digitalMamaID – Dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan RI yang juga mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, beserta dua petinggi Polri, Kepala Divisi Hukum Ahrie Sonta Nasution dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk 1 Sespim Lemdiklat Eko Hadi Santoso menuai kecaman berbagai pihak.
Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri, penyadapan yang diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 itu tidak hanya menyasar presiden, melainkan sejumlah politisi, pengusaha, bahkan jurnalis hingga organisasi masyarakat sipil.
Jika terbukti, praktik penyadapan yang menyasar jurnalis hingga organisasi masyarakat sipil tersebut bukan sekadar persoalan pelanggaran privasi, melainkan juga ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi. Sebab, komunikasi antara jurnalis dan narasumber, percakapan internal organisasi, hingga informasi sensitif dalam kerja-kerja advokasi berpotensi terekspos.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pun turut mengecam dugaan penyadapan ilegal ini. Menurut YLBHI hal ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam penggunaan kekuasaan dan teknologi pengawasan oleh aparat negara. “Apabila terbukti, penggunaan sarana penyadapan tanpa dasar hukum dan tujuan yang sah, merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta penyalahgunaan kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana dan kelembagaan,” tulis YLBHI.
Padahal, Pasal 28G ayat 1 dan Pasal 28E ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman, serta kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkomunikasi. Selain itu, Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga secara khusus melindungi kerahasiaan komunikasi, termasuk komunikasi elektronik. Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang disahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, melarang campur tangan terhadap privasi yang melawan hukum maupun sewenang-wenang.
Penyadapan terhadap jurnalis dan organisasi masyarakat sipil, menurut YLBHI, telah menjadi instrumen pembungkaman. Sebab, dapat menimbulkan ketakutan untuk berbicara, melapor, berorganisasi, mengawasi pemerintah, memantau kritik serta berkegiatan politik lainnya yang sah.
Usut tuntas, waspadai penghilangan jejak
Oleh sebab itu, YLBHI mendesak pengusutan tuntas terhadap aktor yang menentukan sasaran, memberikan perintah, menyetujui operasi, menyediakan sarana dan anggaran, menjalankan penyadapan, menerima serta menggunakan hasilnya, hingga memerintahkan atau melakukan penghapusan jejak.
“Penetapan tersangka dalam kasus ini harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap keseluruhan operasi. Penyidikan tidak boleh berhenti pada operator atau sejumlah nama, sementara pihak yang mengendalikan dan memanfaatkan hasil penyadapan luput dari pemeriksaan,” desak YLBHI.
Termasuk, kata YLBHI, dugaan penghapusan data pada Oktober 2026 menuntut pengamanan bukti segera (chain of custody) agar terhindar dari rusak atau hilangnya bukti-bukti. Server, cadangan data, log akses, daftar sasaran, dokumen perintah, dan rekam distribusi hasil harus diamankan secara forensik dengan rantai penguasaan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemusnahan data yang sah untuk melindungi privasi harus dibedakan secara tegas dari penghilangan jejak untuk menutupi pelanggaran.
Mengingat perkara ini menyangkut pejabat kepolisian dan sarana institusi, diperlukan pengawasan eksternal yang efektif untuk mencegah konflik kepentingan. Pihak yang diperiksa tidak boleh mengendalikan bukti, mempengaruhi saksi, atau mengarahkan penanganan perkara.
Selain itu, negara wajib menjamin bahwa seluruh korban memperoleh perlindungan dan pemulihan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak atas privasi yang dimiliki setiap orang. Penyadapan terhadap warga biasa, jurnalis, pembela HAM, dan kelompok rentan harus diusut dengan kesungguhan yang sama seperti penyadapan terhadap Presiden atau pejabat negara sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum tanpa kecuali.
Perangkat mata-mata
Senada, Amnesty International Indonesia juga turut mendesak Polri untuk secara terbuka mengungkap siapa nama-nama aktor selain presiden yang telah menjadi korban penyadapan ilegal. Bukan hanya korban di lingkar Istana, tapi di lingkar rakyat, pengusaha dan politisi yang kritis, hingga jurnalis dan aktivis yang kerap diikuti intimidasi dan kriminalisasi.
