Draft RUEN Pertahankan Energi Fosil, Ancaman Polusi dan Krisis Iklim Mengintai Keluarga

Share

digitalMamaID – Ancaman krisis iklim dan polusi di balik draf Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) kini menjadi sorotan serius. Hal ini karena berpotensi mempertaruhkan kesehatan anak serta masa depan keluarga di Indonesia.

Penyusunan draf ini bahkan dilakukan di tengah rentetan bencana ekologis sepanjang 2026. Mulai dari lonjakan titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga kabut asap beracun yang memicu puluhan ribu balita terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Draf untuk periode 2026–2035 ini disusun dengan masih bertumpu pada energi fosil. Padahal, energi fosil sudah diketahui akan habis dan sudah menyebabkan dampak buruk besar untuk masyarakat dan negara.

Organisasi masyarakat sipil Trend Asia kemudian mengeluarkan catatan kritisnya pada awal November 2026. Mereka menilai, peta jalan energi nasional untuk sepuluh tahun ke depan ini belum berpihak pada keselamatan warga.

Alasannya, Trend Asia masih melihat draf ini masih mengabaikan daya dukung lingkungan demi mengejar target pertumbuhan ekonomi semata. Bahkan, dampak nyata dari kebijakan energi yang tidak berkelanjutan tersebut sudah dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah.

Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, titik api karhutla melonjak hingga lima kali lipat menjadi 32.021 titik. Lokasinya mengepung kawasan konsesi tambang, perkebunan sawit, dan kehutanan. Bencana ekologis ini sekaligus menghanguskan lebih dari 200 ribu hektare lahan.

Asap beracun akibat kebakaran tersebut diproyeksikan memicu 1.700 kematian prematur pada Agustus 2026 serta menyebabkan lebih dari 200 ribu warga terserang ISPA per Oktober 2026, dengan lebih dari 60 ribu penderitanya merupakan balita. Kondisi ini memperburuk trauma masyarakat setelah bencana banjir dan longsor akibat Siklon Senyar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir 2025 yang merenggut lebih dari 1.100 nyawa.

Bencana jadi bagian dari dampak ekstraksi energi

Meski krisis ekologis terus berulang, draf RUEN 2026–2035 tetap memperlakukan bencana seolah bukan bagian dari dampak sektor energi. Indikator lingkungan dalam dokumen tersebut hanya berfokus pada emisi dan reklamasi tambang tanpa memperhitungkan luas hutan, lahan, dan sumber air bersih yang dikorbankan.

Alih-alih menghentikan energi kotor, draf RUEN justru mengubah kata pelarangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru menjadi sekadar mengatur, sembari merencanakan penambahan 6,3 GW PLTU baru hingga 2034 serta mempertahankan target bauran batu bara minimal 25 persen pada 2050.

Ironisnya, solusi transisi energi yang ditawarkan dalam draf RUEN melalui proyek bioenergi skala industri justru berpotensi menambah tekanan pada hutan yang menjadi benteng pertahanan warga dari banjir dan karhutla. Pengembangan biomassa kayu untuk campuran pembangkit listrik serta pembukaan perkebunan tebu dan sawit untuk bahan bakar nabati membutuhkan jutaan hektare lahan yang mengancam ruang hidup masyarakat adat dan petani lokal.

Trend Asia mencatat bahwa praktik biomassa telah memicu deforestasi seluas 240.622 hektare. Sementara proyek strategis pangan dan energi di Papua Selatan berpotensi membabat hampir 700 ribu hektare hutan.

Insentif untuk pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas

Manajer Program Bioenergi Trend Asia Amalya Reza Oktaviani, menegaskan, peta jalan energi seharusnya membebaskan masyarakat dari jerat polusi dan perampasan lahan, bukan melegitimasi pembabatan hutan atas nama energi hijau. “Penggunaan biomassa kayu, tebu untuk etanol, dan sawit untuk biodiesel skala industri hanya menambah sumber emisi baru sekaligus merampas ruang hidup petani dan masyarakat adat,” katanya.


