digitalMamaID – Masyarakat mendesak pemerintah untuk mengunci anggaran pembenahan transportasi umum di Bandung Raya dalam APBD 2027 dan tahun-tahun selanjutnya. Desakan penting diprioritaskan karena persoalan transportasi merupakan salah satu hajat hidup orang banyak yang selama ini tak kunjung dibenahi.
Demokrasi Kita bersama Aliansi Wargi Bandung Peduli Transformasi Angkot meluncurkan gerakan Anggarkan Transum! untuk mendorong komitmen pemerintah daerah dalam penganggaran transportasi umum, terutama menjelang penyusunan APBD 2027. Di tengah permasalahan kemacetan yang masih menjadi keluhan nomor satu warga Bandung, anggaran transportasi umum perlu menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat atas mobilitas yang layak.
Hak ini tidak cukup dipenuhi melalui pembangunan infrastrukturnya saja, tetapi juga membutuhkan kepastian anggaran agar layanan dapat beroperasi secara berkelanjutan. “Masyarakat berhak bergerak dengan mudah, bebas, dan nyaman. Karena itu, pemerintah perlu memiliki political will untuk menyediakan transportasi umum yang baik dan andal. Pemerintah juga harus mau menganggarkan subsidi untuk transportasi umum. Di negara-negara maju, transportasi umum mendapatkan subsidi karena layanan ini memang dibutuhkan masyarakat. Jadi, pemerintah tidak cukup hanya menyediakan angkutan, tetapi juga harus memastikan layanan tersebut bisa diakses dengan baik,” ungkap Dr. Ratna Agustina, Akademisi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) ITENAS dalam konferensi pers gerakan Anggarkan Transum! di Museum Kota Bandung, Selasa, 13 Oktober 2026.
Menurutnya, Bandung sudah jadi kota metropolitan yang memiliki pergerakan masif di dalamnya. Sehingga, jika banyak transportasi umum yang tampak kosong atau sepi, bukan karena tidak ada permintaan, tapi karena pelayanan dan infrastrukturnya yang perlu diperbaiki.
Ratna menuturkan, potensi pengguna transportasi umum di kawasan Bandung Raya sangat besar. Hanya saja, pengelolaannya belum optimal. Salah satunya karena rendahnya political will pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan transportasi umum.
Data yang dikumpulkan Demmokrasi Kita menyebutkan, warga Bandung menanggung ongkos nyata akibat buruknya pengelolaan transportasi kota. Sebanyak 37% pengeluaran bulanan warga Bandung habis untuk biaya mobilitas. Bandung menyandang predikat kota termacet se-Indonesia, sekitar 129 jam waktu warganya terbuang akibat macet. Ini membuat sebanyak 40 persen warga mengalami kelelahan fisik saat bermobilitas di Bandung. Belum lagi bicara pencemaran udara, 70 persen berasal dari emisi kendaraan bermotor yang memengaruhi kualitas udara dan kesehatan pernafasaan.
“Kerugian minimal Kota Bandung akibat macet mencapai Rp12 triliun setiap tahunnya. Jumlah ini bahkan setara dengan 3 tahun operasional Transjakarta,” ujar Alia Sarastita, Koordinator Politik dan Kebijakan Demokrasi Kita.
Kemacetan di Bandung diperparah dengan tidak adanya trasportasi umum yang andal. Sehingga membuat masyarakat tidak suka menggunakan transportasi umum, lalu berpindah ke kendaraan pribadi atau ojek online sebagai solusi mandiri. Hal itu membuat kepadatan lalu lintas bertambah dan menyebabkan macet yang melumpuhkan semua moda kendaraan. Ini adalah gambaran dari lingkaran setan yang sulit diurai jika transum tidak segera dibenahi.
Di balik gerakan Anggarkan Transum!
Gerakan Anggarkan Transum! hadir untuk mengawal alokasi anggaran demi keberlanjutan layanan transportasi umum di Kota Bandung. Ditambah lagi, momentum pembangunan BRT Cekungan Bandung saat ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat layanan transportasi umum di Kota Bandung.
Namun, keberlanjutan layanan ini sangat bergantung pada kepastian pembiayaan operasional melalui APBD 2027 dan tahun-tahun berikutnya. “Untuk mengoperasikan keseluruhan program BRT dan feeder dibutuhkan anggaran sekitar Rp633 miliar,” kata Alia.
