digitalMamaID – Tahun 2017, Komunitas Jatayu (Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu) memenangkan gugatan atas tidak adanya izin lingkungan rencana pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Indramayu 2 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Sayangnya, kemenangan ini masih belum membuat perempuan Jatayu bebas dari perjuangan karena ancaman kehilangan lahan dan berkurangnya sumber pangan masih nyata.
“Saya, mah, masih mau terus berjuang. Kalau lahannya habis diambil PLTU, saya mau kerja apa? Selama ini, saya menggantungkan hidup jadi buruh tani. Memang sudah menang, PLTU kedua tidak jadi dibangun, tapi saya enggak boleh lengah. Harus bisa mempertahankan,” ujar Ramini (45), salah seorang perempuan Jatayu, saat ditemui digitalMamaID, medio Oktober 2026.
Di tengah teriknya matahari Indramayu dan fenomena alam El Nino yang membuat iklim sangat kering dan panas, siang itu Ramini dan empat temannya masih berada di tengah sawah. Mereka berjalan mundur sambil menanam benih padi. Sesekali ia menegakkan pinggangnya yang sejak pagi sudah bergelut dengan lumpur sawah.
Subuh hari pukul 04.00 Ramini sudah bangun lalu bergulat dengan dapur dan kompor. Menggoreng ikan asin, menanak nasi, dan menyiapkan sarapan pagi untuk suami, anak, dan cucunya, juga bekal makan siang untuknya di sawah. Setelahnya, ia sedikit membereskan rumah sebelum berganti pakaian dinas ke sawah.
Pukul 06.30, ia sudah bergerak menuju sawah. Menjadi buruh tani sudah dilakoni sepanjang usia dewasanya. Kali ini, menanam benih padi yang diupah Rp100.000 sehari dengan jam kerja pagi hingga sore.
Kebergantungannya pada lahan terasa nyata, selain menjadi mata pencaharian, lewat tangan terampilnya sebagai buruh tani ia bisa membesarkan kedua anaknya, membantu adiknya, hingga memperbaiki tempat tinggalnya agar tidak kebanjiran.
Maka dari itu, jika lahan di desanya menyempit, ia merasa terancam. Bagaimana penghidupannya ke depan?
Tidak ada lapangan kerja dari PLTU
Tahun 2007, bangunan baja dan beton itu berdiri menjulang di pesisir pantai Desa Mekarsari. Warga yang kebanyakan tidak tuntas sekolah itu hanya dikabari akan ada sebuah pembangkit listrik tenaga uap di kampungnya. Akan menyedot banyak lapangan kerja, begitu kabarnya.
“Tapi, ah, enggak juga. Memang sih, awal dibangun, mau beroperasi, ada tawaran untuk kerja di sana. Malah ada yang sempat diminta bayaran. Uang sudah masuk, kerja tidak jadi,” ujar Darwini (37).
Bahkan, bekerja di posisi mana saja, warga banyak yang tidak tahu. Namun diakui, ada sebagian warga daerah sekitar yang kerja di PLTU, tapi tidak banyak.
Penghidupan masyarakat desa mayoritas dari lahan saja. Sebagai buruh tani, berkebun, atau mencari rebon (udang kecil) di pantai.
Meski Indramayu sudah dikenal sejak lama banyak menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri, tetapi kehadiran PLTU menjadi dorongan berikutnya. Banyak warga meninggalkan desanya untuk kerja ke luar negeri demi mencari penghidupan yang lebih baik.
Darwini juga begitu. Lulus setara SMP, dia tidak lanjut sekolah. Dia memilih bekerja ke Arab. “Untuk bantu orangtua. Saya mah, enggak punya pengalaman remaja kayak ABG (Anak Baru Gede, red) sekarang,” ujar ibu dua anak ini.
Sekalinya pulang, ia memutuskan menikah. Selepas anaknya sudah agak besar untuk ditinggal, ia kembali melanglang buana bekerja di sektor domestik. Selain di Arab, pernah juga di Taiwan, dan dalam waktu dekat ia akan bertolak ke Singapura.
“Pilihan hidupnya sudah begini. Tapi saya masih mau peduli sama warga desa karena masih banyak keluarga dan kerabat di sini. Bergabung dengan Jatayu membuat saya merasa lebih beruntung. Saya jadi tahu berita terbaru, misalnya tentang PLTU, kalau itu tuh enggak bagus untuk masyarakat desa ke depannya. Tapi kalau orang lain (yang tidak bergabung dengan Jatayu) itu enggak tahu info apa-apa. Jadi menganggap PLTU itu ya bagus-bagus saja, padahal ada dampak jelek juga untuk mereka,” tutur Darwini.
