SAFEnet dan Remotivi Temukan 94 Konten Kritis Dihapus atas Permintaan Komdigi

ilustrasi takedown konten
Share

digitalMamaID – Sebanyak 94 dari 127 konten di media sosial yang dipantau Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dan Remotivi sepanjang April hingga Oktober 2026 dihapus atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Temuan ini memperlihatkan persoalan serius dalam tata kelola ruang digital, terutama ketika konten yang dibatasi justru berisi kritik dan ekspresi sah warga terhadap kebijakan pemerintah.

Berdasarkan pemantauan SAFEnet dan Remotivi, dari 127 konten yang mengalami moderasi, 94 konten (74 persen) di antaranya dihapus atas permintaan Komdigi, sedangkan 33 konten (26 persen) dimoderasi oleh platform media sosial atas dasar panduan komunitas masing-masing.

Hasil pantauan SAFEnet dan Remotivi

Platform X menempati peringkat pertama yang mengalami moderasi (56 konten, 44,1 persen), tetapi pemantauan Remotivi dan SAFEnet juga menemukan peningkatan moderasi di Threads (43 konten, 33,9 persen). Bentuk moderasi yang paling banyak dilakukan di Threads adalah geolock, yakni membatasi akses konten agar tidak bisa dilihat dari alamat IP Indonesia, yang terjadi pada 25 dari 43 konten.

Pemantauan SAFEnet dan Remotivi juga mencatat adanya tindakan moderasi atas inisiatif mandiri dari platform dengan dalih pelanggaran panduan komunitas. Platform TikTok dan Instagram dilaporkan menghapus sejumlah unggahan warga tentang situasi terkini yang terjadi di Kalimantan dan kabut asap di Palangka Raya. Kelompok Nalar Rawat melaporkan video investigasi ilmiahnya tentang karbon monoksida dan lonjakan ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) hingga 1.200 di Kalimantan Tengah dihapus TikTok hanya 16 jam setelah dipublikasikan.

Tren ini kian mengkhawatirkan, terutama ketika konten yang dimoderasi merupakan ekspresi sah warga. Secara keseluruhan, kritik terhadap Prabowo Subianto dan kritik terhadap pejabat serta pemerintahan sama-sama menjadi topik terbanyak, masing-masing 32 konten (25,2 persen). Moderasi kritik warga atas pemerintah dan terutama Prabowo bukanlah hal baru. Paling baru pemantauan Remotivi dan SAFEnet menemukan lonjakan moderasi terhadap protes warga atas lambatnya penanganan karhutla oleh pemerintah.

Figur publik dan pejabat pun tak luput dari penghapusan konten. Wendi Cagur misalnya, mengeluhkan jangkauan unggahan ulang di story-nya dibatasi setelah ia bersuara soal karhutla, sementara video Bupati Siak, Riau, Afni Zulkifli tentang penanaman pohon di lokasi bekas karhutla bahkan dihapus TikTok karena dianggap melanggar panduan komunitas, padahal isinya upaya pemulihan, bukan kritik.

Praktik moderasi semacam ini menyasar ekspresi yang seharusnya dilindungi. Menurut Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet, protes atas penanganan bencana yang mengancam kesehatan dan keselamatan warga adalah bagian dari kebebasan berpendapat dan hak memperoleh serta menyampaikan informasi yang dijamin UUD 1945 (Pasal 28E ayat 3 dan Pasal 28F), sekaligus cara warga menuntut hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat 1).

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahkan menegaskan bahwa orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata (Pasal 66). Membatasi jangkauan protes semacam ini berarti melucuti hak warga untuk bersuara tentang persoalan yang menyangkut keselamatannya sendiri.

Sejak awal November 2026, terdapat lonjakan besar warganet yang diancam setelah berekspresi, mengkritik, dan menuntut tanggung jawab pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Ancaman tersebut masuk melalui pesan pribadi yang meminta pengguna untuk menurunkan konten atau bahkan mengancam akan melaporkan akun tersebut dengan tuduhan melakukan tindak pidana.

Selain ancaman, SAFEnet juga mendapatkan laporan masyarakat yang mengalami intimidasi dan doxing (penyebaran data pribadi) terhadap warga di ruang digital, hingga mengancam anggota keluarga pengguna akun.

Buka ruang dialog

Berbagai temuan tersebut mendorong SAFEnet dan Remotivi meminta pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan moderasi konten yang berdampak pada kebebasan berekspresi warga.

Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, mengatakan pihaknya ingin mengundang Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid untuk memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai praktik moderasi konten yang dinilai sewenang-wenang.

