digitalMamaID — Selama ini, urusan transisi energi kerap terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Kebijakan disusun di tingkat pusat, angka-angka target ditetapkan, dan kesepakatan pendanaan dibicarakan di ruang-ruang formal. Tapi di sisi lain, ada jutaan keluarga yang tinggal di sekitar pembangkit listrik justru yang pertama merasakan dampaknya. Udara yang tak lagi bersih, mata pencaharian yang tergerus, hingga ruang hidup yang makin terbatas.
Di sinilah pentingnya peran pemerintah daerah mulai digaungkan. Dalam diskusi bertajuk “Transisi Energi Berkeadilan: Peluang, Tantangan, dan Strategi Implementasi Multi Pihak” di Bandung, berbagai pihak sepakat bahwa transisi energi tidak bisa lagi sepenuhnya dikendalikan dari pusat. Daerah harus punya ruang dan keberanian untuk menentukan arah kebijakannya sendiri, tentu dengan keberpihakan pada masyarakat.
Jawa Barat: Besar konsumsi, besar pula dampaknya
Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat berada di posisi yang krusial. Konsumsi energinya menyumbang sekitar 18–19% dari total nasional, dan diprediksi akan terus meningkat hingga 43% pada 2034. Di saat yang sama, wilayah ini juga menanggung dampak langsung dari ketergantungan pada energi fosil, terutama dari pembangkit listrik tenaga batu bara.
Namun sayangnya, hingga kini Jawa Barat belum memiliki peta jalan transisi energi berkeadilan di tingkat provinsi. Padahal, dokumen ini penting untuk memastikan bahwa perubahan menuju energi bersih tidak meninggalkan masyarakat yang paling terdampak.
Klistjart Tharissa dari RUTE Berkeadilan mengungkapkan bahwa selama ini target pengurangan emisi lebih banyak dikejar di atas kertas. “Perlindungan sosial bagi warga terdampak masih belum menjadi prioritas,” ujarnya dalam diskusi panel di Festival Energi Bersih di Bandung, Sabtu, 25 April 2026.
Policy brief yang disusun koalisi masyarakat sipil di Jawa Barat menemukan sejumlah celah penting. Mulai dari koordinasi antarinstansi yang belum solid, hingga minimnya partisipasi warga dalam proses penyusunan kebijakan.
Padahal, seperti disampaikan Annisa Paramita Wiharani dari Universitas Parahyangan, transisi energi bukan sekadar persoalan teknis. “Ini juga soal politik, ekonomi, dan sosial. Kita perlu bertanya, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan siapa yang dilibatkan?” jelasnya.
Ia juga menyoroti tiga tantangan utama di Jawa Barat: kebutuhan energi yang tinggi, potensi energi terbarukan yang besar namun belum optimal, serta tekanan lingkungan dan sosial yang semakin kuat.
Energi bersih, tapi harus adil
Salah satu masalah yang jarang dibicarakan adalah soal “biaya tersembunyi”. Tata Mustasya dari Yayasan Keberlanjutan Indonesia (SUSTAIN) menilai bahwa selama ini harga batu bara terlihat murah karena tidak menghitung dampak kesehatannya.
“Polusi udara dari PLTU itu nyata, tapi tidak masuk dalam perhitungan ekonomi. Akhirnya, batu bara terlihat lebih murah dari yang sebenarnya,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa kebijakan energi di Indonesia masih sangat terpusat, sehingga ruang gerak daerah menjadi terbatas. Padahal, daerah memiliki pemahaman yang lebih dekat dengan kebutuhan dan kondisi masyarakatnya.
Dari sisi pemerintah daerah, tantangan ini juga diakui. Rizka Adhiswara dari Dinas ESDM Jawa Barat menyebutkan bahwa keterbatasan fiskal dan kewenangan menjadi hambatan utama.
Selain itu, dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang ada saat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. Pemerintah daerah pun masih menunggu kebijakan nasional sebagai acuan utama.
Namun, ada harapan bahwa ke depan, pembaruan kebijakan ini bisa lebih berpihak pada masyarakat. Salah satunya dengan membuka peluang sumber pendanaan baru dan memperkuat perlindungan sosial.
Festival Energi Bersih 2026 digelar selama dua hari di Bandung. Mengusung tema AKSI: Aktivasi Kolaborasi Solusi Iklim, festival ini tidak hanya menghadirkan diskusi, tapi juga pameran, sesi edukasi anak, hingga pertunjukan seni.
Program ini membawa pesan transisi energi bukan sekadar soal mengganti sumber energi, tapi juga memastikan bahwa prosesnya adil, inklusif, dan melibatkan semua pihak, terutama mereka yang selama ini paling terdampak. Pada akhirnya, energi bersih yang kita perjuangkan hari ini bukan hanya untuk bumi, tapi juga untuk masa depan anak-anak kita. [*]