Dulu abu hitam, sekarang abu putih
Jena (50), ibu 4 anak dan 7 cucu warga Desa Mekarsari lainnya menceritakan ada perubahan penampilan saat bekerja di ladang setelah PLTU berdiri. Sehari-hari ia bekerja di kebun milik orang lain untuk merawat banyak tanaman, seperti terong, mentimun, dan lainnya.
Perubahan penampilan itu adalah kaos panjang yang digunakan sebagai masker untuk melindungi hidung dan mulutnya. Bisa dibayangkan, pakaian hariannya saat bekerja di kebun mengenakan celana training panjang, kaos tangan panjang, kerudung, topi lebar pelindung sinar matahari, serta baju atau kain pembungkus topi yang diikat sampai ke dagu. Dan kini, ditambah satu kaus lagi sebagai masker.
Bukan sekadar outfit of the day, tapi untuk menghalau debu masif yang menerpa wajahnya saat di kebun. “Kalau lagi di kebun, saya tuh begini (memeragakan tangannya menggunakan kerudung atau kain untuk menutup hidung dan mulut). Karena abu hitamnya tuh mengganggu. Ya penglihatan, ya saat nafas. Bikin enggak nyaman,” ujarnya.
Apakah abu hitam dari sisa pembakaran di PLTU itu menyebabkan gangguan pernafasan warga, tidak pernah ada pernyataan tersebut dari fasilitas kesehatan setempat, seperti puskesmas. Tapi pernah ada warga yang memeriksakan anaknya yang sakit batuk ke dokter yang praktik di klinik sendiri, dinyatakan gangguan tersebut salah satunya dari abu PLTU.
Tapi, abu hitam itu dulu. Sekarang abunya berganti jadi putih. Hal ini terutama sejak penerapan co-firing di PLTU. Mulanya, praktik co-firing digadang-gadang sebagai transisi energi yang lebih bersih, dari batubara menjadi pembakaran kayu dari daerah sekitar.
Rupanya, praktik co-firing ini juga mendapat kecaman dari masyarakat. Trend Asia menilai, program yang mencampurkan pembakaran batubara dengan biomassa ini dianggap sebagai solusi palsu yang hanya menunda atau menggagalkan rencana pensiun dini PLTU batu bara di Indonesia.
Contoh residu program ini adalah abu putih yang diceritakan Jena. Bahkan, dampaknya pada kerusakan lingkungan selain sebagai penyebab polusi juga banyak.
Sebuah studi masyarakat sipil yang dilaporkan LBH Jakarta menuturkan, pengurangan emisi dari co-firing hanya di bawah tiga persen, atau sangat kecil. Namun potensi bahanya tinggi karena bisa meningkatkan plusi udara berbahaya seperti partikel halus, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida.
Program penyediaan bahan baku biomassa (seperti sekam padi atau tanaman energi) membebani petani lokal. Juga memicu perubahan fungsi lahan pertanian aktif, serta menciptakan ketidakpastian harga dan penyerapan hasil bagi warga yang terlibat dalam rantai pasok.
Hilangnya pohon kelapa
Pernah ada masanya, warga Desa Mekarsari panen buah kelapa dengan melimpah. Satu rumah, bisa panen satu mobil bak terbuka karena pohon kelapa tumbuh subur hingga halaman rumah. Kelapa pun harganya murah, mudah didapat, dan jumlahnya banyak.
Sebagai daerah pesisir, sudah sepantasnya banyak pohon kelapa di sekitar pantai. Tapi, hal itu sudah tak terjadi lagi di Desa Mekarsari.
Seperti sihir dalam semalam, sejak PLTU berdiri, satu persatu pohon kelapa mati, tumbang tak bersisa. Warga mengangap ini ulah kwangwung (sebutan masyarakat lokal untuk serangga hama pohon kelapa) yang menyerang pucuk hingga tak bisa tumbuh optimal dan akhirnya mati.
“Tapi saya enggak percaya. Masa gara-gara kwangwung, semua pohon kelapa pada mati. Malah itu, perusahaan tambak udang di pantai, menanam lagi pohon kelapa tahun-tahun kemarin, sama, itu juga mati semua, atau tumbuhnya jelek, tidak berbuah,” ujar Surmi (54), salah seorang perempuan Jatayu yang kerap berdiri paling depan saat aksi melawan PLTU yang merusak lingkungan.
Kini, tak ada lagi pohon kelapa berjejer hingga ke pantai. Rumah-rumah warga seakan kehilangan jejak pohon kelapa. Malah kalau butuh kelapa, sekarang harus beli dari pasar dengan harga yang tidak murah.
