digitalMamaID — Di tengah deretan program besar yang diluncurkan pemerintah, arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto masih dinilai belum mudah dibaca. Ketidakjelasan ini memunculkan tanda tanya, baik di kalangan pelaku usaha, investor, maupun masyarakat. Padahal, kepastian arah ekonomi penting agar publik bisa menentukan langkah dan menyiapkan strategi.
Ekonom Alamsyah Saragih menilai pemerintahan Prabowo sedang bergerak ke model ekonomi yang menempatkan negara sebagai penggerak utama pembangunan. Dalam praktiknya, pendekatan ini kerap menyerupai “kapitalisme kroni”, yakni ketika negara memegang peran besar, tetapi pelaksanaannya berpotensi menguntungkan kelompok tertentu.
Menurut Alamsyah, campur tangan negara yang kuat tidak selalu buruk. Di sejumlah negara, model ini pernah menjadi tahap awal pertumbuhan ekonomi sebelum beralih ke sistem yang lebih terbuka dan tertata. Namun, masalah di Indonesia bukan terletak pada arah besarnya, melainkan pada cara kebijakan itu dijalankan.
Berbagai program besar, mulai dari investasi negara, swasembada pangan, hingga penguatan koperasi, dinilai tidak ditopang oleh desain kelembagaan yang matang. Koordinasi antarlembaga belum jelas, mekanisme pengawasan lemah, dan tidak ada sistem yang memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Gagasan besar, minim pelaksana
Alamsyah menilai arah ekonomi Prabowo banyak dipengaruhi oleh gagasan Sumitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo. Namun, menurutnya, Prabowo membaca pemikiran Sumitro dengan tafsirnya sendiri, tanpa didukung tim perumus atau think tank yang mampu menerjemahkan gagasan besar itu menjadi kebijakan yang konkret dan terukur.
“Yang dilakukan Pak Prabowo ini seolah hanya ada di dalam pikirannya sendiri. Tidak ada think tank yang mengubah gagasan besarnya menjadi langkah operasional, seperti pada era Orde Baru. Tidak ada pula sistem pengawasan yang memadai. Itu yang membuat sampai hari ini semuanya terasa tidak jelas,” kata Alamsyah dalam diskusi publik “Membaca Arah Kebijakan Ekonomi Rezim Prabowo” di Bandung, Selasa, 14 April 2026.
Akibatnya, kebijakan yang di atas kertas terlihat ambisius justru berisiko tidak efektif, boros, bahkan kontraproduktif. Visi besar pemerintah tidak didukung “mesin” institusi yang mampu menerjemahkannya menjadi program yang berjalan, terukur, dan berkelanjutan.
“Susunan programnya besar, tetapi secara institusional dan dari sisi pengawasan sama sekali belum memenuhi syarat. Ini berbahaya untuk satu sampai dua tahun ke depan,” ujarnya.
Negara ingin mengatur segalanya
Pandangan serupa disampaikan ekonom sekaligus Direktur SUSTAIN Tata Mustasya. Ia melihat pemerintah sedang mendorong model state-led capitalism, yakni sistem ekonomi dengan negara sebagai aktor utama. Namun, dalam praktiknya, model ini cenderung bergeser menjadi etatisme. Negara ingin mengendalikan hampir semua sektor, tanpa batas yang jelas dengan peran pasar dan masyarakat.
Akibatnya, alih-alih menciptakan kepastian, pemerintah justru melahirkan ketidakpastian baru. Investor dan pelaku usaha kesulitan membaca batas peran negara, arah regulasi, maupun risiko yang akan muncul.
Di saat yang sama, pemerintah dinilai belum fokus pada persoalan mendasar yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, seperti judi online dan premanisme. Sementara itu, berbagai program strategis terus diluncurkan tanpa desain kebijakan yang benar-benar matang.
Bagi Tata, persoalan utama bukan semata-mata pilihan model ekonominya, melainkan tidak adanya kejelasan peran, lemahnya desain pelaksanaan, dan absennya kerangka institusi yang kuat.
“Kalau kita ingin punya arah yang jelas, harus ada perubahan mendasar dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo. Meski memang tidak mudah, karena ada cara berpikir yang sangat sentralistis,” katanya.
