digitalMamaID — Di tengah lonjakan harga minyak dunia dan membengkaknya beban subsidi, pemerintah mengambil kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Benarkah satu hari WFH cukup efektif untuk meredam dampak krisis energi?
Lonjakan harga minyak dunia yang menembus 100 dolar AS per barel menjadi tekanan serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Angka tersebut jauh melampaui asumsi harga minyak dalam APBN yang berada di kisaran 70 dolar AS per barel.
Selisih tersebut berdampak langsung pada membengkaknya subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), yang selama ini menjadi penyangga daya beli masyarakat. Tekanan juga mulai terlihat pada kondisi fiskal. Pemerintah mencatat defisit APBN mencapai Rp 240,1 triliun per Maret 2026, seiring meningkatnya belanja negara, termasuk subsidi energi.
Di tengah tekanan itu, pemerintah memilih menerapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat sebagai salah satu upaya penghematan energi. Pemerintah berharap berkurangnya mobilitas pegawai dapat menekan konsumsi BBM.
Apakah kebijakan ini efektif?
Masalahnya, pemerintah belum pernah menunjukkan seberapa besar penghematan yang benar-benar dihasilkan. Dosen Paramadina sekaligus Pengamat dan Peneliti Kajian Sosial Ekologi maupun Politik Lingkungan Hidup Ica Wulansari mempertanyakan transparansi pemerintah dalam mengukur efektivitas kebijakan tersebut.
“Kalau ada signifikansinya sih pasti ada ya untuk melakukan penghematan energi. Tetapi kemudian persoalannya adalah transparansinya, apakah pemerintah sudah pernah memberikan transparansinya kalau memang penerapan WFH ini bisa divalidasi, memang melakukan penghematan energi seberapa besar, kemudian signifikansinya bagaimana, itu juga perlu dijelaskan secara transparan, ini kan belum ada,” jelas Ica pada digitalMamaID Senin, 6 April 2026.
Menurut Ica, WFH memang mungkin mengurangi penggunaan BBM, tetapi belum tentu mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan. Ia menilai pemerintah terlalu sederhana dalam melihat hubungan antara bekerja dari rumah dan penghematan energi.
WFH tidak otomatis berarti ASN benar-benar bekerja dari rumah. Sebagian bisa saja bekerja dari kafe, pusat perbelanjaan, atau tempat lain di luar rumah yang tetap menggunakan energi. Bahkan ketika benar-benar bekerja dari rumah, konsumsi listrik dan internet rumah tangga justru berpotensi meningkat.
WFH mungkin mengurangi mobilitas, tetapi belum tentu mengurangi konsumsi energi secara signifikan. Karena itu, menurut Ica, kebijakan ini tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya solusi menghadapi krisis energi.
“Hingga saat ini kita juga tidak diberikan gambaran deskripsi melakukan penghematan yang nyata itu seperti apa. Misalnya kalau beberapa waktu lalu ada seorang pejabat negara mengatakan bagi Ibu rumah tangga yang sudah masak maka gasnya dimatikan. Itu kan hal yang sangat teknis yang sehari-hari juga warga sudah melakukan itu,” tuturnya.
Perlu solusi sistemik
Ica menilai pemerintah belum menunjukkan strategi penghematan energi yang lebih besar dan terukur. Menurutnya, krisis energi adalah persoalan sistemik sehingga tidak bisa dijawab hanya dengan satu hari WFH bagi ASN.
“Itu PR pemerintah. Krisis energi ini harus dihadapi dengan sistemik, jadi perlu ada sebuah kebijakan yang lebih besar dari ini,” ujar Ica.
Menurut Ica, pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada perilaku individu atau kebiasaan rumah tangga, melainkan mulai menyiapkan langkah yang lebih struktural. Misalnya, dengan meninjau ulang belanja negara dan memangkas program-program yang kurang prioritas agar ruang fiskal untuk subsidi energi tetap terjaga.
Di saat yang sama, pemerintah juga perlu mempercepat transisi menuju energi terbarukan yang terjangkau bagi masyarakat. Tanpa upaya tersebut, Indonesia akan terus bergantung pada minyak dunia dan selalu berada dalam posisi rentan setiap kali harga energi global melonjak.
