digitalMamaID — Tidak semua kebijakan dengan embel-embel “perempuan” berpihak kepada perempuan. Kebijakan yang berpihak harus memahami persoalan dan memperhatikan kebutuhan perempuan.
Peneliti ketenagakerjaan dan kebijakan sosial Nabiyla Risfa Izzati mencontohkan adanya cuti melahirkan selama tiga bulan untuk pekerja perempuan. Sepintas, kebijakan ini berpihak pada perempuan.
“Akan tetapi, cuti ayah nggak ada. Cuti menemani istri melahirkan hanya dua hari,” kata Nabiyla saat menjadi pembicara dalam Kelas Warga di Sesiterhood Festival 2026 di Jakarta, Sabtu, 5 September 2026.
Menteri Sosial dan Layanan Dasar Kabinet Bayangan ini menjelaskan, seolah-olah kebijakan itu sudah berpihak pada perempuan. Padahal, keberadaan cuti melahirkan tanpa cuti ayah itu membuat pandangan merawat anak baru lahir itu hanya kewajiban ibu saja. Upaya mendorong adanya cuti ayah sempat diperjuangkan lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA). Sayang upaya itu gagal, cuti ayah yang wajib diberikan perusahaan hanya dua hari. Bisa ditambah paling lama tiga hari berdasarkan kesepakatan dengan pemberi kerja.
Situasi ini, kata Nabiyla, pada akhirnya merugikan perempuan. Sebab pengusaha atau emberi kerja merasa rugi saat mempekerjakan perempuan daripada laki-laki.
Annette Mau dari Koalisi Ibu Indonesia mengatakan, kebijakan yang berpihak pada perempuan harus lahir dari pembuat kebijakan yang mampu menangkap penderitaan yang dihadapi perempuan. Situasi dan kondisi perempuan di Indonesia sangatlah beragam. Ada yang harus menempuh perjalanan jauh dan sulit hanya untuk menjangkau layanan kesehatan. Sebagian lagi harus menghadapi perusahaan yang tidak manusiawi. “Ada perempuan yang harus diturunkan dulu celana dalamnya untuk memastikan dia haid atau tidak, jadi bisa akses cuti haid,” katanya.
Mestinya, segala persoalaan perempuan bisa ditangkap oleh anggota DPR RI. “Mereka turun (ke daerah), tapi seremonial saja,” ujarnya.
MBG merugikan perempuan
Akhirnya, banyak kebijakan yang tidak saja tidak berpihak pada perempuan, tapi juga merugikan perempuan. Ia mencontohkan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).
“MBG ini proyek yang paling pertama menghinakan pengetahuan dan pengalaman perempuan,” ujarnya.
Saat menjalankan perannya sebagai ibu, perempuan meningkatkan pengetahuannya untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga. Perempuan punya pengalaman Panjang mengasuh anak dan keluarga.
“Sementara BGN (Badan Gizi Nasional) isinya polisi dan TNI. Ada perempuan Nanik Deyang tapi dipasang doang,” kata Annete.
Annete yang tergabung dalam MBG Watch mengatakan, program MBG justru mendatangkan kesulitan bagi banyak perempuan. Perempuan yang menjual bumbu di pasar, pedagang telur dan ayam.
“Bahkan Ketika keracunan yang nemenin anaknya siapa? Ibunya yang nemenin. Tapi sama sekali nggak membicarakan perempuan. Kalau mengadu ke anggota DPR perempuam, selalu bilangnya di program baik. Kita tidak bisa menilai sebuah program itu dari niat baik saja,” tutur Annete.
Demi pelaksanaan program ini, pemerintah mengutak-atik anggaran sehingga berdampak pada program lain yang ditujukan bagi masyarakat. Ia mengatakan, program MBG telah mengambil banyak dari sesuatu yang mestinya bermanfaat untuk perempuan.
Sisterhood Festival 2026
Kelas Warga merupakan salah satu kegiatan yang digelar Magdalene melalui Sisterhood Festival 2026 di Melting Pop, M Bloc Space, Jakarta Selatan, Sabtu, 5 September 2026, bekerja sama dengan International Media Support (IMS), Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), dan Women News Network (WNN). Festival ini menjadi ruang pertemuan perempuan dari berbagai generasi untuk berbagi cerita, pengetahuan, pengalaman, dan membangun solidaritas.
