Buruknya Komunikasi Pemerintah di Tengah Bencana

digitalMamaID – Ketika bencana terjadi, pemerintah seharusnya menjadi sumber informasi yang paling bisa diandalkan. Dalam penanganan berbagai bencana yang terjadi baru-baru ini, justru masyarakat yang harus bekerja keras untuk mencari tahu apa yang terjadi.

Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sejak Jumat, 4 September lalu membuat masyarakat di sejumlah wilayah menghadapi dampak erupsi. Abu sempat menyebar ke wilayah Banten, Jawa Barat, Lampung hingga Bengkulu dan mengganggu aktivitas penerbangan.

Menurut pemantauan BMKG, sebaran abu kini telah berkurang dibandingkan kondisi pada 6–7 September. Sejumlah bandara juga kembali beroperasi setelah pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan abu vulkanik di area bandara. Namun, aktivitas Anak Krakatau masih berlangsung sehingga potensi sebaran abu baru tetap perlu dipantau.

BMKG masih melakukan pemantauan terhadap sebaran abu. Kondisi kualitas udara juga perlu diperhatikan karena keberadaan partikel di udara tidak selalu identik dengan sebaran abu vulkanik. Pada Rabu, 9 September 2026, misalnya, pemantauan IQAir di Kota Bandung menunjukkan kualitas udara tidak sehat dengan PM2.5 sebagai salah satu polutan utama.

Situasi tersebut membuat informasi mengenai wilayah terdampak, risiko kesehatan, kondisi transportasi, hingga langkah yang perlu dilakukan masyarakat menjadi kebutuhan penting.

Berbagai informasi dikeluarkan banyak lembaga

Informasi dari pemerintah sebenarnya terus dikeluarkan. Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memantau aktivitas gunung, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan informasi mengenai pergerakan abu vulkanik, BNPB menyampaikan perkembangan penanganan, sementara Kementerian Kesehatan memberikan imbauan terkait dampak kesehatan.

Namun, informasi tersebut datang melalui berbagai lembaga dan kanal masing-masing. Masyarakat perlu mengikuti beberapa sumber untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi yang sedang terjadi. Sebagai negara yang berada di kawasan rawan bencana, kecepatan dan keterpaduan informasi menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan.

Peneliti Pusat Studi Komunikasi, Media, Budaya, dan Sistem Informasi (CMCI) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Detta Hermawan, MA, melihat persoalan tersebut tidak cukup disebut sebagai kegagapan pemerintah. Menurutnya, persoalannya lebih berkaitan dengan bagaimana komunikasi ditempatkan dalam prioritas dan tata kelola kebencanaan.

“Sebetulnya bukan gagap, namun pilihan. Kalau dilihat, ini kan jelas ada prioritas anggaran yang nggak di situ,” ujar Detta pada digitalMamaID, Selasa, 8 September 2026.

Komunikasi menjadi bagian penting dalam mitigasi

Menurut Detta, komunikasi memiliki posisi penting dalam penanganan krisis. Informasi yang disampaikan dengan baik dapat membantu mencegah situasi berkembang menjadi lebih buruk sekaligus memberikan ketenangan kepada masyarakat yang terdampak.

“Dalam konteks krisis, komunikasi penting dan dia menjadi salah satu hal yang kemudian bisa memitigasi hal-hal yang nantinya bisa tiba-tiba tereskalasi,” ujarnya.

Komunikasi bencana juga tidak cukup hanya menyampaikan bahwa sebuah peristiwa merupakan bencana alam. Masyarakat membutuhkan konteks mengenai risiko, dampak, serta langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut.

Hal ini menjadi salah satu pembelajaran dari penelitian CMCI mengenai Banjir Sumatera. Penelitian tersebut melihat bagaimana bencana dibicarakan melalui media online dan media sosial, termasuk bagaimana tanggung jawab pemerintah dan peran manusia dalam terjadinya bencana menjadi bagian dari percakapan publik.

Menurut Detta, mitigasi tidak akan berkembang jika komunikasi hanya berhenti pada narasi bahwa banjir merupakan bencana alam. “Mitigasi bencana banjir itu kalau kemudian komunikasinya difokuskan hanya pada bencana alam, nggak akan selesai-selesai mitigasinya,” lanjutnya.

