digitalMamaID — Antrean panjang dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan sepanjang 2026. Setelah lebih dulu terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, persoalan distribusi BBM kini juga dirasakan masyarakat Kalimantan Selatan dan memicu aksi protes.
Mengutip laporan Kalteng Pos, ratusan sopir melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Rabu, 13 Mei 2026, menuntut pemerintah menangani dugaan permainan distribusi dan praktik mafia BBM. Para sopir juga mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM subsidi dan panjangnya antrean di sejumlah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Massa juga mendesak Pemprov Kalses segera menetapkan status “Kalsel Darurat BBM” sebagai bentuk keseriusan menangani krisis distribusi solar yang terjadi di lapangan.
Kelangkaan BBM tersebut tidak hanya menyebabkan antrean kendaraan mengular, tetapi juga mulai mengganggu aktivitas ekonomi warga. Pengemudi ojek online, sopir angkutan, hingga pelaku usaha kecil mengeluhkan waktu kerja yang terbuang karena harus mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM.
Situasi serupa sebelumnya terjadi di beberapa kota/kabupaten di Kalimantan Tengah. Dari laporan Kanal Independen, krisis akses BBM menyebabkan antrian panjang di berbagai SPBU di Palangka Raya, Katingan, dan Kotawaringin Timur sepanjang 1 – 8 Mei 2026. Warga harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite dan Pertamax. Ditambah harga BBM eceran yang meroket di daerah pelosok.
Pemerintah Kota Palangka Raya kemudian melakukan rapat darurat bersama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan pihak Pertamina untuk merespons situasi tersebut. Terungkap bahwa distribusi dan pasokan BBM, khususnya Pertamax, mengalami penurunan sejak awal Mei. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya konsumsi masyarakat serta distribusi yang belum stabil ke beberapa daerah di Kalimantan Tengah. Sebagai langkah penanganan, Pertamina menambah suplai BBM dan memperpanjang jam operasional sejumlah SPBU hingga dini hari.
Sebelum meluas ke Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, persoalan antrean BBM lebih dulu terjadi di Pontianak dan sejumlah wilayah Kalimantan Barat sejak Februari 2026. Dari laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah pusat bahkan langsung ke Integrated Terminal Pontianak akibat antrean BBM dan LPG di Kalimantan Barat.
Meski pemerintah menyatakan stok BBM sebenarnya dalam kondisi aman, masyarakat tetap mengalami kesulitan akibat hambatan distribusi dan lonjakan kebutuhan bahan bakar.
Menjelang masa Lebaran 2026, kondisi di Kalimantan Barat kembali diperparah oleh panic buying. Mengutip laporan Kaltim Post, kebijakan pembatasan pengisian BBM yang sempat beredar di masyarakat memicu kepanikan warga dan memperpanjang antrean di SPBU.
Luar Jawa terdampak lebih dulu
Di tengah meluasnya persoalan distribusi BBM di berbagai daerah, sejumlah pengamat ekonomi dan politik juga mulai menyoroti situasi tersebut sebagai bagian dari tekanan fiskal nasional. Dalam diskusi di kanal YouTube Dirty Vote, para pembicara menyebut wilayah di luar Pulau Jawa berpotensi lebih dulu merasakan dampak krisis pasokan energi dan pangan.
Pemerintah saat ini dinilai masih menahan kenaikan harga BBM dan LPG agar stabilitas tetap terjaga. Namun di sisi lain, kondisi kas negara disebut sedang sempit sehingga kemampuan menjaga pasokan energi dinilai semakin terbatas.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai situasi tersebut dapat memicu risiko kelangkaan BBM subsidi apabila harga tetap dipertahankan sementara kemampuan pasokan dan subsidi terus melemah. Menurut dia, kondisi seperti itu biasanya lebih dulu dirasakan daerah luar Jawa yang memiliki rantai distribusi lebih panjang dan ketergantungan tinggi terhadap pasokan energi dari pusat.
“Apabila harga tidak dinaikkan, kemampuan pasokan BBM subsidi semakin kering (terbatas), maka risiko kelangkaan pasokan akan semakin besar. Dampaknya lebih dulu dirasakan daerah luar Jawa yang suaranya tidak terdengar,” ujar Bhima.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, juga melontarkan kritik terhadap pola distribusi energi yang dinilainya lebih berorientasi menjaga stabilitas di kota-kota besar dan Pulau Jawa dibanding daerah luar Jawa.
“Konsep menjaga stabilitas. Pastikan kota-kota besar tidak terganggu. Minyak tersedia, LPG ada, sementara di luar itu biarkan mereka berupaya sendiri. Jawa adalah kunci,” kelakarnya.
Pengaruh domestik
Dalam diskusi itu, para pengamat juga menyinggung adanya tekanan pasokan minyak impor akibat dinamika geopolitik internasional, termasuk isu pembelian minyak dari Rusia serta hambatan perdagangan global. Tak hanya sektor energi, gangguan distribusi BBM dinilai dapat memicu efek berantai terhadap sektor lain seperti transportasi, distribusi pangan, pupuk, hingga harga kebutuhan pokok. Dampaknya mulai dirasakan dari naiknya ongkos distribusi barang, nelayan dan sopir yang kesulitan beroperasi, hingga terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat daerah.
Salah satu yang disorot adalah dana SAL (Sisa Anggaran Lebih) yang disebut sudah dipindahkan ke bank-bank Himbara dan digunakan dalam skema kredit, sehingga pemerintah disebut mengalami “short of cash”.
Selain itu, pasar keuangan disebut mulai kehilangan kepercayaan terhadap Indonesia. Indeks saham Indonesia dinilai lebih buruk dibanding negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia dan Vietnam. Bahkan ada kekhawatiran Indonesia turun status menjadi frontier market, sementara Vietnam justru naik kelas.
Diskusi juga menyinggung kemungkinan penurunan rating utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional sekitar Juli. Disebutkan bahwa pemerintah berupaya menjaga agar rating surat utang tidak turun karena jika terjadi, tekanan terhadap rupiah dan ekonomi bisa semakin besar.
Jurnalis sekaligus pendiri Watchdoc, Dandhy Laksono menilai, situasi ekonomi saat ini memiliki kemiripan dengan pola krisis ekonomi masa lalu, ketika tekanan fiskal, distribusi energi, dan menurunnya kepercayaan pasar terjadi secara bersamaan hingga memicu gejolak sosial dan politik.
Namun, para pembicara juga berpendapat kondisi saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor domestik atau endogen. Berbeda dengan krisis 1998 yang kala itu turut dipengaruhi tekanan regional. Kebijakan fiskal pemerintah saat ini, proyek-proyek besar, serta program seperti MBG dan Koperasi Merah Putih disebut sebagai faktor yang dinilai turut menambah tekanan terhadap kondisi ekonomi nasional. [*]
