digitalMamaID — Kabar tentang ancaman penutupan Selat Hormuz bukan lagi sekadar isu geopolitik yang terasa jauh. Kekhawatiran mulai muncul ketika konflik Iran dan Amerika Serikat itu berpotensi besar mengganggu pasokan energi Indonesia, sementara cadangan operasional BBM nasional disebut hanya cukup untuk sekitar 20–23 hari. Di tengah ancaman krisis energi, banyak ibu mulai cemas memikirkan pengeluaran rumah tangga yang bisa semakin membengkak. Kenaikan BBM biasanya tidak berhenti di SPBU, melainkan akan merembet ke harga bahan pangan, ongkos transportasi, gas, hingga kebutuhan sehari-hari lainnya.
Para ibu diminta mengurangi bahkan membatasi konsumsi energi harian untuk menghemat biaya. Padahal tanpa ada krisis energi pun kondisi ekonomi Indonesia sedang sulit.
Belum lama ini, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, cadangan operasional bahan bakar minyak (BBM) nasional Indonesia hanya bertahan sekitar 20 hingga 23 hari. Angka tersebut jauh di bawah standar internasional (IEA) yang mewajibkan cadangan strategis 90 hari.
Hemat energi tidak semudah imbauan pemerintah
Lucunya, Bahlil justru menyarankan masyarakat untuk mematikan kompor setelah memasak guna menghemat penggunaan energi harian. Sarannya itu bahkan menjadi viral di jagat sosial media.
Sayangnya imbauan itu tidak bisa digeneralisir pada semua masyarakat. Bagaimana dengan pelaku pedagang makanan yang terus menerus menghidupkan kompornya agar bisa menyajikan makanan hangat kepada pembeli.
Hal ini diakui oleh Putri Monica (27), pedagang soto di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut Putri, ada tantangan tersendiri bagi pedagang soto jika harus mematikan kompor ketika selesai memasak.
“Soto harus selalu disajikan dalam kondisi panas atau hangat agar kualitas rasa tetap terjaga. Jadi, kalau setelah matang tidak dipanaskan lagi, justru akan menurunkan kualitas dan kurang diminati pembeli,” ujar Putri kepada digitalMamaID.
Oleh karena itu, Putri berharap pemerintah bisa mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil rakyat dalam menerapkan kebijakan penghematan energi. Dan tentu saja, ia juga berharap krisis energi global ini bisa segera mereda, sehingga tidak menimbulkan efek domino yang semakin besar, khususnya bagi pelaku usaha di sektor kuliner.
Beban rakyat bertambah
Saat ini saja, harga bahan pangan melonjak tinggi masih bagian dari dampak Lebaran Jika konflik ini tak juga mereda dan tidak ada solusi pemenuhan energi dalam negeri, kenaikan harga akan semakin tingi lagi.
“Harga bahan-bahan naik pun karena tradisi lama setelah Lebaran. Namun, ke depan kami cukup khawatir. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, setiap kali harga BBM naik, hampir pasti akan diikuti dengan kenaikan harga bahan pangan. Mulai dari beras, ayam, telur hingga bumbu-bumbu, semuanya biasanya ikut terdampak naik. Ini tentu sangat berpengaruh bagi kami sebagai pedagang,” bebernya.
Kalau kondisi itu benar-benar terjadi, ungkapnya, mau tidak mau sebagai pedagang harus mencari cara untuk bertahan. Salah satunya dengan menaikkan harga jual karena tidak mungkin baginya untuk menurunkan kualitas produk.
“Selain itu, kami juga akan mencoba lebih efisien dalam pengeluaran, termasuk dalam penggunaan bahan baku dan operasional harian. Intinya, kami harus putar otak agar usaha tetap berjalan tanpa terlalu membebani pembeli,” ungkapnya.
Sementara itu karyawan swasta asal Subang, Dwina Agustin (33) mengaku geram karena setiap kali terjadi krisis, masyarakat kecil yang selalu dikorbankan. Pun dalam menyikapi krisis energi global ini, lagi-lagi masyarakat yang diminta berhemat.
Menurut Dwina, pembatasan konsumsi bukan solusi, karena setiap rumah tangga atau per orang pasti punya kapasitas pakai masing-masing.
“Justru pemerintah yang seharusnya menyediakan kebutuhan dengan pasokan yang mudah dan terjangkau buat berbagai kalangan masyarakat. Apalagi negara-negara lain sedang bersiap dengan krisis energi, Indonesia sudah persiapin apa nih? Langkah apa yang akan dilakukan? Masa cuma bisa nyuruh batasi konsusmi tanpa pemerintah kasih transparansi strategi yang diambil. Karena tanpa isu seperti itu, di daerah sering jadi korban pertama dari kelangkaan barang, termasuk pasokan energi ini,” bebernya.
Kelangkaan energi mengintai
Rasa khawatir juga dirasakan Resita (34), seorang karyawan yang tinggal di Sukabumi. Ia menilai, kenaikan harga BBM selalu diikuti lonjakan harga barang lain. “Biasanya kalau dampaknya ke BBM terutama, komoditas lain ikut naik, yang paling kerasa cemasnya karena kadang barangnya makin susah dicari atau langka kalau harganya naik,” ujarnya.
Namun yang paling ia khawatirkan adalah mobilitas menjadi sulit dan bisa lebih meluas ke aspek lain yaitu perubahan sistem kerja. “BBM langka nggak bisa ke mana-mana, lebih terbatas aja sih, terus kerja juga ada info harus WFH ke depannya, kayaknya kalau WFH koordinasi agak susah, dan biasanya, kalau WFH nggak semua fast respon, jadi ujung-ujungnya ada kerjaan mendadak, selalu diserahkan ke orang yang ‘rajin’ lagi,” ungkapnya.