Bagi Surmi, sawah dan kebu adalah kesehariannya. Hidupnya dari kebun dan sawah. Dia tidak sekolah karena menurut ibunya, lebih penting pandai mencari kesempatan di ladang dan sawah untuk bisa hidup.
Baca tulis pun Surmi kesulitan. Pernah dulu ia diajari baca tulis oleh ustadzah guru ngaji. Tapi Surmi mengaku sekarang sudah banyak yang lupa lagi. Nama dan tanda tangan saja yang ia masih ingat.
Tapi, suara Surmi sangat vokal di perjuangan mempertahankan lahan kehidupannya. Meski menang gugatan akan rencana pembangunan PLTU II yang tidak jadi itu, dampak keberadaan pembangkit yang sudah berdiri masih dia rasakan.
Sakit katarak pada matanya membuat dia berulang kali menjalani prosedur operasi. Kini dia harus berkacamata, termasuk saat berkebun kacang panjang.
Dekat pantai tapi sulit air
Surmi mengaku tak kesulitan air untuk kebutuhan di rumah. Ini karena dia pakai air pompa dari sumur bor bersama warga lainnya. Tapi, kehadiran PLTU di sekitar desanya menganggu pasokan air pada tanaman di sawah dan kebun. Lahan yang dulu tak sulit air, kini hanya mengandalkan irigasi.
“Kalau sawah padi masih aman, meski airnya giliran dari irigasi. Itu saja tetap berdampak pada produksi beras. Biasanya dapat 6 ton, sekarang tiap panen 3 ton saja, dapat 4 ton itu sudah bagus. Apalagi tanaman di kebun jadi terganggu. Air memang ada, tapi kelihatannya kualitasnya memburuk. Tanaman kacang panjang jadi mentek-mentek (tidak optimal). Banyak buntutnya padahal baru sekali panen. Itu karena pasokan airnya kurang jadi ganggu ke pertumbuhan,” kata Surmi.
Kehadiran PLTU Indramayu juga berdampak buruk pada pencari rebon. Kini mereka harus agak jauh ke tengah laut untuk dapat tangkapan. Di pesisir, rebon semakin sulit didapat karena aktivitas PLTU seperti hilir mudik kapal tongkang, belum lagi sisa limbah pabrik yang dibuangnya ke laut.
Dulu, Surmi bersama mendiang suaminya menanam bawang merah. Bertahun-tahun mereka kerap merugi, untung-untungan kalau panen. Ini karena air di desa yang semakin terbatas. Pasokan air juga digunakan oleh PLTU dalam kapasitas besar, jauh dari penggunaan publik.
“Tahun lalu suami saya meninggal. Saya tidak lagi menanam bawang merah. Capek, sudah tidak ada tenaga. Menanam bawang itu butuh air banyak biar hasilnya bagus. Kalau airnya sedikit, harus banyak keluar tenaga untuk merawatnya. Saya sudah tidak kuat,” tuturnya.
Perempuan pejuang
Sembilan tahun berlalu, tapi perempuan Jatayu masih cemas lahan mereka diserobot. Padahal, sebagian besar lahan itu milik negara, yang juga berarti milik mereka sebagai warga negara. Persoalannya, beberapa pemilik lahan baik yang berasal dari masyarakat setempat maupun negara, masih dirasa menunggu celah untuk mencuri lahan itu dari sebagian warga yang bekerja sebagai buruh tani.
Sejak 2007, hidup masyarakat Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu tak sama lagi. Mulanya, masyarakat hanya tahu akan dibangun PLTU batu bara. Katanya, PLTU ini akan menghasilkan 990 MW, jumlah listrik yang besar yang bisa digunakan di sepanjang Pulau Jawa dan Bali.
PLTU pun beroperasi pada 2010, dan diresmikan pada 2011 oleh Menteri ESDM kala itu. Di sinilah, warga mulai merasakan dampak kehadiran bangunan beton yang menjulang di pesisir pantai mereka. Aktivitas tiga pembangkit listrik ini ternyata berdampak panjang bagi warga.
Maka dari itu, Surmi, Ramini, Darwini, dan Jena masih mau berjuang bersama Jatayu. Kehidupan di Desa Mekarsari tak bakal berhenti di mereka. Akan ada anak cucu yang harus dijamin masa depannya, setidaknya melalui ketahanan pangan dan keberadaan lahan.
“Saya masih mau berjuang. Saya senang dapat pengetahuan baru dari banyak orang. Kalau perjuangan ini berhasil, saya juga, kan, ikut merasakan. Jangan sampai saya diam saja. Nanti saya dibilang, kalau sudah enak ikut merasakan, tapi tidak ikut berjuang,” kata Ramini.