Amnesty International sendiri sebelumnya pada 1 Mei 2024 telah mengeluarkan laporan investigasi berjudul ‘A web of surveillance: Unravelling a murky network of spyware exports to Indonesia’. Laporan atas hasil kerja sama dengan sejumlah lembaga riset dan media massa internasional itu mengungkap ekspor teknologi pengawasan (spyware) ke Indonesia.
Dari laporan investigasi terungkap berbagai kasus impor dan penerapan perangkat mata-mata di Indonesia antara tahun 2017 hingga 2023 oleh sejumlah perusahaan dan lembaga negara, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Laporan itu juga mengungkap pembelian alat sadap dari Israel, Q Cyber Technologies yang terkait NSO Group (Pegasus), Intellexa (Predator), Candiru, dan Wintego.
“Kami telah mewanti-wanti, perangkat mata-mata buatan Israel ini rentan disalahgunakan untuk memata-matai masyarakat sipil, termasuk pembela HAM, jurnalis, dan politisi yang kritis. Apalagi mengingat menyusutnya ruang sipil akibat meningkatnya serangan atas kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, keamanan pribadi, dan kebebasan dari tindakan sewenang-wenang,” tulis Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam rilis.
Menurutnya, kasus ini juga bukan harus dibaca sebagai konflik pribadi Jokowi versus Prabowo, melainkan tanggung jawab dua pemerintahan, pemerintahan Jokowi yang membangun ekosistem pengawasan tanpa pengawasan yudisial, dan pemerintahan Prabowo yang mewarisi, melanggengkan, dan baru bertindak ketika alat itu berbalik menyadap dirinya sendiri. Keduanya bertanggung jawab atas pembungkaman suara kritis.
Maka, kasus penyadapan ini bagi Amnesty bukan sekadar pelanggaran biasa, tapi sudah menjadi pelanggaran sistematis atas HAM, termasuk hak privasi. Selain melanggar hak privasi, ada kejahatan yang lebih besar, penyadapan ratusan suara kritis.
Karena itu, Amnesty mendesak usut tuntas kasus penyadapan secara transparan kepada publik. Lalu, Polri dan lembaga-lembaga negara lainnya juga harus menahan diri untuk menggunakan teknologi penyadapan yang penggunaannya tidak diatur oleh perlindungan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan.
“Moratorium penggunaan spyware Pegasus oleh Polri dan BSSN harus segera diberlakukan sampai ada UU Penyadapan yang sesuai HAM,” katanya.
Saatnya reformasi Polri
Koalisi Reformasi Polri (RFP) yang terdiri 12 koalisi masyarakat sipil, YLBHI, Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Kurawal Foundation, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat serta Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) memandang bahwa praktik ini adalah buah dari kegagalan agenda reformasi kepolisian oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Bagi Koalisi RFP, praktik penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kepolisian adalah keniscayaan ketika kepolisian diberikan kewenangan yang begitu besar namun tanpa adanya kontrol dan mekanisme pertanggungjawaban yang memadai.
Penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal harus menjadi momentum untuk mendorong reformasi kepolisian secara menyeluruh. Persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui penindakan terhadap individu, tetapi harus diikuti pembenahan struktural terhadap kewenangan Polri. Atas dasar itu, RFP mendesak:
- Pemerintah dan DPR RI segera merevisi KUHAP baru untuk membatasi kewenangan koersif kepolisian serta memastikan setiap pelaksanaan upaya paksa tunduk pada prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan mekanisme pengawasan yudisial yang efektif. Setiap tindakan yang membatasi hak dan kebebasan warga negara harus dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
- Pemerintah dan DPR RI memprioritaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan untuk mengatur secara komprehensif, transparan dan akuntabel mengenai praktik penyadapan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak privasi warga negara.
- Pemerintah segera melakukan penataan ulang secara menyeluruh terhadap kewenangan dan fungsi Polri, termasuk memisahkan serta mendistribusikan fungsi-fungsi Polri yang berada di luar tugas inti kepolisian kepada kementerian dan lembaga sesuai mandat masing-masing. Penataan ini harus mengakhiri konsentrasi berbagai kewenangan dalam satu institusi.
- Pemerintah menghentikan militerisasi dalam urusan sipil dan memastikan militer tetap berfokus pada fungsi pertahanan negara. [*]