Ia mendesak pemerintah agar segera menghentikan proyek bioenergi monokultur skala besar dan mengalihkan dukungan serta insentif nyata pada energi surya, angin, dan energi terbarukan berbasis komunitas. Solusi ini sudah terbukti dampak sirkularnya di masyarakat.

Alih-alih membuka lahan baru, pemerintah dinilai dapat memaksimalkan potensi energi terbarukan Indonesia yang mencapai 3.687 GW, terutama melalui percepatan program 100 GWp Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang diluncurkan pada Agustus 2026. Pemanfaatan PLTS atap pada level rumah tangga dinilai sebagai langkah paling cepat dan aman karena tidak memicu konflik lahan maupun merusak lingkungan sekitar.

Namun, langkah ini membutuhkan dukungan insentif dan subsidi dari negara agar masyarakat tidak terbebani biaya pemasangan awal. Dan solusi ini juga sekaligus memastikan lebih dari 1,2 juta warga Indonesia yang belum menikmati aliran listrik dapat segera terlayani.

Juru Kampanye Energi Terbarukan Trend Asia, Beyrra Triasdian, menekankan bahwa program 100 GWp PLTS dalam RUEN wajib mendahulukan kebutuhan warga biasa, terutama mereka yang belum memiliki akses listrik andal dan terjangkau. Beyrra meminta pemerintah segera membuka skema hibah pembangunan, subsidi yang tepat sasaran, dan pendampingan teknis agar masyarakat memiliki kendali atas energi bersih di lingkungannya sendiri.

“Rantai pasok energi terbarukan harus memperkuat pekerja lokal serta menyejahterakan rakyat, bukan mengulang praktik eksploitasi lama dengan label energi bersih,” tuturnya.

Masih bergantung pada “energi kotor”

Selain persoalan bioenergi, draf RUEN juga disorot karena membuka celah perpanjangan usia energi fosil demi melayani kebutuhan listrik berskala raksasa dari pusat data atau milik perusahaan teknologi asing, seperti Microsoft dan Amazon. Kebutuhan listrik pusat data yang menyala selama 24 jam penuh di wilayah Jakarta, Jawa Barat, hingga Batam kerap dijadikan alasan untuk membangun pembangkit batu bara dan gas baru.

Padahal, skema kontrak jangka panjang dengan pembangkit swasta berpotensi membebani keuangan negara dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Ini bisa terjadi apabila perusahaan teknologi global tersebut kelak beralih sepenuhnya ke energi bersih dan meninggalkan pasokan listrik fosil di dalam negeri.

Peneliti Trend Asia Alfa Arifia Setiawan mengingatkan agar Indonesia tidak sekadar menjadi tempat penampungan polusi dan krisis air bagi ekonomi digital negara lain sementara keuntungannya dinikmati korporasi asing. “Pemerintah harus mengembalikan aturan larangan pembangunan PLTU baru, menghapus rencana penambahan pembangkit batu bara dari draf RUEN, serta mewajibkan seluruh operasional pusat data dipasok oleh energi terbarukan dengan tetap memprioritaskan kebutuhan listrik masyarakat luas,” tuturnya.

Ketergantungan pada energi kotor juga semakin menguat melalui pembiaran operasional PLTU captive di kawasan industri pengolahan nikel serta rencana penghidupan kembali proyek gasifikasi batu bara (DME) pengganti LPG yang berbiaya mahal dan beremisi tinggi. Manajer Program Kampanye Mineral Kritis Trend Asia, Rizki Maulana Hakim, menilai bahwa fleksibilitas regulasi dalam draf RUEN justru menjebak Indonesia dalam rantai pasok industri yang kotor dan menjadikan agenda pensiun dini pembangkit batu bara sekadar ilusi.

“Tanpa keberpihakan yang tegas pada energi bersih dan perlindungan ekosistem, kebijakan energi nasional dikhawatirkan hanya akan mewariskan beban biaya listrik yang mahal serta lingkungan yang tidak lagi aman bagi tumbuh kembang generasi mendatang,” ujarnya. [*]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler

ORDER MERCHANDISE