan sekitar, komunitas, sektor swasta, pemerintah, dan lainnya.
Peran ganda dan beban kerja yang tidak adil
Suwarni, perwakilan dari Serikat PRT Sapu Lidi mengungkapkan realitas pahit yang dialami oleh para pekerja di lapangan. Karena tuntutan ekonomi, banyak dari mereka harus menjalani peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus menjadi caregiver bagi keluarga sendiri.
Suwarni mencontohkan, salah satu pengalaman dari rekan kerjanya sesama PRT. Rekanya harus mencari nafkah dengan menjadi PRT di rumah pemberi kerja, sementara di rumah dia harus merawat anaknya yang mengalami disabilitas mental, merawat suaminya yang sakit keras, dan mengurus ayahnya yang sudah lanjut usia (lansia).
“Di sisi lain kami sebagai pekerja tapi di sisi lain kami juga seorang istri, seorang ibu, dan seorang anak, jadi beban kami memang numpuk. Di mana kami juga harus merawat mereka semua, jadi selain mencari nafkah kami juga dituntut membagi waktu. Padahal kami inginnya ada pembagian kerja, kalau kami bekerja di luar ya kami inginnya di rumah juga ada yang membantu,” ungkap Suwarna.
Apalagi PRT ini meskipun sudah ada perlindungan hukum, menurut Suwarni tetapi manfaatnya belum dirasakan oleh mereka. Bagaimana jaminan kesehatan dan jaminan sosial mereka, karena faktanya hingga saat ini masih banyak PRT yang upahnya kecil di bawah 1 juta.
Polemik desil menyasar PRT
Selain soal manfaat UU PRT, Suwarni juga mengkritisi penetapan desil yang serampangan. Banyak dari rekan-rekan PRT termasuk dirinya yang menjadi korban desil hantu. Bagaimana mungkin, kata dia, seorang PRT dengan kesejahteraan minim tiba-tiba naik secara gaib setelah tercatat menjadi penghuni desil 6-9.
“Saya awalnya tidak tahu, tapi tiba-tiba BPJS PBI saya nonaktif dan baru tahu kalau desil saya naik. Ternyata banyak kawan-kawan PRT juga yang BPJS PBInya dinonaktifkan juga, karena desilnya tiba-tiba naik 6 bahkan ada yang 9. Ini PRT loh pak,” ujar Suwarni dengan kesal.
Tentu saja berawal dari desil hantu ini, merembet juga ke sektor lain seperti bantuan pendidikan melalui program bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterima anak PRT ikut dinonaktifkan. Suwarni berharap, pemerintah segera menindaklanjuti ketimpangan salah data ini.
Tugas keluarga, komunitas, dan pemerintah
Citra Dyah Prastuti dari Info Lansia menyoroti tiga aspek utama dalam perawatan lansia, yaitu aspek keluarga, komunitas, dan pemerintah. Citra menjelaskan, dalam aspek keluarga yang terpenting adalah kesadaran peran mereka masing-masing dengan tujuan mengurangi beban pengasuhan lansia yang hanya bertumpu pada satu orang tertentu saja.
Namun sayangnya, budaya patriarki yang amat kental di Indonesia kata dia, seringkali menyebabkan beban care work hanya dialamatkan kepada anak perempuan terutama yang tinggal dengan orangtuanya.
“Beban care work itu kerap kali banyak dilakukan oleh anak perempuan terutama yang kemudian tinggal dengan orangtuanya dan itu membuat situasi kadang-kadang di keluarga sendiri timpang. Ada yang terbebani lebih banyak, ada yang hanya merasa cukup dengan memberi uang saja misalnya, jadi ada ketimpangan,” papar Citra.
Kemudian pada aspek komunitas, Citra menyoroti pentingnya dukungan bagi lansia untuk tetap terkoneksi dengan dunia luar. Misalnya dengan tetap terpapar informasi komunitas lansia dan mengikuti kegiatan-kegiatan sederhana bersama.
“Jadi perlu ada fasilitas yang murah dan berkualitas di tingkat RT atau RW atau kelurahan yang mudah dijangkau bersama,” terangnya.
Misalnya dengan menyediakan tiket gratis untuk lansia naik Transjakarta berikut dengan fasilitas jalan yang ramah lansia.
Terakhir dari aspek pemerintah, misalnya kebutuhan daycare untuk lansia. Menurutnya, hal ini perlu dipikirkan bersama dan jangka panjang karena bagaimanapun, populasi lansia di Indonesia sudah semakin banyak.
“Jadi mungkin kita bisa mulai dengan awareness bahwa kita sekarang aging population, jadi kita harus mempersiapkannya, karena kita nanti akan menjadi lansia juga. Nah itu yang perlu menjadi kesadaran bersama,” jelasnya.
Perlu partisipasi aktif laki-laki
Co-Founder Ayah ASI Indonesia, Agus Rahmat Hidayat mengungkapkan adanya fenomena kemiskinan waktu pada ibu menyusui. Setelah melakukan identifikasi waktu pada ayah saat pelatihan Ayah ASI, ternyata 24 jam seorang suami rata-rata menghabiskan 10 jam untuk bekerja, 7 jam untuk tidur, dan hanya 4 jam untuk mengurus anak. Sebaliknya, ibu menyusui ternyata hanya memiliki waktu tidur 4 hingga 5 jam, itu pun harus diselingi dengan menyusui, mengganti popok, memasak, dan mengurus pekerjaan domestik lainnya.
