digitalMamaID — Di tengah besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sejumlah ibu yang menjadi penerima maupun menyaksikan langsung pelaksanaannya menilai program tersebut belum berjalan efektif. Mereka menyoroti kualitas makanan, ketidaktepatan sasaran penerima, hingga banyaknya makanan yang terbuang. Para ibu berharap MBG dievaluasi secara menyeluruh atau bahkan dihentikan. Anggarannya dialihkan ke sektor lain yang dinilai lebih mendesak seperti pendidikan.
Sejak diluncurkan secara nasional, program MBG tak lepas dari berbagai sorotan. Mulai dari kualitas makanan yang dinilai tidak sesuai standar, dugaan mark up anggaran, keterlambatan distribusi, hingga kasus keracunan yang sempat terjadi di sejumlah daerah.
Berbagai persoalan tersebut turut menjadi salah satu isu yang disuarakan dalam gelombang demonstrasi mahasiswa yang kembali berlangsung di berbagai daerah dalam beberapa minggu terakhir. Sejumlah peserta aksi menilai, program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran itu belum berjalan optimal. Sejumlah persoalan yang mencuat mulai ketepatan sasaran penerima, kualitas layanan, hingga potensi pemborosan anggaran negara.
Hentikan MBG
Riska (36), seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Bandung mengaku lebih setuju jika program MBG dihentikan. Menurutnya, program tersebut berpotensi menjadi pemborosan anggaran dan rentan terhadap praktik korupsi maupun mark up.
Ia menceritakan pengalamannya selama sekitar tiga bulan menerima MBG untuk anak keduanya yang masih berusia prasekolah. Berbeda dengan anak pertamanya yang tidak mendapatkan program tersebut, makanan untuk anak keduanya didistribusikan melalui PKK tingkat RW dan diterima langsung di rumah.
“Selama menerima MBG, saya sering kecewa dengan kualitas makanannya. Pernah dapat potongan ayam fillet yang tipis sekali dan keras, ayam paha yang terpotong setengah, sampai menu sayur bayam jagung yang isinya cuma kuah dan jagung. Pernah juga dalam seminggu tiga kali dapat menu yang bukan nasi dan protein, hanya susu kemasan kecil dan satu buah seperti apel kecil, jeruk, atau pisang,” kata Riska pada digitalMamaID, Kamis, 18 Juni 2026.
Menurutnya, menu-menu yang didapat masih di bawah Rp15.000 per orang. Ia juga menilai program tersebut belum benar-benar membantu pemenuhan gizi anaknya. “Rasa dan tekstur protein hewaninya pun selalu keras dan alot,” ujarnya.
Ia lebih berharap pemerintah mempertimbangkan penggunaan anggaran besar MBG, yang ditetapkan sebesar Rp268 triliun dari APBN pada tahun 2026 untuk digunakan sektor lain yang dinilai lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur, transportasi umum, pendidikan berkualitas, dan penciptaan lapangan kerja.
Usulan bantuan langsung
Titin (42), ibu dari Palangka Raya, mengaku belum merasakan manfaat program MBG meskipun anaknya terdaftar sebagai penerima MBG.
Titin tidak mengizinkan anaknya mengonsumsi makanan yang disediakan melalui program tersebut karena pernah ada kasus keracunan. “Sejauh ini saya belum merasakan manfaatnya karena anak saya tidak ikut makan MBG,” ujarnya.
Selain itu, Titin juga menyoroti kualitas makanan yang diberikan dalam program tersebut. Berdasarkan cerita anaknya yang melihat teman-teman di sekolah mengonsumsi MBG, terdapat makanan yang dinilai kurang layak untuk dikonsumsi.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa program perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ia menilai pelaksanaan MBG saat ini belum memberikan manfaat yang optimal dan justru berpotensi menimbulkan pemborosan karena masih banyak makanan yang tidak dimakan dan akhirnya terbuang. “Menurut saya program ini kurang bermanfaat. Banyak makanan yang terbuang sia-sia,” katanya.
Menurut Titin, MBG sebaiknya dihentikan dan diganti dengan skema bantuan yang lebih fleksibel. Ia mengusulkan agar anggaran program diberikan langsung kepada orangtua dalam bentuk uang sehingga dapat dikelola sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.