Selain itu, menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan skenario yang jelas jika pada akhirnya penyesuaian harga BBM tidak bisa dihindari, termasuk perlindungan sosial bagi kelompok rentan agar beban krisis tidak sepenuhnya ditanggung masyarakat.
Ica juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu lebih dulu menghitung kemampuan fiskal negara dalam menanggung subsidi energi. Jika pada titik tertentu APBN tidak lagi mampu menopang lonjakan harga minyak, maka penyesuaian harga BBM akan sulit dihindari.
Namun, ia menekankan, langkah tersebut harus dibarengi dengan perlindungan sosial yang jelas agar masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak. Penanganan krisis energi, menurutnya, tidak bisa hanya bersifat top down, melainkan juga perlu melibatkan masyarakat dan mendengarkan masukan publik.
Jalan tengah yang butuh evaluasi
Di tengah kritik tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Dr. Trubus Rahadiansah menilai kebijakan WFH tetap dapat dipahami sebagai langkah awal. Menurutnya, pemerintah memang tidak sedang mencari solusi final, melainkan mencoba menguji seberapa jauh penghematan dapat dilakukan tanpa mengganggu ekonomi.
“Kebijakan ini sebenarnya seperti testing the water. Jadi, masih diuji dulu dua bulan, setelah dua bulan baru ada evaluasi menyeluruh. Apakah diteruskan atau tidak, karena jika langsung ketat dampaknya ke pertumbuhan ekonomi yang jeblok,” kata Trubus ketika dihubungi.
Trubus menjelaskan, WFH dipilih sebagai jalan tengah. Pemerintah ingin menjaga target pertumbuhan ekonomi delapan persen, tetapi di saat yang sama menghindari kenaikan harga BBM. Di tengah lonjakan harga minyak global, sejumlah negara seperti Vietnam, Thailand, Kamboja, hingga Australia telah menaikkan harga BBM. Sementara itu, Indonesia memilih menahan kenaikan harga guna menjaga daya beli masyarakat.
Menurut Trubus, karena itulah WFH lebih dipilih ketimbang langkah yang lebih drastis. Kebijakan ini juga bukan hal baru. WFH merupakan rekomendasi dari Badan Energi Internasional dan sebelumnya telah diterapkan di berbagai negara maupun sejumlah instansi pemerintah di Indonesia.
Meski begitu, Trubus mengakui kebijakan tersebut tetap perlu dievaluasi. Penghematan BBM dari berkurangnya mobilitas bisa saja dibarengi dengan meningkatnya konsumsi energi rumah tangga, sehingga hasil akhirnya belum tentu signifikan.
Birokrasi juga harus berhemat
Ia menilai, pemerintah tidak bisa berhenti pada kebijakan WFH saja. Pada level implementasi, masih ada banyak langkah lain yang dapat dilakukan untuk mendorong penghematan energi di lingkungan birokrasi, misalnya dengan mengurangi rapat tatap muka, penggunaan mobil dinas, dan perjalanan dinas.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengetatan distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, sistem seperti MyPertamina perlu dioptimalkan agar subsidi lebih tepat sasaran, misalnya dengan membatasi kendaraan berdasarkan kapasitas mesin.
“Pom-pom bensin itu menerapkan MyPertamina, jadi mobil dengan cc 1000 saja boleh menggunakan subsidi pertalite, untuk motor cc 250 ke bawah. Motor-motor besar pakai pertamax, mobil-mobil diperketat. Itu kalau mau pemerintah harus tegas,” ujarnya.
Namun demikian, Trubus mengakui, kebijakan semacam ini tidak mudah dijalankan. Pemerintah menghadapi tantangan sosial yang besar, termasuk potensi penolakan dari masyarakat. Karena itu, meskipun secara teknis memungkinkan, kebijakan penghematan energi tetap membutuhkan perencanaan yang matang agar tidak memicu gejolak.
Pada akhirnya, satu hari WFH mungkin dapat mengurangi sebagian konsumsi BBM. Tetapi di tengah krisis energi yang bersifat sistemik, kebijakan itu tampak terlalu kecil jika berdiri sendiri. Tanpa data, transparansi, dan langkah yang lebih besar, WFH berisiko hanya menunjukkan pemerintah sedang bertindak, tapi tidak menyelesaikan masalah sesungguhnya. [*]