“Jadi dalam 24 jam, ada banyak sekali yang dikerjakan perempuan dan mereka juga dalam satu atau dua jam bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus yang mungkin laki-laki tidak bisa,” terang Rahmat.
Ia menegaskan, realitas seorang ibu hanya tidur empat jam dan harus menyelesaikan berbagai macam pekerjaan ini mengindikasikan adanya fenomena kemiskinan waktu. “Hal ini menegaskan bahwa dukungan dan partisipasi aktif laki-laki dalam perawatan keluarga sangatlah krusial. Namun, tantangannya adalah masih kuatnya stigma dan norma gender yang kerap menjadi hambatan di lapangan,” ujarnya.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga sebelumnya BKKBN) menegaskan kehadirannya dalam isu pengasuhan dan perawatan keluarga melalui berbagai program yang telah berlangsung lama dan terstruktur hingga tingkat desa. Salah satu program utama adalah Bina Keluarga Balita (BKB).
BKB merupakan wadah atau kelompok kegiatan di masyarakat yang terstruktur dari tingkat desa hingga kelurahan. Wadah ini berfungsi meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman orang tua dalam merawat anak usia dini atau balita di bawah lima tahun.
“Saat ini, jumlah kelompok BKB telah mencapai 97.000 kelompok di seluruh Indonesia. Melalui BKB, kami terus berupaya memfasilitasi, mewadahi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pemahaman orang tua-orang tua yang memiliki anak balita, serta melatih para kader yang nantinya mendampingi keluarga dalam mengasuh balita,” ujar Perwakilan Kemendukbangga.
Selain BKB, Kemendukbanggajuga mengembangkan program peningkatan kapasitas pengasuh di daycare atau Tempat Penitipan Anak (TPA) yang disebut Tamasa. Saat ini, Tamasa sudah berjumlah 3.446 di seluruh Indonesia.
Untuk ranah perawatan remaja, terdapat program Bina Keluarga Remaja (BKR). Menurutnya, konsep BKR sama dengan BKB, yaitu menjadi wadah bagi orang tua untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mendampingi serta merawat remaja.
“Pendampingan ini penting karena karakteristik remaja masa kini sudah berbeda dengan masa lalu, sehingga pola asuhnya pun harus disesuaikan,” kata dia.
Selanjutnya ada program Bina Keluarga Lansia (BKL) untuk kelompok lanjut usia. BKL menjadi wadah bagi keluarga yang memiliki lansia agar mendapatkan pengetahuan tentang cara merawat mereka. “Kami juga mengembangkan program Sekolah Lansia. Saat ini, jumlah kelompok BKL telah mencapai lebih dari 68.000, sementara jumlah Sekolah Lansia sudah lebih dari 4.000,” ujarnya.
Melalui program-program tersebut, Kemendukbangga menegaskan, perawatan keluarga bukan hanya tugas perempuan melainkan tanggung jawab bersama. “Oleh karena itu, kami meluncurkan program GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia) yaitu bagaimana ayah hadir bukan hanya perempuan tapi juga ayah ikut mendampingi tumbuh kembang anak,” tuturnya.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan RI, Ahmad Budi Yulianto menegaskan BPJS Kesehatan merupakan asuransi sosial nasional yang menerapkan konsep gotong royong. Ini adalah program gotong-royong kesehatan berskala raksasa, di mana yang sehat membantu yang sakit, dan yang mampu membantu yang kurang mampu.
“Sesuai dengan tema acara hari ini, yaitu Festival Merawat Bersama, esensinya ini urusan manusia menjaga sesama manusia dan saling mengurusi satu sama lain,” katanya.
Budi menjelaskan, dalam perspektif BPJS Kesehatan prinsip utama Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah siapa pun, mulai dari lansia hingga anak-anak, berhak masuk ke dalam cakupan program JKN ini. Termasuk penyandang disabilitas, pekerja rumah tangga, driver pribadi, hingga pengasuh anak benar-benar tercover oleh program JKN.
Oleh karena itu dia juga mengucapkan selamat karena saat ini UU PRT telah disahkan, di mana salah satu poin pentingnya memberikan jaminan pekerja rumah tangga memiliki kepesertaan BPJS yang aktif.
“Sehingga ketika ingin mendapatkan layanan kesehatan bisa datang ke FKTP terdekat, Puskesmas, klinik atau kalau penyakitnya berat bisa dirujuk ke rumah sakit,” katanya.
Budi menambahkan, adapun skema pembayaran BPJS Kesehatan agar tetap aktif bisa melalui beberapa cara, yakni membayar iuran secara mandiri atau dibayarkan oleh pihak lain misalnya bagi pekerja penerima upah maka dibayarkan oleh tempat mereka bekerja dan bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1 sampai 5 maka dibayarkan oleh negara karena mereka termasuk penerima bantuan iuran (PBI). [*]