Hal itu disampaikan Nenden dalam aksi damai yang digelar sejumlah aktivis di depan kantor Komdigi, Jakarta, pada Selasa, 17 November 2026. “Tapi sayang, hari ini Komdigi tidak hadir bahkan tidak merespon undangan kami yang sudah diberikan secara formal. Sehingga kami datang ke kantor untuk menyampaikan aspirasi, untuk menunjukkan bahwa kita tetap bersikeras untuk melakukan debat terbuka karena kami ingin menunjukkan dari hasil pemantauan masyarakat sipil, banyak sekali konten-konten yang seharusnya bisa dilindungi malah di-take down,” jelasnya dikutip digitalMamaID dari akun Instagram Safenetvoice pada Rabu, 18 November 2026.

Nenden menjelaskan, berdasarkan temuan SAFEnet dan Remotivi, dalam 2 bulan terakhir tercatat ada 127 konten yang dilaporkan dengan lebih dari 75 persen di antaranya terbukti dihapus atas permintaan pemerintah. Hasil pemantauan bahkan menunjukkan, konten-konten yang dihapus ini merupakan konten-konten ekspresi yang sah bukan berbahaya.

“Ini menunjukkan ada upaya pembungkaman kritik ataupun pembatasan ekspresi yang dilakukan oleh pemerintah di ruang digital,” tegasnya.

Situasi ini menurutnya tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena akan menurunkan kualitas demokrasi Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu juga bisa memperburuk ruang partisipasi masyarakat sipil dalam menyampaikan pendapatnya.

Senada dengan Nenden, Direktur Eksekutif Remotivi Yovantra Arief mengatakan, pihaknya masih membuka ruang dialog bagi Komdigi untuk menjelaskan langsung mengenai kebijakan moderasi konten yang banjir keberatan dan kekecewaan masyarakat.

“Kini bolanya ada di Komdigi, jika Menteri Meutya serius akan transparansi dan akuntabilitas lembaga yang dipimpinnya, maka kami tunggu undangan debat terbuka dari Komdigi,” ujar Yovantra dalam siaran pers yang dikutip dari website Koalisi Damai.

Yovantra menilai, debat terbuka adalah cara paling sederhana sekaligus efektif untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan akuntabilitas Komdigi secara langsung dalam menanggapi keberatan publik.

Tujuh tuntutan kepada pemerintah

Melalui aksi di depan kantor Komdigi, masyarakat sipil menyampaikan bahwa tata kelola ruang digital harus berpijak pada prinsip hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik.

Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan kewajiban bagi platform digital untuk memenuhi peraturan, tetapi juga harus bersedia membuka proses pengambilan keputusan dan menerima pengawasan publik.

Namun, Menteri Komdigi Meutya Hafid tidak menemui peserta aksi karena sedang melakukan kunjungan dinas ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini dibuktikan melalui unggahan di akun Instagram resminya @meutya_hafid. Peserta aksi pun menyayangkan ketidakhadiran tersebut setelah sebelumnya melayangkan surat resmi dan meminta ruang dialog.

Dalam aksi tersebut, masyarakat sipil menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah:

  1. Hentikan upaya kontrol narasi melalui praktik moderasi sewenang-wenang pada ekspresi kritis warga di media sosial.
  2. Kementerian Komdigi harus membuka informasi mengenai seluruh permintaan pemutusan akses melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten atau Sistem Analisis dan Monitoring (SAMAN) kepada publik sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas penggunaan kewenangannya.
  3. Setiap pembatasan harus disertai pemberitahuan dan alasan yang jelas, serta menyediakan mekanisme banding dan pemulihan konten atau akun dan/atau akses yang dibatasi secara tidak sah.
  4. Tinjau kembali aturan pembatasan konten, termasuk penggunaan istilah multitafsir, seperti meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, yang berpotensi membatasi kritik dan mendorong moderasi berlebihan.
  5. Hentikan pelibatan publik sekedar seremonial dan formalitas (manipulatif) dalam proses revisi regulasi tata kelola digital, proses pelibatan warga harus dilakukan dengan inklusif dan bermakna.
  6. Terapkan tata kelola ruang digital berbasis HAM dan memastikan setiap pembatasan memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas (three part test), transparansi dan akuntabilitas.
  7. Menteri Komdigi harus bersedia berdialog secara terbuka dengan publik untuk mempertanggungjawabkan kebijakan moderasi di ruang digital.

Transparansi moderasi konten menjadi pekerjaan rumah bagi Komdigi. Tanpa penjelasan yang terbuka mengenai alasan penghapusan dan mekanisme keberatan, kebijakan moderasi berisiko menjadi alat pembatas kritik.[*]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

ORDER MERCHANDISE