digitalMamaID — Penerapan Indonesia Game Rating System (IGRS) menjadi kontroversi di kalangan gamer. IGRS sendiri merupakan sistem rating gim yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang diluncurkan belum lama ini.
Komdigi membuat IGRS dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pengguna, khususnya anak-anak, dari konten permainan yang tidak sesuai usia, seperti kekerasan, konten seksual, dan perjudian. IGRS juga bisa menjadi panduan bagi orang tua, sekaligus komitmen pemerintah dalam mengatur klasifikasi konten gim di Indonesia.
Sayangnya yang terjadi justru jauh dari harapan, karena pelabelan (rating) otomatis yang diberikan IGRS pada platform STEAM tidak akurat. Seperti gim yang mengandung konten dewasa diberi label 3+, sedangkan gim yang aman bahkan mendapatkan penghargaan global, justru dianggap tidak layak hadir di Indonesia. Hal ini tentu saja memicu kritik dari komunitas gamer, pengamat, hingga pelaku industri game di Indonesia.
Menurut pendiri Melekmedia, Rahadian Paramita, Indonesia bukan satu-satunya negara yang menggunakan sistem rating gim. Beberapa negara lain pun melakukan hal serupa seperti ESRB di Amerika Utara dan PEGI di Eropa. Hanya saja, penerapan IGRS yang dinilai terlalu terburu-buru.
IGRS baru diluncurkan pada Oktober 2025, tapi sudah mulai diberlakukan wajib untuk semua gim yang beredar di Indonesia pada Januari 2026. Lalu kerja sama dengan platform Steam baru terjalin pada Maret 2026 tapi sudah diimplementasikan awal April 2026 yang kemudian melahirkan kehebohan akibat kontroversi ketidaksesuaian rating.
Rating Dragon’s Dogma 2, Baldur’s Gate 3, Persona 5 Royal, hingga Clair Obscur: Expedition 33. Keempat gim populer tersebut mendapat rating M (17+) dari ESRB dan 18+ dari PEGI. Bahkan Persona 5 Royal hanya mendapat PEGI 16, dan di Jepang lewat CERO masuk kategori C untuk usia 15 tahun ke atas bukan 18, apalagi RC. Clair Obscur pun di mata ESRB “hanya” Mature 17+ dengan alasan darah, bahasa kasar, dan tema sugestif, jauh dari gambaran konten yang layak blokir.
Artinya, ungkap Rahadian, tidak satupun sistem rating global yang menganggap gim-gim ini tidak layak edar. Mereka semua sepakat: gim tersebut untuk dewasa, tapi bisa dijual.
“Insiden rating ini merugikan di sisi kepercayaan. Orangtua yang mestinya terbantu malah dibikin bingung, developer yang taat aturan malah dirugikan, dan label IGRS kini menyandang predikat kacau ketimbang jaminan keamanan,” ungkap Rahadian, Jumat, 17 April 2026.
Lalu apa yang harus dilakukan?
Chief Executive Officer NXG Khemal Andrias menilai, penerapan sistem rating gim perlu ada perbaikan tata kelola dan sosialisasi. Selain itu juga agar penerapan sistem rating gim dilihat dari berbagai aspek, misalnya sebagai panduan klasifikasi usia bagi orang tua, keberadaan IGRS sangat dibutuhkan.
Khemal melanjutkan, upaya tersebut sebenarnya telah dilakukan salah satunya melalui integrasi dengan storefront seperti Google Play dan Steam, serta melibatkan masukan aktif dari pelaku industri. Namun demikian, ia mengakui bahwa masih terdapat sejumlah persoalan.
“Ada persoalan di tata kelola yang harus diperbaiki, seperti penyesuaian sistem, perbaikan definisi kategori konten yang masih ambigu dan keamanan data,” kata Khemal pada digitalMamaID.
Selain itu, hal lain yang perlu diperkuat lagi menurutnya adalah sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. NXG sendiri diketahui sempat dilibatkan oleh Komdigi sebagai tim pengkaji di awal. Meski begitu, keterlibatan tersebut tidak berlanjut pada tahap implementasi dikarenakan sistem yang bersifat self assessment.
Terkait perbedaan rating, Khemal menambahkan, berdasarkan diskusinya dengan tim internal IGRS, ketidaksesuaian rating yang terjadi memang disebabkan oleh tidak sinkronnya sistem antara IGRS dan Steam, yang diduga berkaitan dengan bug pada sistem platform tersebut. “Semacam ada bugs di Steam-nya,” jelas Khemal.
Namun, Khemal menilai yang menjadi persoalannya adalah tingginya tingkat skeptisisme publik terhadap pemerintah. Akibatnya, penjelasan teknis semacam itu kerap sulit diterima.
