Anggaran Influencer Sebesar Rp14 Miliar melalui Rans Animasi Indonesia, ICW Curigai Adanya Konflik Kepentingan

Raffi Ahmad
Share

digitalMamaID — Di tengah rencana efisiensi besar-besaran terhadap belanja negara yang sedang digaungkan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, ICW justru menemukan ada dua Kementerian yang mengalokasikan anggaran mereka untuk pengadaan jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan yang digawangi oleh Raffi Ahmad tersebut diketahui telah dikontrak sebesar Rp 14,69 miliar oleh dua kementerian.

Berdasarkan laporan ICW melalui portal data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) di data.inaptoc.id, anggaran sebesar Rp14,69 berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mengontrak 5 paket melalui Museum dan Cagar Budaya serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengontrak tiga paket pada tahun anggaran 2025-2026.

Rincian paket pengadaan

Dalam laporan ICW yang diunggah pada awal November 2026 di media sosial X, ICW merincikan ada delapan paket pengadaan jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia. Delapan paket tersebut terdiri dari produksi hingga kontrak promosi penayangan di berbagai platform media sosial Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina serta kanal Youtube RANS Entertainment, hingga pengadaan yang menghadirkan Raffi Ahmad secara langsung.

Pada 2024, Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya mengadakan lima paket jasa publikasi meliputi penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment senilai Rp452 juta, penayangan Instagram Reels akun Raffinagita1717 sebesar Rp205 juta, penayangan Instagram Story akun Raffinagita1717 sebesar Rp575 juta. 

Selain itu terdapat juga kontrak event attendance sebesar Rp2,5 miliar dengan menghadirkan Raffi Ahmad langsung dalam acara serta penayangan konten TikTok Raffinagita1717 Rp144 juta, sehingga total keseluruhan lima paket tersebut mencapai Rp3,9 miliar.

Sedangkan KKP pada tahun 2025-2026 mengalokasikan anggaran melalui tiga satuan kerja. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan jasa influencer engagement Rp3,6 miliar, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengadakan jasa influencer engagement untuk pembangunan BINS senilai Rp3,6 miliar, begitu juga Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk jasa publikasi influencer Kampung  Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna sebesar Rp3,6 miliar.

ICW curigai ada konflik kepentingan

ICW menduga pengadaan tersebut mengarah pada satu penyedia dan menutup ruang persaingan. Misalnya spesifikasi pengadaan oleh Kemendikbudristek berupa penayangan konten video YouTube, Instagram Reels, Instagram Story dan TikTok di mana nama paketnya mencantumkan langsung kanal dan akun spesifik, yakni kanal YouTube Rans Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.

“Spesifikasi yang melekat pada figur dan akun tertentu membuat penyedia lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan jasa sejenis. Dengan demikian, meskipun dilakukan melalui katalog elektronik, pengadaan ini tidak serta-merta mencerminkan proses yang kompetitif dan terbuka,” ujar Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim dalam siaran pers.

Persoalan lain terlihat dari penetapan harga. Menurut Azhim, tiga komponen penayangan konten bahkan menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Selain itu, tiga paket KKP yang berasal dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai yang relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai metode perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai setiap paket.

ICW juga mengkritik keras alokasi belanja tersebut yang nilainya sangat fantastis, bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah yang digaung-gaungkan. 

Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Rp306,69 triliun dan meminta kepala daerah membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. Namun di sisi lain, belanja influencer saja harus menggelontorkan dana hingga Rp14 miliar.

Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 15 Tahun 2026 turut memotong dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa untuk mencicil pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Di saat yang sama, Kementerian Dalam Negeri mencatat 90 persen dari 546 daerah berkapasitas fiskal sangat rendah, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berencana melepas 9.000 dari 12.000 pegawai PPPK. 

“Ironisnya, biaya yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk membuat tayangan di Instagram Story milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di akun @raffinagita1717 mencapai Rp575,7 juta. Angka itu lebih besar daripada dana desa yang tersisa bagi dua desa pada 2026. Dari pagu dana desa Rp60,57 triliun, 58,03 persen dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih sehingga rata-rata desa hanya menerima sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta,” jelas Azhim.

ICW juga berpendapat bahwa pemerintah tidak seharusnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini melalui publik figur, apalagi publik figur tersebut memegang jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak Oktober 2024. 

ICW mencatat PT Rans Animasi Indonesia yang dibentuk pada 15 April 2020, sebelum 2024 tidak terdeteksi sebagai penyedia pengadaan pemerintah. Pada 22 Oktober 2024, Presiden melantik Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden dan setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan milik Raffi Ahmad.

“Kondisi ini menimbulkan persoalan konflik kepentingan karena seorang pejabat publik juga memiliki perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian dalam periode pemerintahan yang sama,” ujar Azhim.

Atas temuan-temuan tersebut, ICW menyampaikan lima tuntutan:

1. KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, meliputi KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.

2. BPKP dan Inspektorat Jenderal kedua kementerian mengaudit pengadaan tersebut, terutama terkait kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak Influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi instansi.

3. LKPP mengevaluasi pengadaan jasa pemengaruh melalui katalog elektronik, khususnya spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.

4. Presiden menghentikan pengadaan jasa pemengaruh yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian, sekaligus mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.

5. Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai utusan khusus presiden.

Klarifikasi Raffi Ahmad

Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden menyampaikan klasifikasinya melalui akun Instagram @raffinagita1717 dan menyampaikan permohonan maaf atas polemik kerja sama yang melibatkan perusahaannya dengan belanja promosi dari dua Kementerian. 

“Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebelum saya menjadi utusan khusus presiden serta kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terjadi saat saya menjabat sebagai utusan khusus presiden. Dalam video ini tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf. Sebagai bentuk pertanggungjawaban saya, menjawab keresahan publik dan melihat kondisi saat ini,” ujar Raffi.

Raffi juga menegaskan bahwa dirinya bersama The Dudas minus one berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan, terutama untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. 

Raffi juga menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama dan terbuka menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat, BPKP, ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing. “Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” ujar Raffi. [*]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

ORDER MERCHANDISE