digitalMamaID — Pendidikan dipercaya sebagai kunci masa depan bangsa. Tapi bagaimana masa depan itu bisa dibangun jika orang-orang yang mendidiknya justru hidup dalam ketidakpastian? Di Indonesia, guru masih harus berjuang untuk bertahan hidup.
Survei Institute for Demographic and Poverty Studies bersama Dompet Dhuafa pada Mei 2024 mencatat 55,8 persen guru memiliki pekerjaan sampingan. Angka ini menunjukkan, menjadi guru saja tidak cukup untuk hidup.
Dan hingga 2025–2026, situasinya tidak banyak berubah. Mayoritas guru honorer masih digaji di bawah Rp 2 juta per bulan, bahkan tidak sedikit yang menerima di bawah Rp 500 ribu.
Guru akhirnya tidak hanya mengajar. Mereka berdagang, bertani, membuka les privat, hingga menjadi pengemudi ojek online. Bukan karena ingin, tapi karena harus.
Ini bukan lagi sekadar isu lama. Ini krisis yang dibiarkan berlangsung. Bagaimana kualitas pendidikan dapat ditingkatkan jika para pendidiknya sendiri masih harus berjuang untuk hidup layak?
Bertahan, bukan berkembang
Vina (33), guru SMP negeri di Bandung, menghabiskan tujuh dari 11 tahun masa kerjanya sebagai honorer dengan gaji Rp 250 ribu per bulan.
“Awal-awal benar-benar nggak cukup, kalau dihitung itu paling hanya untuk makan saja, belum ongkos,” kata Vina saat dihubungi digitalMamaID Selasa, 28 April 2026.
Untuk bertahan saat itu, Vina mengajar di tiga tempat mulai dari sekolah swasta hingga membuka bimbingan belajar privat. “Jadi benar-benar ngajar itu dari pagi sampai malam. Ngajar di sekolah, di SMK lanjut bimbel di boarding school, bahkan sempat jualan juga,” ujarnya.
Keterlambatan gaji juga kerap ia alami, bahkan pernah nominal yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya akibat masalah administrasi. “Sering terlambat karena kendala-kendala data yang nggak update,” ungkapnya.
Kini, setelah diangkat menjadi PPPK sejak 2023, kondisi ekonominya membaik. Ia menerima gaji pokok, ditambah Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tunjangan sertifikasi yang dibayarkan setiap bulan. “Alhamdulillah kemarin dipermudah, sudah dipanggil PPG (Pendidikan Profesi Guru), jadi ada tunjangan sertifikasi,” katanya.
Hana (29), guru SMA negeri di Bandung, juga memulai karier sebagai honorer di 2018 selama tiga tahun. Saat itu, ia dibayar Rp 40 ribu per jam mengajar. Dengan beban sekitar 30 jam pelajaran per minggu, ia hanya menerima sekitar Rp 1,2 juta per bulan tanpa tunjangan.
“Padahal kan dalam sebulan ada empat minggu ya. Nah, itu tuh nggak dikali empat. Jadi benar-benar segitu take home pay-nya,” katanya.
Untuk mencukupi kebutuhan, Hana pun harus mengajar di lebih dari satu tempat. “Jujur, tidak cukup, apalagi waktu itu punya impian ngasih ke orangtua juga. Waktu itu aku pokoknya benar-benar nge-plotting buat ongkos tuh maksimal banget, gimana caranya Rp 500 ribu jangan sampai lebih. Ini dengan posisi aku kerja di dua tempat dengan jarak yang lumayan,” ungkapnya.
Anisa (27), guru SD negeri di Bandung, juga harus mengajar di dua sekolah sekaligus. Saat pertama kali menjadi guru honorer di 2020, ia menerima gaji sekitar Rp 600 ribu per bulan. Setahun kemudian, nominal itu naik menjadi Rp 700 ribu.
“Kalau di tempat lain malah banyak yang di bawah Rp 500 ribu,” ujarnya.
Namun, penghasilan tersebut juga jauh dari kata cukup. “Waktu honorer jujur kurang. Cuma cukup buat bensin sama makan, nggak bisa beli yang lain,” katanya.
Kini, setelah berstatus PPPK, kondisi ekonomi Hana dan Anisa lebih baik karena adanya tambahan tunjangan, meski gaji pokoknya masih di bawah UMR.
Sistem yang membuat guru terus kekurangan
Masalahnya bukan sekadar gaji kecil, tetapi sistem yang membuat kondisi ini terus berulang.
Data Dinas Pendidikan Kota Bandung menunjukkan terdapat 3.144 guru honorer yang belum menerima upah sejak Januari 2026, meski anggaran Rp 51 miliar sudah tersedia namun terganjal regulasi.
