digitalMamaID – Scrolling media sosial kini menjadi bagian dari keseharian banyak ibu. Dari konten parenting, kesehatan anak, resep makanan, resep herbal, hingga tips rumah tangga, semuanya hadir dalam genggaman. Namun di tengah banjir informasi itu, tidak sedikit hoaks dan misinformasi ikut dipercaya begitu saja.
Guru Besar Faulktas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Eni Maryani CMCI UNPAD sekaligus Guru Besar FIKOM UNPAD menyebutkan mengapa ibu-ibu menjadi kelompok yang rentan menerima hoaks di media sosial. “Kalau menurut saya, kemungkinan besar mereka itu termasuk pengguna media digital yang sangat aktif. Cuma literasi digital mereka kurang,” ujar Eni kepada digitalMamaID pada 19 Mei 2026 lalu.
Eni yang juga tim Pusat Studi Komunikasi, Media, Budaya, dan Sistem Informasi atau Center for Communication, Media, Culture, and Information System (Center for Communication, Media, Culture, and Information System (CMCI) Unpad menilai, upaya literasi digital selama ini belum benar-benar menyasar kelompok ibu dan bapak rumah tangga, padahal merekalah pengguna media sosial yang sangat intens setiap hari.
Aktif bermedia sosial, minim literasi digital
Di media digital, berbagai jenis informasi hadir tanpa batas yang jelas. Konten edukasi, promosi, opini pribadi, hingga hoaks bercampur dalam satu ruang yang sama dan terus muncul di hadapan pengguna setiap hari.
Situasi ini membuat banyak pengguna kesulitan membedakan mana informasi yang benar-benar kredibel dan mana yang sebenarnya hanya opini atau strategi pemasaran. Apalagi di media sosial, informasi sering disampaikan dengan gaya yang personal, hangat dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Karena itulah, konten yang emosional lebih mudah dipercaya, terutama oleh ibu-ibu yang aktif mencari informasi seputar kesehatan keluarga, parenting, atau kehidupan rumah tangga. Hal ini terlihat dari maraknya influencer kesehatan atau herbal yang memiliki pengaruh besar di media sosial.
“Sebenarnya hal-hal mendasar seperti mengecek informasi di Google saja belum banyak dilakukan,” kata Eni.
Ia bercerita pernah terlibat dalam program literasi digital bersama sebuah Non-Governmental Organization (NGO) untuk ibu-ibu di kawasan Cicendo, Bandung. Dalam pelatihan itu, peserta diajak melakukan langkah sederhana seperti memeriksa ulang informasi melalui mesin pencari sebelum memercayainya.
Data Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat terdapat 1.593 kasus hoaks di Indonesia sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Hoaks paling banyak tersebar melalui Facebook dan TikTok, platform yang juga populer di kalangan ibu-ibu pengguna media sosial. Menurut Mafindo, karakter konten yang singkat, personal, dan emosional membuat pengguna lebih mudah bereaksi tanpa sempat melakukan verifikasi informasi.
Temuan serupa muncul dalam penelitian Digital Literacy for Women’s Empowerment: A Solution to Grow Awareness of Countering Hoaxes. Penelitian terhadap komunitas perempuan Aisyiyah itu menunjukkan, perempuan aktif bermedia sosial membutuhkan penguatan digital agar lebih mampu mengenali dan melawan hoaks.
Penelitian tersebut juga menemukan, pelatihan literasi digital membantu peserta lebih kritis dalam memilah informasi sebelum membagikannya kembali di media sosial.
Budaya patriarki membatasi ruang diskusi perempuan
Eni menilai, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari budaya patriarki yang masih kuat dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan sejak lama dikonstruksi untuk fokus pada urusan domestik sehingga tidak terbiasa merasa perlu memahami isu publik, hukum, politik, atau kebenaran informasi.
“Obrolan di kalangan perempuan dan ibu-ibu juga masih sangat didominasi nilai-nilai patriarkis,” ujarnya.
Akibatnya, banyak perempuan merasa topik seperti kebijakan publik atau verifikasi informasi bukan bagian dari dunia mereka. Dalam konteks politik, misalnya, pembicaraan sering kali berhenti pada penampilan tokoh, bukan program atau gagasan yang dibawa.