Bagi Surmi, perempuan yang berjuang punya peran sendiri. “Perempuan itu kuat-kuat lho. Apalagi kalau soal keluarganya. Dari pengalaman saya, saat melawan dampak buruk PLTU yang ada di desa, saya melihat suara setiap orang itu berarti, termasuk suara perempuan,” katanya.
Perjalanan Surmi bersama Jatayu membawa pengalaman tak terlupakan seumur hidupnya. Kali pertama di hidupnya, dia bisa naik pesawat. Ke luar negeri pula, tepatnya bertemu perusahaan di Jepang yang menjadi bakal calon investor untuk membangun PLTU kedua.
Di forum lintas negara itu, Surmi jadi satu-satunya perempuan dari daerah terdampak PLTU Indramayu. Bersama dua orang warga dari desa tetangga, mereka menceritakan kesulitan hidup dan apa yang dirasakan kebanyakan warga dengan adanya PLTU pertama.
Investasi tersebut akhirnya dibatalkan. Gugatan Jatayu menang. Tapi Surmi tidak mau jumawa. Harus terus kritis. Buktinya, ada program co-firing yang menurutnya jadi celah lain yang mengganggu hajat hidup warga desa di sekitarnya.
Kelihatannya, Surmi dan perempuan Jatayu lainnya baru bisa tidur tenang jika sudah merasa aman lahannya tidak bakal diserobot. Entah kapan, tapi mereka percaya keadaan akan lebih buruk jika tidak ada yang bersuara.
Menjaga bumi demi ketahanan pangan
Rodi bin Kendri baru saja selesai mendapat operasi di kaki kanannya akibat asam urat. Namun Ketua Jatayu yang sejak lama lantang melawan pengambilalihan lahan produktif sepihak ini masih aktif berkegiatan ke sana ke mari.
Ditemui usai tawasulan malam Jumat di rumahnya, ia menegaskan jika perjuangan komunitasnya fokus pada isu pertanahan. “Melalui kerja keras bersama LBH, WALHI, aktivis nasional, dukungan internasional, kami berhasil menguasai kembali lahan yang awalnya akan dibangun. Lahan tersebut kini dapat dikelola oleh warga, mengubah nasib buruh tani lebih panjang penghidupannya,” katanya.
Kekhawatiran utama Jatayu berawal dari ancaman hilangnya lahan produktif akibat ekspansi pengusaha. Mereka menekankan pentingnya menjaga bumi demi ketahanan pangan.
Hilangnya pohon kelapa yang telah berlangsung selama 15 tahun terakhir dinilai menjadi penyebab suhu udara di wilayah Indramayu Barat menjadi sangat panas. Warga khawatir jika kerusakan ini dibiarkan hingga 30 tahun, dampaknya akan meluas ke seluruh kabupaten.
Dia mengatakan, pembangunan PLTU menggunakan lahan seluas 279 hektar. Seluruh lahan yang digunakan merupakan lahan sawah produktif yang seharusnya tidak boleh dialihfungsikan. “Indramayu sendiri dikenal sebagai lumbung padi yang memiliki karakteristik wilayah datar tanpa gunung, sehingga dinilai tidak layak untuk kawasan industri yang menghabiskan lahan,” kata Rodi.
Sejak adanya PLTU, terjadi masalah pembagian air yang memicu krisis air. Sebelum adanya PLTU, wilayah tersebut tidak pernah kekurangan air dan terkenal sebagai penghasil bawang merah yang membutuhkan pasokan air stabil. Akibat krisis air ini, petani sering mengalami gagal tanam (terutama padi) pada musim tanam kedua. Keberadaan waduk (Jatiluhur dan Sadawarna) serta irigasi saat ini masih belum mampu mengatasi krisis air tersebut.
“Gagal tanam memaksa warga menghabiskan tabungan mereka untuk bertahan hidup hingga 10 bulan. Untuk menutupi kebutuhan, warga terpaksa saling berutang. Perekonomian warga sangat terbantu oleh kiriman uang dari anggota keluarga yang bekerja sebagai TKI di luar negeri, yang menyokong sekitar 40% ekonomi pangan di daerah tersebut,” katanya.
Oleh karena itu, Jatayu menolak segala bentuk pembangunan yang menghabiskan lahan produktif. Pada tahun 2022, perjuangan mereka membuahkan hasil dengan pembatalan pembangunan PLTU 2 setelah pihak Jepang menarik investasinya. Meski demikian, Rodi menegaskan jika Jatayu harus tetap waspada dan terus bergerak memperjuangkan hak atas tanah mereka agar tidak dikuasai oleh pengusaha yang tidak memikirkan kesejahteraan bersama. [*]