Di tingkat provinsi, 3.823 tenaga honorer di Jawa Barat juga tidak menerima gaji untuk periode Maret dan April 2026. Anggaran sebenarnya telah dialokasikan, namun belum dapat dicairkan karena tarik-menarik kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat.
Sementara itu, kebutuhan guru di sekolah negeri masih tinggi. Kekurangan tenaga pengajar membuat banyak guru harus mengajar jauh di atas batas ideal.
Vina mengaku menghabiskan lebih dari 40 jam per minggu. Hana bahkan mengajar sekitar 44 hingga 45 jam per minggu.
“Jam ngajar wajib pun sudah overload, kedua jadi wali kelas. Nah, jadi wali kelas itu dihitung dua jam pelajaran. Berarti kalau aku ngajar sudah 44 jam ditambah jadi wali kelas jadi 46 jam,” katanya.
Standar minimal mengajar adalah 24 jam. Namun realitas di lapangan bisa hampir dua kali lipat.
Bicara kualitas, tapi melupakan kesejahteraan
Pemerhati pendidikan dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, menilai kesejahteraan guru belum mengalami peningkatan signifikan.
“Kalau data kami menunjukkan bahwa pada tahun 2023 saja, kami masih menemukan guru-guru yang di gaji Rp 300 ribu, itu untuk guru SD, SMP, SMA. Lalu ada bahkan di bawah Rp 300 ribu itu adalah guru-guru yang mengajar di PAUD atau TK. Itu masih dibayar segitu sebulan loh,” ungkap Retno.
Ia juga menyoroti tidak semua guru dapat mengakses tunjangan sertifikasi.
“Nah, kadang-kadang ini juga tidak terpenuhi sehingga mereka tetap bergaji sangat rendah, jauh di bawah UMR, mereka juga tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi,” katanya.
Menurutnya, sulit mengharapkan kualitas pendidikan jika kesejahteraan guru masih rendah.
“Kenapa penting kesejahteraan guru ini perlu ditingkatkan? Karena mereka melayani anak-anak kita dan kita mau bicara kualitas pendidikan kayak apa ketika gurunya saja dibayar jauh dari UMR,” tegasnya.
“Kita berharap seperti apa pada guru-guru yang digajinya kecil banget? Mereka saja nggak konsen tuh ngajar karena mikirin kebutuhan ekonomi keluarga, harus cari tambahan dan lain-lain. Boro-boro sekolah lagi, boro-boro beli buku untuk peningkatan ya. Ketika mereka saja untuk makan sulit,” tambahnya.
Anggaran besar, prioritas dipertanyakan
.Retno juga menyoroti anggaran pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada guru. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Retno juga menyoroti anggaran pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada guru.
Insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program tersebut mencapai sekitar Rp 6 juta per hari, atau Rp 1,44 miliar per tahun per unit. Dengan sekitar 23.000 unit, total anggaran mencapai Rp 33,1 triliun per tahun.
Menurut Retno, jika sebagian anggaran ini dialihkan, kesejahteraan guru non-PNS bisa meningkat signifikan. “Dengan Rp 2,75 juta per bulan, kita bisa menggaji sekitar 1.035.000 guru,” katanya.
Ia menekankan, persoalan ini bukan soal kemampuan, melainkan prioritas anggaran.
“Andaikan insentif (SPPG) ini dihilangkan, dipindahkan ke kesejahteraan guru, maka kita bisa membayar gaji untuk guru-guru non-PNS dengan lebih layak. Ya itu jauh dari UMR di DKI, tapi itu kan sudah lebih tinggi dibanding (honor sekarang),” katanya.
Persoalan kesejahteraan bukan semata soal keterbatasan anggaran, melainkan soal prioritas.
Di tengah semua keterbatasan, para guru tetap bertahan. Anisa berharap pemerintah lebih peka terhadap kesejahteraan guru. Vina menyoroti kondisi guru honorer yang semakin terdesak.
Sementara itu, Hana mengingatkan, pendidikan adalah investasi jangka panjang. “Bagaimana wajah Indonesia ke depan ditentukan dari proses pendidikan yang berjalan di lembaga pendidikan formal maupun non-formal,” katanya.
“Mau memperbaiki ekonomi kan ujung-ujungnya kita butuh orang-orang yang terdidik, nggak cuma pintar. Pintar mungkin bisa diasah dengan belajar sendiri tapi, terdidik, adab itu kan perlu proses panjang dari sebuah pendidikan,” pungkasnya.
Pada akhirnya, kesejahteraan guru adalah soal kebijakan. Selama kesejahteraan masih dianggap urusan pinggiran, kita sedang membangun masa depan di atas fondasi yang rapuh. [*]