“Kalau bisa jangan dalam bentuk makanan. Lebih baik diberikan kepada orangtua supaya bisa diatur sendiri dan manfaatnya bisa dirasakan seluruh keluarga,” tutur Titin.
Menurutnya, pemberian bantuan secara langsung akan memberikan keleluasaan bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai kondisi dan preferensi masing-masing, sekaligus mengurangi risiko makanan terbuang karena tidak dikonsumsi oleh anak-anak penerima program.
Tidak tepat sasaran
Kritik serupa juga disampaikan Ana (42), seorang ibu yang anaknya bersekolah di salah satu sekolah swasta di Kota Bandung yang menerima program MBG. Berdasarkan pengalamannya selama beberapa bulan terakhir, ia menilai pelaksanaan program tersebut masih jauh dari harapan.
Menurut Ana, sekolah-sekolah yang berada di wilayah perkotaan dan memiliki kemampuan ekonomi yang relatif lebih baik seharusnya bukan menjadi prioritas utama penerima program. Ia menilai masih banyak sekolah negeri maupun sekolah di daerah pelosok yang lebih membutuhkan dukungan pemenuhan gizi bagi para siswanya.
“Kalau menurut saya, yang lebih membutuhkan itu sekolah negeri atau sekolah-sekolah di daerah pelosok. Sementara sekolah swasta di kota seperti sekolah anak saya justru ditawari MBG,” ujarnya kepada DigitalMamaID.
Meski memiliki keraguan sejak awal, Ana dan sebagian orangtua akhirnya tetap mengikuti program tersebut. Salah satu alasannya adalah kekhawatiran bahwa data penerima bantuan sudah terdaftar dan anggaran tetap akan dicairkan meskipun sekolah tidak mengambil program tersebut.
Namun setelah program berjalan, berbagai kendala mulai terlihat. Salah satu yang paling sering terjadi adalah makanan yang tidak habis dikonsumsi siswa. Ana mengaku beberapa kali melihat makanan menumpuk di sekolah karena tidak diminati anak-anak. Dalam beberapa kasus, makanan tersebut akhirnya dibawa pulang, dibagikan kepada pihak lain, atau bahkan berpotensi terbuang.
Ia juga mempertanyakan kualitas sejumlah menu yang diterima siswa. Menurut pengakuan anaknya, pernah ada menu ayam yang bagian dalamnya masih terlihat kemerahan sehingga membuatnya enggan menghabiskan makanan tersebut. Pada kesempatan lain, Ana mencoba sendiri makanan yang dibawa pulang dan merasa kualitasnya sudah menurun.
“Anak saya pernah bilang ayamnya masih seperti mentah karena masih ada darah di dalamnya. Pernah juga saya coba sendiri capcay yang dibawa pulang, teksturnya sudah agak licin,” tuturnya.
Alihkan untuk anggaran pendidikan
Selain itu, Ana menilai menu yang diterima siswa sering kali tidak sebanding dengan besaran anggaran yang disebutkan pemerintah. Ia mencontohkan paket makanan saat bulan Ramadan yang menurutnya berisi makanan sederhana dengan nilai yang jauh di bawah alokasi anggaran per anak.
Pengalaman serupa, kata Ana, juga ia dengar dari kerabat dan rekan yang berada di daerah lain seperti Purwakarta dan Padalarang. Keluhan yang muncul umumnya berkaitan dengan makanan yang tidak habis, keterlambatan distribusi, hingga tambahan pekerjaan bagi guru yang harus mengurus makanan ketika siswa sudah pulang.
Sebagai ibu, Ana berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program tersebut. Menurutnya, anggaran yang sangat besar untuk MBG bisa dipertimbangkan untuk memperkuat sektor pendidikan, seperti bantuan buku, pengembangan perpustakaan, peningkatan kualitas sekolah, maupun program lain yang manfaatnya dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh anak Indonesia.
“Kalau menurut saya, lebih baik untuk pendidikan. Bisa untuk buku, perpustakaan, bantuan sekolah, atau peningkatan kualitas pendidikan. Yang penting dampaknya benar-benar terasa dan tepat sasaran,” katanya.
Bagi Ana, tujuan meningkatkan kesejahteraan anak tentu patut didukung. Namun, ia berharap setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah benar-benar dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi generasi mendatang. (Alin Imani, Penny Yuniasri, Risanti) [*]