Kemudian bekerja dari rumah bukan tanpa konsekuensi. Resita justru mengkhawatirkan peningkatan biaya energi pribadi. “Kalau di kantor kan listrik dan internet ditanggung. Kalau WFH, semua jadi beban sendiri. Itu yang bakal terasa kalau berlangsung lama,” tambahnya.
Pemerintah harus transparan
Di sisi lain, untuk kebutuhan rumah tangga seperti gas, meski ia mengaku jarang memasak, kenaikan harga gas tetap menjadi pertimbangan. “Kalau gas naik, mungkin bakal lebih pilih beli makan di warung makan. Atau ngakalinnya kayaknya mau maksain beli kompor listrik,” ujarnya.
Terkait respons pemerintah yang masih tampak tenang-tenang, Resita menduga karena pemerintah ingin mencegah panic buying. Meski begitu, ia berharap jika kondisi negara semakin darurat, pemerintah harus berani mempublikasikannya. Ia menilai transparansi menjadi hal penting di tengah situasi yang tidak pasti. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kondisi cadangan energi nasional agar bisa melakukan antisipasi.
“Harusnya terbuka sih kalo menurut aku, kondisi kita itu sebenarnya gimana, ada di level mana. Jadi masyarakat bisa antisipasi jauh-jah hari. Kalau ditutupi juga, pas akhirnya kejadian misalnya, ujung-ujungnya masyarakat lagi yg harus berusaha sendiri (mandiri),” ujarnya.
Dampak pada harga produk berbahan plastik
Dampak krisis energi ini sudah dirasakan di sektor yang bergantung pada bahan baku turunan minyak, termasuk plastik. Bahan-bahan seperti bubble wrap dan plastik kemasan ikut mengalami kenaikan harga. Akibatnya, pelaku usaha kecil yang sehari-hari bergantung pada bahan tersebut untuk berjualan juga mulai merasakan tekanan.
Pratiwi Lestari (33), penjual buku di Palangkaraya mengatakan, belakangan ia merasakan harga bubble wrap dan bahan kemasan plastik lain naik. “Ternyata kerasa banget sekarang, semua lini kayak ikut naik,” ujar ibu dua anak ini pada digitalMamaID.
Ia paham, selama energi masih bergantung pada minyak, dampaknya bisa sampai ke hal-hal kecil termasuk plastik yang ia gunakan untuk membungkus buku dagangannya. Kenaikan itu memaksanya beradaptasi. Perempuan ini mulai mengurangi lapisan plastik dalam setiap paket. “Antisipasinya sementara kurangi lapis plastik aja. Bubble wrap seperlunya. Basic-nya tetap kardus kalau kirim buku,” ujarnya.
Sejak lama ia memang mengumpulkan sisa bubble wrap untuk dipakai kembali sebagai persediaan. Ternyata saat ini terasa juga manfaatnya sebagai alternatif packing. Selain itu, untuk pembeli dalam kota, ia juga menawarkan opsi pengantaran tanpa kemasan tambahan, cukup menggunakan totebag. Langkah kecil itu, menurutnya, bukan hanya untuk menekan biaya, tapi juga mengurangi limbah. Ia bahkan mulai menyisipkan pesan kepada pelanggan agar bersama-sama mengurangi penggunaan plastik. “Sekalian edukasi juga, pelan-pelan,” kata perempuan yang perlahan mengubah kebiasaan packing ini.
Meski begitu, dilema tetap ada. Menjaga keamanan buku berarti menjaga kepercayaan pelanggan, tapi biaya yang terus naik membuat ruang geraknya semakin sempit. “Kalau dinaikkan ongkir atau harga, takut pembeli berkurang. Tapi kalau ditahan, ya kita yang makin tipis marginnya,” ujarnya.
Pertimbangkan nasib usaha kecil
Ia pun berharap pemerintah lebih peka terhadap kondisi pelaku usaha kecil seperti dirinya. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah sebaiknya lebih berpihak pada rakyat dan mempertimbangkan masukan dari akademisi maupun profesional agar dampaknya tidak terlalu memberatkan di lapangan. “Kami ini yang langsung merasakan. Jadi harapannya keputusan yang diambil apapun itu yang benar-benar dipikirkan dampaknya ke usaha kecil,” ucapnya.
Kenaikan harga plastik juga menjadi perbincangan di media sosial X. Salah satunya diungkapkan oleh akun @JiraSelling yang menceritakan bahwa harga plastik naik signifikan, seiring meningkatnya kebutuhan produksi di sektor makanan. Bubble wrap, yang selama ini menjadi andalan pelaku usaha untuk melindungi barang kiriman, juga ikut terdampak.
“Capek banget jujur, karena orang-orang zolim bikin dunia kacau. Semua orang dan aspek kena imbasnya,” tulisnya. Ia menyinggung bahwa situasi global yang tidak stabil membuat berbagai lini kehidupan ikut terdampak, bahkan hingga hal-hal kecil yang sebelumnya dianggap sepele.
Keluhan serupa datang dari pengguna lain @spring_cherry27 yang mengaku mendapat kabar bahwa harga plastik yang biasa digunakan untuk wadah pakan naik dari Rp. 32.000 menjadi Rp. 45.000. Situasi ini menunjukkan bagaimana kenaikan harga bahan baku sederhana seperti plastik bisa memicu efek berantai. Pelaku usaha kecil, yang sering kali memiliki ruang terbatas, menjadi pihak yang paling rentan merasakan tekanan. (Mabruroh, Penny Yuniasri, Risanti) [*]
