digitalMamaID — Media sosial Facebook, X, hingga Threads belakangan dipenuhi unggahan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dari orangtua murid. Mereka mengeluhkan kualitas menu MBG selama Ramadan yang dinilai kurang layak dan tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia. Tak sedikit pula yang menyelipkan nada satir, membuat candaan tentang lauk yang diterima anak-anak mereka, seolah humor menjadi cara paling aman untuk menyampaikan kecewa.
Namun di balik unggahan yang tampak ringan itu, tersimpan kegelisahan yang lebih serius. Foto-foto makanan yang dibagikan bukan sekadar konten, melainkan bentuk pengawasan dan kontrol publik pada program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Ketika pemerintah menjanjikan pemenuhan gizi anak sekolah secara merata, sebagian orangtua justru mempertanyakan kecukupan nutrisi, variasi menu, hingga transparansi pengelolaannya di lapangan.
Di linimasa banyak kritik-kritik yang dilayangkan masyarakat, salah satunya dari akun Dani Maulana, “Parah sekali, nggak ngerti gizi atau takut nggak kebagian untung,” tulisnya di Facebook.
Titi Pudji aktivis dari Suara Ibu Bandung menilai, gerakan masyarakat yang mengunggah foto-foto menu MBG di media sosial adalah bentuk perlawanan sipil yang patut didukung. “Harus kita dukung karena itu langsung dari mereka yang mengalami di lapangan. Ada guru, bahkan orangtua dan langsung menyertakan foto-foto bukti di lapangan,” ujarnya kepada digitalMamaID pada Senin, 2 Maret 2026.
Beberapa waktu lalu, sejumlah ibu melakukan protes turun ke jalan dengan aksi simbolik memukul peralatan masak. Menurut Titi, meski tanpa turun ke jalan, suara para ibu ini tak kalah lantang. Aksi dokumentasi visual yang kini beredar luas dinilainya memiliki kekuatan lebih karena menghadirkan fakta yang sulit dibantah.
“Kalau ini disertakan foto-foto kan jelas bukti di lapangan. Jangankan dilihat dari jenis makanan tapi, secara gizi pun kan itu jauh memenuhi syarat gizinya. Saya setuju, ini bagian dari bentuk gerakan masyarakat yang dilakukan secara damai, tapi punya kekuatan yang sangat bagus,” ujarnya.
Pemerintah jangan antikritik
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebelumnya pernah menyampaikan, dokumentasi baik foto maupun video bisa menjadi bagian dari pengawasan. Namun, kenyataannya bertolak belakang dengan yang terjadi di Bojonegoro. Kritik yang diunggah akun TikTok @dyputri terhadap salah satu SPPG justru berujung pelaporan pencemaran nama baik.
Menurut Titi, kritik masyarakat seharusnya dijadikan sebagai bahan evaluasi, bukan direspons secara defensif. “Mereka (pemerintah) itu memang kan seperti antikritik, kalau ada masukan malah yang kena dampak yang memberi masukan gitu,” katanya.
Titi pun mengamati kecenderungan antikritik tersebut tidak hanya terjadi dalam program MBG, tetapi juga pada berbagai proyek pemerintah lainnya. Selain antikritik, pemerintah juga dinilai tidak peka.
Kemungkinan lainnya, pemerintah memang tidak tahu yang terjadi sebenarnya di masyarakat. Padahal, keluhan masyarakat disampaikan secara terbuka di media sosial dan dapat dengan mudah diakses. Titi sendiri merasa bingung, tidak mengetahui secara pasti apakah informasi tersebut benar-benar sampai kepada Presiden atau tidak. Ia menduga ada kemungkinan jarak antara realitas di lapangan dan informasi yang diterima di tingkat atas.
“Kadang yang dibicarakan dalam rapat koordinasi seperti tidak nyambung dengan kondisi di lapangan,” katanya.