Sebagai upaya pembenahan, menurutnya, perlu ada revisi peraturan menteri yang berkaitan dengan substansi yang masih ambigu. “Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merevisi peraturan menteri, khususnya pada substansi yang masih bersifat ambigu, karena salah satu persoalan utama yang dikeluhkan industri adalah adanya dualisme antara rating lokal dan global,” jelas dia.
Meski demikian, ia menegaskan penerapan standar lokal tetap tidak harus dilakukan, mengingat Indonesia memiliki aturan serta sistem nilai sendiri. “Jadi harusnya mereka mengikuti,” katanya.
Namun, yang menjadi catatan, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru menyulitkan penerbit atau pengembang gim lokal untuk berkembang di industri global.
Tiba-tiba kebocoran data
Sayangnya polemik IGRS tidak berhenti di sana. Masalah baru kemudian muncul setelah ditemukan beredarnya cuplikan gameplay dari sejumlah gim seperti James Bond terbaru, 007: First Light yang seharusnya dijadwalkan tayang pada Mei nanti.
Adanya kebocoran data pada sistem IGRS semakin menimbulkan kekhawatiran serius dan memperkeruh suasana di industri gim Indonesia. Insiden ini dianggap berpotensi merusak kepercayaan industri gim global terhadap sistem keamanan data di Indonesia yang dapat berakibat membuat penerbit internasional enggan bekerja sama.
Hal ini disampaikan oleh Rahadian Paramita yang kembali ikut menyoroti kebocoran data gim di Sistem Penilaian Game Indonesia (IGRS) yang dinilai berpotensi merusak kepercayaan pengembang. Menurutnya, dampak kebocoran ini bisa sangat serius karena melibatkan data sensitif seperti email pengembang, cuplikan gameplay, dan detail judul game yang belum dirilis.
“Kan amatir banget, itu situs IGRS sendiri yang membocorkannya. Meski tidak diuraikan detailnya seperti apa,” ujar Rahadian.
Ia mengkhawatirkan dampak kejadian ini pada para pengembang gim. “Dan kalau lihat perkaranya yang sangat teknis, menurut saya dampaknya bisa sangat serius terhadap kepercayaan pengembang. Karena ini kesalahan yang cukup mendasar,” tambahnya.
Rahadian menjelaskan, kebocoran ini terjadi karena ada celah keamanan pada situs IGRS yang membiarkan entri game belum dirilis dapat diakses melalui API publik, sehingga mengekspos sekitar 1.000 email pengembang, termasuk nama-nama besar dari studio AAA dan Hoyoverse.
Rahadian menjelaskan, Public API seharusnya memiliki standar keamanan yang ketat dan hanya dapat diakses oleh pengembang web IGRS. “Kalau pengembang game (atau siapapun) berurusan dengan birokrasi yang tidak kompeten, saya kira akan menimbulkan kekecewaan. Ini seperti Anda menitipkan rahasia ke teman, tapi oleh teman Anda rahasia itu ‘salah’ simpan, sehingga bisa diakses publik,” ujarnya lagi.
Menurut Rahadian, langkah paling mendesak yang harus dilakukan pemerintah untuk memulihkan kepercayaan adalah mencari atau menggunakan tenaga profesional untuk urusan teknis yang mendasar tersebut. Kemudian pada sistem penilaian gim, idealnya, mekanisme rating di IARC memungkinkan pengembang game mengisi kuesioner tunggal untuk rating otomatis di berbagai negara.
“Sistem ini menghindari pengajuan manual berulang ke masing-masing rating board, meski di setiap negara akan punya kebijakan sendiri-sendiri. Kalau mau efisien ya manfaatkan mekanisme IARC supaya tidak merepotkan pengembang juga,” tutupnya.
Terbaru Komdigi akhirnya menghentikan sementara seluruh proses verifikasi sistem peretingan gim ini setelah muncul dugaan kebocoran data pada IGRS. Komdigi akan melakukan investigasi dan evaluasi agar kebijakan yang telah dibuat ini benar-benar bisa diimplementasikan dan baik dan tepat.
Dilansir dari Antara, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kemkomdigi Sonny Hendra Sudaryana mengatakan, Komdigi tengah melakukan evaluasi terhadap implementasi IGRS secara keseluruhan dari sisi kebijakan, sistem, proses, teknologi, hingga organisasi dan sumber daya manusia.
”Jadi kita mau bukan sepotong-sepotong hasilnya. Makanya investigasi ini menyeluruh dan akan kita laporkan hasilnya supaya tidak ada asumsi-asumsi lagi,” tegas Sonny.
Dalam investigasi tersebut, Kemkomdigi melibatkan berbagai pihak termasuk penerbit gim dan pelaku industri. Sonny menyatakan begitu mendapat temuan terkait evaluasi implementasi IGRS, pihaknya akan segera menyampaikan hasil investigasi tersebut kepada publik. (Mabruroh, Penny Yuniasri) [*]