Padahal, perkembangan teknologi telah mengubah posisi perempuan di ruang publik. Melalui media sosial, ibu-ibu kini memiliki ruang yang jauh lebih luas dibanding sebelumnya. Mereka aktif membuat konten, berinteraksi, hingga membentuk opini di ruang digital.
“Ruang mereka itu sudah keluar dari ruang domestik. Bahkan mungkin lebih luas dari ruang publik suaminya. Tapi kesiapan untuk memahami ruang publik itu masih minim, sementara aktivitasnya sangat tinggi,” jelas Eni.
Kondisi tersebut juga berkaitan dengan masih tingginya beban domestik perempuan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 84,39 persen perempuan pencari nafkah utama di Indonesia tetap menjalani pekerjaan domestik di rumah pada 2024.
Situasi ini membuat banyak perempuan menjalani beban ganda: aktif di ruang digital dan publik, tetapi tetap memikul tanggung jawab domestik yang besar. Akibatnya, waktu dan energi untuk mengakses informasi secara lebih kritis menjadi terbatas.
Pentingnya verifikasi konten
Dalam obrolan tersebut, Eni juga menyoroti kaburnya batas antara edukasi dan promosi di media digital. Banyak influencer atau kreator konten menyampaikan informasi dengan gaya persuasif dan emosional, tetapi ujungnya adalah penjualan produk. “Kalau semua individu dibiarkan sendiri, kontrolnya tidak ada,” katanya.
Fenomena ini terlihat dari maraknya konten kesehatan alternatif di media sosial yang dikemas seperti edukasi personal. Beberapa di antaranya bahkan sempat menuai kritik dari tenaga kesehatan karena dinilai mengandung misinformasi, mulai dari narasi anti-vaksin hingga klaim penyakit tertentu dapat dicegah atau diobati menggunakan herbal tanpa dasar ilmiah yang kuat.
Konten semacam itu sering kali mendapat perhatian besar karena dibawakan dengan gaya hangat, personal, dan dekat dengan keseharian perempuan, khususnya ibu-ibu yang aktif mencari informasi kesehatan keluarga di media sosial. Situasi ini memperlihatkan bagaimana konten kesehatan digital dapat dengan mudah dipercaya ketika dibungkus sebagai pengalaman pribadi atau “edukasi alternatif”, meskipun sebenarnya bercampur dengan kepentingan promosi maupun klaim yang belum terverifikasi.
Berbeda dengan media massa konvensional yang memiliki aturan jelas mengenai iklan, kode etik, dan identitas pengelola media, media digital memungkinkan siapa saja tampil seolah ahli tanpa transparansi yang memadai.
Oleh karena itu, menurut Eni, masyarakat perlu lebih terbiasa memeriksa siapa pembuat konten, apa latar belakangnya, dan bagaimana rekam jejaknya. “Kalau media yang bagus itu jelas individunya siapa, dapat duitnya dari mana. Banyak media yang saya lihat tidak teridentifikasi ini orangnya siapa,” ujarnya.
Ia menilai, verifikasi menjadi penting karena tidak semua akun atau media digital memiliki identitas dan tanggung jawab yang jelas terhadap informasi yang mereka sebarkan.
Literasi digital perlu menyentuh kehidupan sehari-hari
Menurut Eni, literasi digital tidak cukup hanya mengajarkan cara menggunakan aplikasi atau media sosial. Yang lebih penting adalah membangun kebiasaan berpikir kritis dan kesadaran untuk memverifikasi informasi.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat modern tidak bisa hanya mengandalkan “kesadaran pribadi” dalam menghadapi derasnya arus informasi digital.
Dengan begitu banyak godaan, kepentingan ekonomi, dan manipulasi emosional di media sosial, masyarakat membutuhkan budaya kritis yang lebih kuat.
Bagi ibu-ibu, kemampuan memilah informasi menjadi semakin penting karena apa yang mereka konsumsi di media digital sering kali langsung dipraktikkan dalam kehidupan keluarga, mulai dari pola pengasuhan, kesehatan anak, hingga keputusan konsumsi sehari-hari. Meningkatkan literasi digital perempuan tidak sebatas berbicara teknologi, namun mencakup perlindungan keluarga dan kualitas pengambilan keputusan di rumah. [*]
