digitalMama – Cuitan warganet tentang tarik uang dan pindah bank dari bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sempat viral di media sosial X. Cuitan ini mulai ramai seiring dengan rencana Presiden Prabowo untuk membentuk Danantara. Lalu apa sih Danantara ini?
Danantara sendiri awalnya berasal dari ide Sumitro Djojohadikusumo — ayah Presiden Prabowo Subiyanto — pada akhir 1980-an. Ia mencita-citakan pembentukan suatu lembaga yang mengelola satu sampai lima persen laba BUMN. Ide ini akhirnya Prabowo realisasikan di masa jabatannya sekarang lewat Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Sumber pendanaan Danantara
Dalam cuitannya di Threads, Ferry Irwandi, founder Malaka Project menjelaskan secara singkat cara kerja Danantara. Jika dahulu BUMN dapat dividen (pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki), sebagian dividennya diberikan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kemudian digunakan belanja. “Nah, sekarang Danantara, uangnya tidak dipakai langsung untuk belanja, tapi diinvestasikan,” jelasnya dalam cuitan.
Misalnya, dari total dividen BUMN sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025, Rp200 triliun dialokasikan ke Danantara. Lalu Danantara kelola uang Rp 200 triliun ini untuk dijadikan Rp1000 triliun dalam rentan waktu tertentu melalui investasi. Investasi ini bisa dalam bentuk saham, obligasi, properti, infrastruktur atau bisnis strategis lainnya, baik di dalam maupun luar negeri.
“Danantara ini sumbernya bukan cuma dividen BUMN, ada Penyertaan Modal Negara (PMN), ada hasil efisiensi APBN, ada aset BUMN, modal awal yang sangat paten dan ambisius,” lanjutnya.
Secara teori, menurutnya jika berjalan lancar, Danantara bisa jadi game changer untuk ekonomi Indonesia. Semakin berhasil, semakin menarik bagi investasi global untuk masuk dan ketergantungan pajak bisa dikurangi. Namun, apabila gagal, konsekuensi yang dihadapi akan sangat besar dan bisa menjadi bencana ekonomi.
“Defisit APBN bakal besar banget, belum potensial loss-nya, terus subsidi APBN lagi yang mana sangat kontraproduktif. Investor yang sudah sulit pun bakal lebih menjauh lagi, kerugian BUMN bakal lebih besar dan pasti menyeret BUMN yang ‘sehat’,” tambahnya.
Kekhawatiran masyarakat
Ada beberapa negara yang sudah memiliki lembaga pengelola dan investasi negara (Sovereign Wealth Fund) seperti yang paling terkenal Temasek milik Singapura atau Government Pension Fund Global (GPF-G) milik Norwegia. Harapannya, Indonesia bisa mengikuti jejak kedua negara tersebut. Namun, tidak sedikit warganet yang justru khawatir Danantara akan bernasib sama dengan 1 Malaysia Development Berhad (1MBD) yang menjadi ladang korupsi.
Dilansir dari CNBC, Menteri BUMN, Erick Thohir meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru menghakimi Danantara berdasarkan pengalaman buruk negara lain. “Pak, nanti Danantara 1MDB loh. Jangan melihat itu. Ada juga yang Public Investment Fund (PFI) di Arab Saudi bagus, ada juga yang Adia di Dubai bagus, ada Qatar Investment di Qatar yang bagus,” katanya.
Menurutnya, Indonesia harus berani melakukan benchmarking dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) yang sukses, bukan hanya yang bermasalah. Erick pun menegaskan, mengenai pendanaan Danantara tidak berasal dari tabungan masyarakat, melainkan dari dividen perusahaan BUMN yang kemudian diinvestasikan kembali.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dalam wawancaranya dengan Kompas.com memastikan, uang masyarakat yang tersimpan di bank-bank BUMN tidak akan digunakan untuk modal Danantara. Dony juga menegaskan bahwa ada pengawasan berlapis di Danantara sehingga ajakan agar publik menarik dana dari bank BUMN harus diluruskan.
“Tadi kan sudah dapat penjelasan dari Danantara seperti apa, pengawasannya berlapis dan bukan uang masyarakat dipakai untuk modal Danantara dan ini harus diluruskan,” kata Dony di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani menjelaskan, lembaganya akan memiliki struktur yang berlapis. Melalui struktur tersebut diharapkan Danantara akan berjalan dengan baik dan benar. “Kita mempunyai struktur organisasi yang berlapis, selain ada Dewan Pengawas, ada Dewan Penasehat, ada Oversight Committee, juga Pemantau, ada Komite Audit, Komite Investasi, Komite Etika, dan masih ada lagi yang untuk memastikan bahwa kita menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar,” ujarnya.
