digitalMamaID – Kelompok rentan seringkali hanya dianggap sebagai objek dalam janji-janji kampanye, tanpa adanya perubahan nyata yang mengarah pada kesejahteraan mereka. Ittu sebabnya penting untuk mengawal janji-janji kampanye tersebut.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung menggelar “Pengembangan Kapasitas Jurnalis: Cek Fakta Pilkada Jawa Barat 2024”. Pelatihan ini bertujuan untuk memberi keterampilan kepada jurnalis melakukan pemeriksaan fakta terkait komitmen pasangan calon Gubernur Jawa Barat terhadap kelompok rentan.
Pelatihan ini diikuti oleh jurnalis di Bandung, Sukabumi, dan Cirebon selama tiga hari, 18-20 November 2024 bertempat di Sekretariat AJI Bandung. Jurnalis berasal dari beberapa media massa seperti Detik Jabar, Pikiran Rakyat Media Network, Antara, Sukabumi Update, Trimuri, dan digitalMamaID.
Selama tiga hari peserta mendapatkan beberapa materi dari tiga narasumber, yaitu etika peliputan Pilkada oleh Ketua AJI Bandung Iqbal T. Lazuardi, pemaparan hasil riset kelompok rentan di Jawa Barat oleh Dosen Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran Bandung Dr. Tomi Setiawan, S.IP., M.Si, dan pemantauan Pilkada Jawa Barat oleh Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Fauziyah Hanifah.
Perlu rekonseptualisasi
Dalam pemaparannya, Tomi mengatakan, Indonesia belum punya dasar hukum yang bisa melindungi semua masyarakat yang memiliki kerentanan. Saat ini kelompok rentan hanya ada di UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). “Dalam UU ini kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan orang dengan disabilitas. Tampaknya ini perlu rekonseptualisasi tentang kelomok rentan,” kata Tomi saat menjadi pembicara, Senin, 18 November 2024.
Rekonseptualisasi itu bisa dengan melihat dari perspektif hukum, sosial budaya, kesehatan, ekonomi, politik, dan digital. “Sekarang ini ada masyarakat yang punya kerentanan digital. Misalnya saja pelanggaran-pelanggaran hak digital. Ada ancaman tak terduga seperti pelanggaran data, doxing, trolling, maupun cyberbullying,” katanya.
Hasil pemantauan DEEP Indonesia menunjukkan, kelompok rentan masih belum menjadi subyek dan dilibatkan dalam setiap proses tahapan pemilu. Hal ini masih terbukti dengan adanya pemaksaan terhadap pemilih dari masyarakat rentan untuk memilih calon tertentu.
Setelah mengikuti pelatihan ini, delapan jurnalis mendapatkan fellowship untuk melaporkan soal janji kampanye calon Gubernur Jawa Barat 2024 terhadap kelompok rentan. “Lewat program ini, AJI berharap masyarakat rentan ini mendapatkan haknya secara penuh pada Pilkada ini. Mereka tidak hanya dimanfaatkan untuk mendulang suara, tetapi mendengarkan suaranya dengan sungguh-sungguh,” kata Iqbal. [*]