Editor-in-Chief Magdalene, Devi Asmarani, mengatakan sisterhood bukan sekadar gagasan, melainkan praktik yang diwujudkan melalui dialog, aksi, dan kolaborasi.
“Perjuangan mendorong kesetaraan bukan pekerjaan satu orang atau kelompok, tapi upaya bersama yang dilakukan di berbagai lapisan masyarakat bahkan sampai ke ranah personal.”
Sisterhood Festival 2026 mengangkat empat isu utama, yakni media, pemberdayaan ekonomi, kesehatan mental, dan kepemimpinan. Berbagai isu tersebut dibahas melalui panel diskusi, kelas warga, kegiatan komunitas, hingga masterclass. Festival juga menghadirkan komika Zahra Shafiyah, duo Endah N Rhesa, serta marketplace yang diisi usaha kecil dan komunitas.
Perempuan butuh ruang aman
Salah satu sesi membicarakan pengalaman perempuan jurnalis melalui diskusi bersama jurnalis Tempo sekaligus host Bocor Alus Politik, Fransisca Christy Rosana.
Fransisca membagikan pengalamannya menghadapi berbagai tantangan ketika meliput isu sensitif, mulai dari intimidasi, serangan digital, pelecehan, hingga upaya membungkam suara jurnalis perempuan.
Menurutnya, membicarakan pengalaman tersebut penting karena persoalan yang dialami perempuan kerap dianggap sebagai masalah individual. Padahal, pengalaman tersebut berkaitan dengan persoalan yang lebih besar, seperti relasi kuasa, kebebasan pers, keamanan digital, dan posisi perempuan di ruang publik.
“Sisterhood bukan tentang membuat perempuan menjadi lebih ‘kuat’ agar bisa menghadapi ancaman sendirian. Justru sebaliknya, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang membuat perempuan tidak harus menghadapi ancaman itu sendirian,” tutur Fransisca.
Pembahasan lain datang dari Hannah Al Rashid dan Nadine Alexandra dari siniar Sini, Sis! yang mengangkat pengalaman perempuan menghadapi imposter syndrome.
Bagi Hannah, memahami diskriminasi dan bias yang masih dihadapi perempuan penting agar perempuan dapat bergerak bersama untuk menciptakan perubahan. Sementara Nadine melihat sisterhood sebagai bentuk hubungan antarsesama perempuan untuk saling mendukung dan melindungi ketika menghadapi penindasan struktural.
Dengan demikian, sisterhood bukan sekadar tentang saling menyemangati. Ia juga menjadi ruang untuk belajar, saling mengingatkan, dan membangun akuntabilitas.
Media perlu mendengar perempuan
Program Manager International Media Support, Eva Danayanti, mengatakan Sisterhood Festival juga menjadi ruang pertemuan antara media, audiens, dan komunitas.
Menurutnya, hubungan media dengan khalayak tidak seharusnya berhenti pada produksi dan konsumsi konten. Pertemuan langsung membuka ruang dialog, saling belajar, dan membangun kepercayaan.
Hal ini penting karena perempuan semakin aktif menggunakan ruang digital untuk menyampaikan pendapat, membangun komunitas, mengembangkan usaha, berkarya, dan terlibat dalam berbagai isu sosial.
Namun, semakin aktif perempuan di ruang digital, semakin penting pula memastikan mereka memahami hak, memiliki kapasitas, serta merasa aman untuk berekspresi.
“Sisterhood Festival dapat memperkuat hal tersebut dengan mempertemukan perempuan, membangun solidaritas, meningkatkan pengetahuan tentang keamanan digital, serta mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih aman dan inklusif,” kata Eva.
Semangat inklusivitas juga hadir dalam penyelenggaraan festival. Panitia menyediakan juru bahasa isyarat bagi Teman Tuli dan Child Corner bagi ibu yang ingin mengikuti rangkaian acara bersama anak.
Pada akhirnya, sisterhood bukan tentang perempuan harus menjadi lebih kuat untuk menghadapi dunia sendirian. Justru sebaliknya, ia tentang menciptakan lingkungan tempat perempuan tidak harus menghadapi semuanya sendirian.
Karena ketika perempuan punya ruang untuk bercerita, didengar, belajar, dan saling menopang, perjuangan menuju kesetaraan tidak lagi menjadi beban satu orang. Ia menjadi kerja bersama.[*]