Berdasarkan skema pembiayaan yang sudah diumumkan pemerintah, 42.9 persen ditanggung Pemerintah Kota Bandung, 30.9 persen ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan sisanya menjadi kewajiban pemerintah kabupaten lainnya di Cekungan Bandung. “Artinya, ada kebutuhan anggaran sebesar Rp257 miliar di APBD Kota Bandung dan Rp185 miliar di APBD Provinsi Jawa Barat yang secara khusus perlu kita kawal,” ujar Alia.
Dia menegaskan, rencana ini perlu dikunci lewat komitmen anggaran dan kebijakan yang menjamin bahwa ada progres yang konsisten dan terukur, lintas tahun, dan lintas kepemimpinan. Jangan sampai, semua program pembenahan transum mangkrak dan menguap setiap berganti periode pemimpin seperti yang sebelumnya sering tejadi.
Alia percaya, kapasitas fiskal pemerintah, terutama Pemkot Bandung, sebetulnya mumpuni untuk mengupayakan transportasi publik yang optimal. Penyusunan anggaran adalah soal prioritas. Selama ini, porsi anggaran untuk transportasi umum di Kota Bandung baru 0,27 persen dari APBD. Angka yang rendah untuk mendukung kesejahteraan warganya lewat transportasi. Angka itu jauh tertinggal dari kota lain yang wilayahnya lebih kecil, misalnya Kota Semarang yang porsi anggaran transumnya sudah mencapai 5 persen.
Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan di Dinas Perhubungan Kota Bandung Asep Kurnia menjabarkan, kemacetan di Bandung disebabkan oleh perubahan fungsi kota sebagai pusat jasa perdagangan. Ini yang membuat mobilisasi di dalam kota dipadati juga oleh orang-orang dari luar kota.
Dia sepakat jika jumlah kendaraan yang hilir mudik di Bandung sudah jenuh dan tidak seimbang dengan kapasitas jalanannya. Sayangnya, kebijakan untuk membatasi jumlah kendaraan tidak sepenuhnya ada di tangan Pemkot Bandung.
Menurutnya, kemacetan lalu lintas merupakan tantangan perkotaan yang kompleks dan memerlukan penanganan multisektoral. “Pemerintah kota sendiri telah merumuskan sejumlah langkah strategis yang mencakup manajemen lalu lintas, pembangunan infrastruktur, pembenahan transportasi publik, hingga penerapan regulasi pembatasan kendaraan pribadi,” kata Asep.
Antara lain menerapkan strategi distribusi waktu perjalanan dengan mengatur jam mask sekolah dan instansi agar volume kendaraan tidak menumpuk bersamaan. Lalu, membenahi perlintasan sebidang dengan kereta api salah satunya membangun flyover.
BRT sebagai opsi transportasi umum yang andal
Bicara transum, Asep menuturkan jika Kota Bandung sudah punya banyak opsi, tinggal dioptimalkan. Opsi terbaru ialah Bus Rapid Transit (BRT) Cekungan Bandung yang melayani mobilitas masyarakat di sekitar Bandung Raya. “Kewajiban kami sebetulnya menyediakan opsi-opsi bagi warga untuk berkendara. BRT hadir untuk memberi opsi transportasi publik yang lebih aman, nyaman, terjangkau, dan tepat waktu,” katanya.
Akan tetapi, pembangunan dan pengoperasian sistem transportasi berbasis BRT membutuhkan alokasi pembiayaan yang besar. Oleh karena itu, tingkat keterisian penumpang menjadi tolok ukur utama agar investasi infrastruktur tidak sia-sia. Masyarakat diharapkan secara penuh beralih dari sepeda motor, ojek daring, maupun kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Untuk mempercepat peralihan tersebut, dukungan regulasi pembatasan kendaraan pribadi dinilai sangat krusial. Selain skema ganjil-genap, pemerintah kota juga mencermati wacana skema jalan berbayar elektronik. Meskipun payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) terkait ERP sudah ada, pengerjaannya masih memerlukan kesiapan modal serta infrastruktur teknologi pendukung yang memadai.
Pekan Raya Angkot, hadirkan uji coba feeder mandiri
Sebagai aksi lanjutan dari gerakan Anggarkan Transum!, pada November mendatang akan diselenggarakan pekan Raya Angkot yang merupakan hasil ririungan warga Bandung secara mandiri. Ini merupakan bentuk partisipasi dalam mengembangkan layanan transportasi umum yang lebih andal dan terjangkau sekaligus menawarkan pilihan perjalanan yang lebih beragam.