Tiga pola besar di balik kebijakan
Sementara itu, peneliti Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN, Pihri Buhaerah, menilai arah kebijakan ekonomi Prabowo tidak bisa dibaca hanya dengan satu mazhab ekonomi. Menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini merupakan campuran dari berbagai pendekatan, mulai dari neoklasik, sosialisme, hingga ekonomi kontemporer.
Pihri menyoroti sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis, Danantara, Koperasi Merah Putih, transisi energi B35 dan B50, hingga hilirisasi. Jika dilihat satu per satu, program-program itu tampak tidak saling berkaitan. Namun, ketika dirangkai, ada pola yang mulai terlihat.
Ia melihat setidaknya ada tiga kecenderungan besar. Pertama, sentralisasi fiskal. Pemerintah pusat semakin dominan, sementara daerah makin bergantung pada anggaran dan keputusan dari pusat. Kedua, konsolidasi kekuasaan ekonomi, ketika aset dan proyek strategis semakin terkonsentrasi pada lingkaran elite tertentu. Ketiga, menguatnya pendekatan keamanan atau militerisasi dalam pelaksanaan kebijakan.
“Kita melihat ada kecenderungan melibatkan pendekatan keamanan dalam banyak kebijakan. Ini belum banyak dibicarakan, padahal cukup dominan,” ujarnya.
Mengapa militer semakin dilibatkan?
Menurut Pihri, kecenderungan itu muncul karena persoalan struktural yang belum selesai. Hubungan pusat dan daerah masih timpang, kekuasaan eksekutif terlalu dominan, mekanisme checks and balances lemah, dan kapasitas birokrasi sipil terbatas.
Dalam kondisi seperti itu, pemerintah cenderung mencari solusi cepat, termasuk dengan melibatkan militer yang dianggap lebih siap secara organisasi.
“Kondisi ini membuat negara memilih jalan pintas. Militer dianggap lebih siap, lebih rapi, dan lebih cepat bergerak,” katanya.
Pihri juga menilai kebijakan ekonomi Prabowo dipengaruhi cara pemerintah membaca situasi global. Program seperti Makan Bergizi Gratis, hilirisasi, dan penguatan lembaga ekonomi dinilai bukan sekadar kebijakan domestik, tetapi bagian dari persiapan menghadapi kemungkinan krisis atau konflik global di masa depan.
“Kalau memakai perspektif geopolitik, arah kebijakan ini lebih mudah dipahami. Pemerintah tampaknya sedang bersiap menghadapi kemungkinan perang atau krisis global,” ujarnya.
Indonesia bergerak ke “ekonomi perang”?
Dari sini, Pihri menilai Indonesia mulai bergerak menuju paradigma “ekonomi perang”. Dalam model ini, negara mengambil peran lebih besar, defisit anggaran dianggap wajar, dan pemerintah perlu menyiapkan cadangan energi maupun pangan.
Ia mencontohkan pandemi COVID-19 sebagai gambaran situasi semacam itu. Saat pandemi, permintaan dan pasokan terganggu secara bersamaan, sehingga teori ekonomi biasa tidak lagi cukup untuk menjelaskan keadaan.
“Dalam situasi seperti itu, pendekatan ekonomi konvensional tidak memadai,” katanya.
Meski demikian, Pihri mengkritik kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini dijalankan pemerintah. Menurut hasil pemodelannya, pemotongan anggaran justru bisa berdampak sebaliknya, seperti rasio pajak turun, utang meningkat, dan defisit membesar.
“Alih-alih mengurangi defisit, pemotongan anggaran justru berpotensi memperburuk kondisi fiskal,” ujarnya.
Pada akhirnya, para ekonom menilai masalah terbesar pemerintah saat ini bukan kurangnya program, melainkan tidak adanya peta jalan yang jelas. Negara ingin berperan lebih besar, tetapi belum memiliki desain, pengawasan, dan batas yang tegas. Selama arah kebijakan masih kabur, publik akan terus sulit percaya ke mana ekonomi Indonesia sebenarnya sedang dibawa. [*]