Prinsip tersebut juga relevan dalam erupsi gunung api. Informasi mengenai aktivitas gunung dan arah sebaran abu perlu diterjemahkan menjadi informasi yang dapat digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Persoalan kepercayaan kepada pemerintah

Bagi Detta, persoalan komunikasi pemerintah tidak hanya muncul dalam konteks bencana. Pola komunikasi pemerintah secara umum ikut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. “Komunikasi pemerintah ini in general memang buruk,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Dalam situasi krisis, jarak tersebut menjadi persoalan karena masyarakat membutuhkan sumber informasi yang dipercaya.

Detta menilai pemerintah tidak perlu selalu memberikan kesan bahwa situasi berada dalam kondisi aman dan terkendali. Jika keadaan memang berat, masyarakat perlu mengetahui kondisi tersebut sekaligus mendapatkan penjelasan mengenai langkah yang sedang dilakukan.

“Kalau berat ya bilang aja berat, tapi kita bisa kemudian mengupayakan ini, ini dan ini,” ujarnya.

Masyarakat, menurutnya, dapat memahami jika pemerintah menghadapi keterbatasan. Persoalan muncul ketika informasi pemerintah tidak sesuai dengan kondisi yang terlihat di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi mengurangi kepercayaan publik.

Detta kemudian memberikan contoh mendiang Sutopo Purwo Nugroho, juru bicara BNPB yang dikenal publik karena komunikasinya dalam berbagai bencana. Menurutnya, Sutopo mampu menjelaskan situasi dengan tenang sekaligus menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada masyarakat. “Kita sangat merindukan orang-orang seperti beliau,” ujar Detta.

Prioritas kebencanaan terlihat dari tata kelola

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Letaknya di kawasan Cincin Api Pasifik membuat Indonesia memiliki banyak gunung api aktif sekaligus menghadapi risiko gempa bumi dan tsunami.

Bagi Detta, kondisi tersebut semestinya membuat kebencanaan menjadi prioritas pemerintah. Salah satu cara melihat prioritas tersebut adalah melalui anggaran.

“Dalam konteks karhutla, krisis, banyak pihak mencari data dan ternyata anggaran yang berkaitan dengan bencana kok turun? Ya itu menunjukkan kalau prioritasnya nggak di situ, dan itu salah,” ujarnya.

Selain persoalan anggaran, komunikasi juga seharusnya masuk dalam kerangka tersebut. Ia tidak semestinya hanya menjadi aktivitas publikasi setelah bencana terjadi, tetapi dipersiapkan sebagai bagian dari penanganan dan mitigasi sejak awal.

Kesiapan komunikasi berarti pemerintah memiliki sistem untuk mengumpulkan dan memverifikasi informasi, mengoordinasikan berbagai lembaga, serta memastikan masyarakat menerima informasi yang konsisten.

Informasi tidak harus datang dari pemerintah saja

Era digital membuat pola komunikasi bencana berubah. Pemerintah bukan lagi satu-satunya sumber informasi bagi masyarakat. Media, jurnalis, akademisi, influencer, komunitas, dan masyarakat di lokasi kejadian juga dapat menjadi bagian dari ekosistem informasi.

Detta melihat keberagaman tersebut sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menerjemahkan informasi teknis menjadi informasi yang lebih mudah dipahami.

Akademisi dapat memberikan konteks, media melakukan verifikasi dan peliputan lapangan, sementara figur publik dan influencer dapat membantu menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.

Model tersebut juga dapat menjadi mekanisme saling mengoreksi ketika informasi keliru beredar. “Lebih baik kita punya banyak informasi dan sumber informasi yang kemudian dipercaya, bisa saling mengoreksi, daripada dikontrol sama satu pihak tapi nggak benar,” ujar Detta.

Keberadaan banyak sumber informasi tidak berarti pemerintah kehilangan perannya. Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab menyediakan informasi dasar yang akurat karena memiliki akses terhadap data dan kewenangan untuk mengoordinasikan penanganan. [*]