Tidak Tepat Sasaran, Indung Bandung Ngariung Minta MBG Dihentikan

digitalMamaID – Ibu-ibu yang tergabung dalam Indung Bandung Ngariung menyerukan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Program ini menyedot anggaran negara dalam jumlah besar tanpa menjawab kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.

Puluhan ibu tergabung dalam Indung Bandung Ngariung menggelar aksi di Taman Cibeunying, Bandung, Minggu, 19 Juli 2026. Di taman kota yang menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat Bandung di akhir pekan, para ibu membentangkan poster yang menyerukan keresahan mereka tentang kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada publik seperti MBG.

Komunitas Indung Bandung Ngariung pada awalnya berkumpul lewat media sosial secara organik dan sukarela. Mereka berkumpul karena mempunyai keresahan sama terhadap situasi negeri yang berdampak pada ruang keluarga. Setelah perjumpaan secara daring, mereka akhirnya turun Bersama dalam aksi ini.

“Kami bukan ahli politik, namun ternyata jarak dari DPR ke dapur itu tidak sejauh itu. Setiap kebijakan yang disahkan dan tidak pro rakyat, maka ibu-ibulah yang pertama merasakan dampaknya. Karena itu, ibu-ibu berhak bersuara,” kata Susan Angelika, salah seorang inisiator Indung Bandung Ngariung.

Bagi Indung Bandung Ngariung, kebutuhan masyarakat hari ini bukan sekadar makan gratis di sekolah. Banyak keluarga masih menghadapi harga pangan yang terus meningkat, layanan kesehatan yang belum merata, pendidikan yang membutuhkan perhatian lebih besar, hingga persoalan kesejahteraan yang belum terselesaikan. Indung Bandung Ngariung menilai, anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan publik yang lebih mendesak, transparan, dan tepat sasaran.

Mengangkat poster, para ibu berjalan berkeliling taman. Mereka kemudian berdiskusi terbuka membahas soal MBG yang meresahkan. Diskusi ini digelar secara inklusif. Pengunjung taman bisa mengikuti dan bersuara di forum ini.

Menambah beban guru

Hana, seorang peserta yang bekerja sebagai guru di sekolah swasta, menceritakan pengalamannya menghentikan program MBG di sekolahnya. Setelah ada kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), para orangtua di sekolahnya dikumpulkan untuk membahas soal MBG dan menyampaikan rencana sekolah menghentikan program MBG. “Semua orangtua setuju (MBG) berhenti. Tidak ada satu pun yang tidak setuju,” katanya.

Berbekal persetujuan itu, sekolah mengajukan pemutusan kerja sama dengan SPPG. Meski harus dihubungi banyak pihak, sekolah tetap pada pendiriannya, tidak lagi menerima MBG.

Menurut Hana, program MBG menambah beban guru. Guru yang harus memantau kedatangan pengantaran makanan, membagikan, dan membereskan ompreng. “Kalau ada yang tidak bawa sendok, kita harus carikan. Kalau ompreng tumpah, kami juga yang bersihkan,” katanya.

Ketika anak tidak menghabiskan atau bahkan tidak memakan menu MBG, maka guru pula yang harus mengurus limbah makanannya.

Anggaran MBG yang sangat besar sangat kontras dengan anggaran pendidikan yang lebih krusial. Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) misalnya, setiap siswa menerima Rp900 ribu per tahun atau setara dengan Rp75 ribu per bulan. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan anggaran MBG.

Tidak tepat sasaran

Meski menelan anggaran yang besar, MBG nyatanya tidak tepat sasaran. Viny, seorang orangtua yang ikut bergabung aksi mengatakan, anaknya menerima MBG. Semula anaknya mau mencoba memakannya, akan tetapi kemudian anaknya tidak mau memakannya lagi.

Apalagi setelah terjadi keracunan di banyak sekolah, Viny jadi khawatir jika anaknya mengonsumsi MBG. “Ibu mana yang ga takut lihat keracunan gitu. Kan kita nggak mau anak kita jadi korban,” ujarnya.

Ia melihat sendiri, banyak jatah siswa yang pada akhirnya diberikan kepada orang lain. Hanya agar makanan itu tidak mubazir. “Pedagang-pedagang di sekitar sekolah itu jadi makan MBG, dikasih ke mereka,” ujarnya.

Situasi itu menunjukkan, MBG sudah menjauh dari tujuannya. Belum lagi jika dilijat kepemilikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berputar pada pusat kekuasaan seperti polisi, TNI, juga pejabat dan partai politik.

Sedangkan, untuk melanjutkan program ini pemerintah mengeluarkan anggaran sekitar Rp 335 triliun setahun. Biaya tersebut harus memangkas anggaran lain lewat efisiensi anggaran. Contohnya saja anggaran untuk Perpustakaan nasional berkurang Rp279,9 miliar tahun ini.

Banyak ibu juga setuju, kehadiran MBG justru membuat Harga kebutuhan pokok naik. Harga telur dan daging ayam kini mulai naik lagi seiring beroperasinya Kembali MBG.

Publik ikut bicara

Aksi para ibu ini berbarengan dengan kegiatan Sekolah Taman yang digelar oleh Komunitas Taman Kota. Selama aksi dan diskusi, anak-anak dan anggota keluarga lainnya bisa berkegiatan Bersama Sekolah Taman. Tersedia lapak baca buku gratis, menggambar, dan aktivitas kreatif lainnya.

Pada kegiatan ini juga dibuat Titik Sambat WNI sebagai ruang partisipatif bagi warga menyampaikan keresahan mereka terhadap kondisi sosial dan kebijakan publik. Sementara itu, anak-anak dapat bermain, membaca, dan mengikuti aktivitas kreatif bersama Sekolah Taman.

Indung Bandung Ngariung percaya, kebijakan publik tidak boleh hanya dibicarakan di ruang-ruang kekuasaan. Ia juga harus dibicarakan di taman kota, di meja makan, dan di ruang-ruang tempat warga hidup setiap hari. [*]