Aksi ini menjadi bagian dari dorongan warga agar pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung pengembangan dan keberlanjutan layanan transportasi umum di Kota Bandung. “Harapan kami, pemerintah sekarang benar-benar memiliki kemauan politik, komitmen, dan konsistensi untuk memperbaiki transportasi umum di Bandung,” ungkap Dadang Hamdani, Ketua Umum Koperasi Kobanter Baru Jawa Barat.
Pada Pekan Raya Angkot nanti, akan diuji coba layanan Angkot Feeder Do It Yourself (DIY) yang akan beroperasi selama 15 hari dengan rute Pusdai-Kalapa melalui 38 titik halte pemberhentian. Angkot Feeder DIY ini merupakan salah satu dari 12 rencana rute feeder dalam kota Bandung. Rute akan mencakup sejumlah kawasan, seperti Alun-Alun Bandung, Taman Lalu Lintas, Cihapit, dan Simpang Lima.
Uji coba ini menghadirkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) berupa jadwal keberangkatan teratur, bebas ngetem, titik pemberhentian yang jelas, rute terpetakan, pelacakan GPS, tarif pasti, dan terintegrasi dengan layanan Metro Jabar Trans yang telah beroperasi. Semua informasi ini bisa diakses lebih lengkap di anggarkantransum.id.
Yang unik dari Angkot Feeder Do It Yourself (DIY) adalah tampilan fisik luarnya dikreasikan bersama seniman dan
kelompok warga untuk menarik kembali perhatian masyarakat terhadap angkot sebagai bagian dari transportasi umum Kota Bandung. “Persoalan transportasi umum bukan hanya urusan seniman. Profesi apa pun pasti harus terlibat kalau kita berbicara tentang ruang publik dan hak-hak masyarakat di dalamnya,” ungkap Syaiful Aulia Garibaldi atau Tepu, sebagaisalah seorang seniman yang terlibat.
Pekan Raya Angkot juga akan diramaikan dengan berbagai aktivasi komunitas yang mengajak warga menjajal Angkot Feeder DIY bersama dan mengimajinasikan bagaimana transportasi umum yang andal dapat menjadi bagian dari keseharian warga. Hingga peluncurannya, lebih dari 100 pihak tercatat terlibat dalam kolaborasi Anggarkan Transum! seeperti koperasi angkot, komunitas dan organisasi sipil, akademisi, mahasiswa, seniman dan pekerja kreatif, kreator konten, media, hingga swasta.
Keterlibatan lintas sektor ini menunjukkan bahwa warga sangat membutuhkan transportasi umum yang andal dan terjangkau di Kota Bandung serta bersedia bergotong royong mengambil bagian dalam mendorong perubahannya. “Menurut saya, keterlibatan komunitas itu penting karena secara kolektif kita bisa mendorong dan mendesak pemerintah melalui advokasi. Kita bisa menyampaikan apa saja kekurangan transportasi umum dan perbaikan apa yang dibutuhkan. Ketika simpul-simpul transportasi bisa terkoneksi, mulai dari pemerintah kota, komunitas, warga, koperasi angkot, hingga moda transportasi lainnya, masyarakat akan lebih terdorong untuk menggunakan transportasi umum,” tutur Abdullah Putra Gandhara atau Agha, Koordinator Daerah komunitas Edan Sepur Bandung.
Perlu komitmen
Koordinator Demokrasi Kita, M. Sena Luphdika mengatakan sebaik apapun gotong royong swadaya lintas kelompok warga, kunci keberlanjutan pembangunan dan penyelenggaraan transum di Kota Bandung tetap berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung. “Kerja sukarela warga tidak akan pernah dapat menggantikan peran dan tanggung jawab pemerintah yang memegang penuh wewenang atas kebijakan dan anggaran,” ujarnya.
Karena itu, kesungguhan warga yang sudah berusaha dan berupaya ini, selayaknya perlu dijawab dengan komitmen konkret pemerintah. Dimulai dari kepastian alokasi anggaran BRT dan angkot feeder yang secara formal tertuang dalam APBD.
Dijelaskan, Demokrasi Kita merupakan gerakan warga Bandung yang independen dan tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. “Kami bekerja untuk mendorong kebijakan dan anggaran yang berpihak pada kepentingan warga melalui penguatan partisipasi publik,” tutur Sena. [*]
