digitalMamaID — Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menggelar ulang babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat menuai kritik tajam. Alih-alih dianggap sebagai solusi, kebijakan ini justru dinilai berpotensi melukai psikologis siswa dan mengabaikan prinsip perlindungan anak.
Polemik ini bermula dari sebuah momen kontroversial di babak final LCC 4 PilarLCC 4 Pilar Kalbar. Saat itu, dua tim finalis memberikan jawaban yang sama dalam salah satu sesi pertanyaan. Namun anehnya, jawaban tersebut dinilai berbeda oleh dewan juri, satu dianggap benar, sementara yang lain dinyatakan salah.
Keputusan itulah yang kemudian memicu protes dan ramai diperbincangkan publik. Banyak pihak menilai telah terjadi ketidakcermatan penilaian dalam lomba yang seharusnya menjunjung objektivitas dan sportivitas.
Mengabaikan kepentingan anak
Sebagai respons atas polemik tersebut, MPR RI menyatakan akan menggelar tanding ulang dengan melibatkan juri independen dan pengawasan langsung dari pimpinan MPR demi menjaga kredibilitas lomba.
Namun, bagi Federasi Serikat Guru Indonesia, langkah tersebut justru dinilai salah arah. Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti mengatakan, sekilas keputusan tanding ulang memang terlihat seperti jalan tengah yang adil. Tetapi jika dicermati lebih dalam, kebijakan itu justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
”Sepintas ini terlihat seperti kebijakan yang adil. Padahal, keputusan tersebut berpotensi kuat memunculkan pro-kontra baru serta sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak,” ujar Retno dalam keterangan tertulis yang diterima digitalMama, Jumat, 15 Mei 2026.
Menurut Retno, para peserta tidak melakukan pelanggaran ataupun kecurangan. Kemenangan yang sebelumnya diraih oleh SMAN 1 Sambas merupakan hasil kerja keras dan proses belajar siswa.
Oleh karena itu, ketika kemenangan tersebut dibatalkan akibat kekeliruan penilaian juri, yang dipertaruhkan bukan sekadar trofi atau hasil lomba, tetapi juga kondisi mental anak-anak yang telah berjuang.
View this post on Instagram
”Mengulang lomba merupakan kebijakan yang kurang tepat karena mengabaikan hak anak dan kondisi psikologis seluruh peserta. Dampaknya bisa memicu trauma psikis,” tambahnya.
Sanksi harus diberikan kepada pihak yang lalai
FSGI menilai evaluasi seharusnya difokuskan pada sistem penjurian dan profesionalitas penyelenggara, bukan dengan meminta siswa kembali bertanding dari awal.
Ketua Umum FSGI, Fahriza Marta Tanjung bahkan menilai keputusan tanding ulang terkesan lebih berupaya menyelamatkan citra institusi dibanding memikirkan dampaknya bagi anak-anak.
“Anak-anak akhirnya menjadi korban dari kebijakan yang tidak peka terhadap perlindungan peserta didik,” ujarnya.
FSGI memaparkan sejumlah alasan mengapa tanding ulang sebaiknya dibatalkan. Pertama, pembatalan kemenangan dinilai tidak adil karena kesalahan berada di pihak juri, bukan siswa. Kedua, sanksi seharusnya diberikan kepada pihak yang lalai dalam menjalankan tugas, bukan kepada peserta yang sudah mengikuti aturan kompetisi.
Selain itu, FSGI juga menyoroti beban psikologis yang harus ditanggung siswa. Persiapan lomba bukan proses singkat. Banyak peserta harus mengulang latihan intensif, menghadapi tekanan mental baru, hingga menanggung ketidakpastian hasil akhir.
Tak hanya soal psikologissoal psikologis, penyelenggaraan ulang juga dianggap berpotensi memboroskan anggaran negara dan menambah biaya yang harus ditanggung sekolah maupun orang tua siswa.
FSGI bahkan mengingatkan adanya kemungkinan aksi boikot dari sekolah peserta final hingga gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh pihak yang merasa dirugikan.
Menariknya, FSGI juga menyinggung bahwa kasus serupa pernah terjadi pada 2025 dan terekam dalam siaran resmi MPR RI. Saat itu, persoalan penjurian diselesaikan langsung di tempat tanpa perlu mengulang keseluruhan kompetisi.
Oleh karena itu, Retno mendesak pimpinan MPR RI untuk meninjau ulang keputusan tersebut secara matang.
“Kami meminta MPR mempertimbangkan kembali keputusan mengulang final LCC ini karena dampaknya sangat luas, mulai dari beban psikis anak, kerugian materiil sekolah, pemborosan anggaran, hingga potensi tuntutan hukum,” pungkasnya.
Bagi FSGI, memperbaiki sistem jauh lebih penting dibanding mengulang pertandingan. Sebab ketika kesalahan orang dewasa dibayar oleh tekanan mental anak-anak, maka yang dipertaruhkan bukan hanya soal lomba, tetapi juga rasa keadilan bagi peserta didik. [*]