Dalam sidang kabinet tahun lalu, di banyak portal berita, Kepala BGN melapor kepada Presiden tentang kebutuhan logistik pangan MBG yang membutuhkan pasokan skala besar. Dalam sehari ada 19 ribu sapi yang di potong artinya satu sapi di setiap dapur, tiga ribu lele per hari untuk setiap dapur, 450 liter susu segar yang artinya butuh 45 sampai 50 ekor sapi. Gambaran itu menunjukkan skala pasokan yang masif.
Namun, realitanya, angka-angka tersebut tidak tercermin dalam foto-foto menu MBG yang beredar di linimasa selama Ramadan atau sebelumnya. Masih banyak persoalan mendasar dalam pelaksanaan program ini yang ternyata perlu dibenahi.
Perlu pendekatan khusus
Sebenarnya, menurut Titi, secara gagasan program MBG ini baik, tapi untuk diterapkan di Indonesia Titi menilai program ini belum sepenuhnya siap. Kecuali dirancang dengan pendekatan khusus, mengingat Indonesia ini sangat beragam secara kultur maupun geografisnya, sehingga tidak bisa diseragamkan begitu saja.
Sementara yang terjadi hari ini, Titi lihat pelaksanaan program ini bersifat top down, dengan pendekatan seperti militeristik. “Tiba-tiba bikin dapur umum di wilayah-wilayah, sekarang hampir 24 ribu atau mungkin nambah lagi buat SPPG, dapur umum,” katanya.
Menurutnya, sejak awal program ini kurang melalui proses penjajakan yang memadai. Tidak ada kajian mendalam mengenai kecocokan program dengan keragaman sosial dan budaya pangan di Indonesia. Padahal, setiap daerah memiliki kebiasaan dan makanan pokok yang berbeda.
“Tidak semua wilayah terbiasa makan nasi atau ikan. Ada daerah Indonesia Timur yang makanan pokoknya sagu. Tidak ada sepertinya awal-awal pendekatan dari segi kultur,” katanya.
Pendekatan yang terlalu terpusat inilah yang membuat pelaksanaan di daerah terkesan sekadar memenuhi syarat proyek. Mulai dari pembangunan dapur umum hingga pengadaan kendaraan logistik. Seharusnya pendekatan dari bawah dengan melibatkan komunitas setempat, orang tua, warga, dan pengajar, yang Titi nilai lebih memahami kebutuhan serta kondisi riil di lapangan.
Libatkan komunitas
Ia menilai negara sebaiknya berperan sebagai fasilitator pendanaan, sementara pengelolaan teknis dipercayakan kepada mitra atau komunitas setempat dengan pendampingan ahli gizi. Pendekatan berbasis komunitas, menurutnya, akan lebih efisien karena memanfaatkan potensi yang sudah ada, alih-alih membangun infrastruktur baru secara besar-besaran yang berisiko terkesan sebagai proyek semata.
Pemerintah juga dinilai perlu berkoordinasi dengan komunitas sipil di tingkat akar rumput, seperti kader PKK dan para aktivis sosial yang selama ini telah terbiasa bekerja bersama masyarakat. Potensi tersebut, katanya, tinggal dioptimalkan dan diberdayakan.
“Kalau ada uang-uang insentif, akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada ibu-ibu atau siapapun yang terlibat langsung,” ujarnya.
Perlunya evaluasi menyeluruh
Titi menilai, secara ideal program ini seharusnya dihentikan, dana besar yang dialokasikan seharusnya bisa diprioritaskan untuk pendidikan. Namun ia juga realistis melihat konteks politik di baliknya. MBG merupakan program andalan Presiden saat kampanye, sehingga menurutnya kecil kemungkinan kebijakan tersebut akan dihentikan. Untuk itu Titi menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.
Ia pun berharap unggahan foto-foto MBG semakin luas lagi sebagai bentuk kontrol publik. “Mudah-mudahan sampai ke pembuat kebijakan. Tapi kalau sampai saja juga tidak cukup, mudah-mudahan mereka tidak tuli,” pungkasnya. [*}