View this post on Instagram
Potensi gangguan BPI Danantara
Sebaliknya, menurut Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution/ISEAI Ronny P Sasmita melalui keterangan tertulis, Senin, 24 Februari 2025 melalui Metro TV menilai Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara berpotensi mengalami gangguan di tengah jalan jika pimpinan lembaga tersebut diisi oleh orang-orang yang sejatinya merupakan bagian dari pemerintah.
“Danantara akan sangat berpeluang untuk mengalami distorsi ditengah jalan, terutama untuk kepentingan politik dan pemerintahan di arena ekonomi, yang berpotensi mengganggu kesehatan perekonomian nasional secara keseluruhan,” ungkapnya.
Dia mengatakan, semangat reformasi BUMN sejatinya dalam rangka memisahkan antara tiga hal, yakni antara negara dan pemerintah sebagai regulator, negara dan pemerintah sebagai pemilik saham (shareholder), dan BUMN sebagai entitas bisnis.
Itu merupakan tujuan didirikannya Temasek di Singapura, SASAC di Tiongkok, APE di Prancis, atau Khazanah di Malaysia, dan lainnya. Mereka tidak saja sebagai entitas berupa SWF, tetapi juga sebagai institusi perantara dari ketiganya.
Negara sebagai regulator, kata Ronny, tidak bisa bertindak sekaligus sebagai pemilik saham, apalagi sebagai pelaku atau operator. Pasalnya hal itu akan membuat posisi negara sebagai regulator akan rancu, karena harus mengatur dirinya sendiri.
“Sehingga negara sebagai regulator harus dinetralisasi dengan institusi perantara bernama superholding dan sejenisnya. Superholding ini menjadi perwakilan negara di dalam kepemilikan saham di BUMN-BUMN,” jelasnya.
Negara terlalu banyak peran
Lebih lanjut menurutnya, Jika CEO dan COO Danantara ialah menteri dan wakil menteri, maka negara dan pemerintah tidak saja mencampuradukan kapasitasnya sebagai regulator sekaligus pemilik saham, tetapi juga sekaligus menjadi operator.
Itu karena menteri-menteri yang sejatinya bertindak sebagai perwakilan regulator, juga bertindak sebagai perwakilan pemilik saham sekaligus operator.
“Tidak jelas lagi siapa regulator, pengawas, pemilik saham, dan operator, semuanya lebur menjadi satu. Padahal ketiga hal ini semestinya dipisah secara sendiri-sendiri, justru disatukan secara bulat-bulat di dalam Danantara,” terang Ronny.
Ia menambahkan, dengan begitu negara sebagai regulator akan mengeluarkan regulasi yang akan menguntungkan dirinya sendiri saat Danantara memutuskan untuk berinvestasi. Situasi tersebut akan membuat pelaku pasar lain terpinggirkan.
Dengan kata lain, pasar akan terdistorsi sedemikian rupa karena negara akan berpihak kepada entitas bisnis yang ia miliki. Negara berperan sebagai pemilik saham sekaligus operatornya.
Bahkan, menurut Ronny, tak menutup kemungkinan Danantara akan menjadi instrumen politik. Lembaga ini rentan digunakan untuk menyingkirkan pelaku pasar yang dianggap berada di posisi berlawanan dengan pemerintah.
“Arti lainnya, fairness di pasar akan hilang karena negara dengan aset dan anggaran yang besar mengintervensi ekonomi, yang diperlengkapi dengan kapasitas regulator dan shareholder,” pungkasnya.
Pada tahap awal ini, sudah ada 7 BUMN yang dinaungi oleh SWF. Mereka adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, MIND ID, PT Pertamina (Persero), PT Telkom (Persero) Tbk, PT BNI (Persero), PT PLN (Persero).
Gambaran dari segala kemungkinan yang terjadi diatas, baru sebagian saja yang dipaparkan. Singkatnya, mengutip kata-kata Ferry Irwandi, bahwa proyek ini sama sekali tidak boleh gagal, tidak boleh main-main. Apalagi jika hanya menjadi bancakan proyek untuk kepentingan pribadi. “Kalau sampai kejadian, hukuman mati aja nggak cukup buat yang ngelakuin,” tulisnya di akhir cuitan. [*]
