digitalMamaID — Belum pulih bencana yang menghantam Sumatera dan Aceh, publik kembali dibuat geleng-geleng oleh ucapan pejabat yang tidak empatik, defensif, dan gagal membaca sensitivitas publik. Pernyataannya yang membanding-bandingkan bantuan negara dengan donasi warga seolah membangun gap, meremehkan inisiatif, dan solidaritas masyarakat.
Sebetulnya, ini bukan hal baru. Jauh sebelumnya, sudah berkali-kali muncul pernyataan dan tingkah laku pejabat yang melukai perasaan publik di tengah bencana banjir Sumatera yang merenggut banyak nyawa. Mengapa bisa banyak pejabat “asbun” atau asal bunyi ini di tengah situasi krisis ini? Apa pula dampaknya terhadap masyarakat?
Ada apa dengan komunikasi publik pejabat?
Peneliti Center for Communication, Media, Culture and Information System (CMCI) Universitas Padjadjaran Bandung, Preciosa Alnashava Janitra mengatakan, terlepas dari kompleksitas motivasi individu saat menyampaikan pernyataan, yang justru bisa diamati adalah efek dari apa yang disampaikan oleh pejabat publik. Pernyataan sembarangan pada situasi krisis, justru membuat masyarakat mempertanyakan bagaimana pejabat bisa berkomitmen pada isu-isu penting, termasuk bencana ini.
“Dan kalau saya sih, kekhawatiran saya yang terbesar adalah bahwa ini (menunjukkan) minimnya empati gitu dan kemudian ingin buat statement yang keras,” kata perempuan yang akrab disapa Shava itu kepada digitalMamaID, Rabu, 10 Desember 2025..
Mungkin pernyataan keras tersebut ada konteksnya. Akan tetapi, apapun itu tidak bisa menjadi alasan pembenar atas pernyataan-pernyataan nirempati pejabat publik. Pernyataan mereka justru menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.
Bahkan terkadang ada beberapa pejabat yang bersikap defensif terhadap kritik. “Antipati terhadap kritik itu juga menjadi kekhawatiran saya walaupun tidak bisa generalisir semuanya. Tapi, seharusnya ini jadi ruang otokritik untuk strategi komunikasi publik yang lebih empatik,” katanya.
Shava menambahkan, masalahnya bukan hanya trust issue saja, tetapi juga kemungkinan bahwa selama ini apa yang dirancang (kebijakan atau apapun) tidak berlandaskan empati terhadap publik. Pejabat publik, menurutnya, jangan hanya mementingkan gestur performatif seperti angkat-angkat beras, mengepel dan sebagainya. Lebih dari itu, seharusnya pejabat publik membuat pernyataan yang kuat tentang apa yang akan mereka lakukan.
“Seharusnya tunjukkan komitmen lewat komunikasi dan tentu saja strategi komunikasi yang baik itu salah satunya dibangun dengan riset dan empati yang baik,” terangnya.
Ramainya kritik di media sosial
Melihat situasi ini, tentu masyarakat geram. Bahkan banyak selebriti, selebgram dan influencer yang ikut angkat bicara. Salah satunya Lutfi Afansyah Wijaya (@lutfiafansyah), dengan gaya gaul khasnya, ia mengingatkan kembali soal tugas dan kewenangannya yang sudah tertuang di undang-undang. Dengan istilah korporat andalannya, ia menyebut, pejabat publik yang seharusnya sudah punya best practice dari expected deliverables-nya yang tertuang di undang-undang. Ia juga meminta revisi tone komunikasi agar lebih apresiatif kepada masyarakat sebagai pembayar pajak.
Hesti Purwadinata, melalui Instagram Stories, menyinggung tentang uang triliunan yang diberikan pemerintah untuk menangani bencana di Sumatera juga merupakan uang dari rakyat. ”Triliunan mengatasnamakan negara dan pemerintah. Dia lupa kalau itu pun uang rakyat. Negara memang harus hadir dan ada. Kalau moncongmu seperti ini kita rakyat makin suudzon sama pemerintah. Jangan-jangan benar sekarang kalau ada relawan mau langsung nyebrang dipersulit harus lewat institusi yang ditunjuk. Si paling pengen viral,” tulis Hesti.
Komika Kemal Palevi juga turut kesal lantaran pejabat menyepelekan donasi Rp 10 miliar tersebut. Padahal donasi tersebut sangat berarti bagi para korban bencana banjir. “Kalau pemerintah memberikan bantuan dan bikin ratusan posko di wilayah bencana, itu namanya kewajiban. Nggak usah dipamerin,” sindir Kemal Palevi.
Musisi Sherina Munaf bahkan terheran-heran mengapa anggota DPR malah merasa tersaingi dengan aksi yang dilakukan oleh para relawan. “Bukannya prioritasnya itu secepat-cepatnya sebanyak-banyaknya nyawa terselamatkan dan bantuan tersalurkan ya? Negara, pemerintah, seharusnya bersyukur masyarakat sipilnya punya inisiatif, kepedulian, dan jiwa kemanusiaan sebesar ini,” tulisnya.
Meski sudah banyak gelombang memprotes berbagai pernyataan asal-asalan pejabat publik ini di media sosial, Shava mengingatkan, ini belum gambaran keseluruhan. Sebab masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses media sosial karena masalah infrastuktur yang belum merata di Indonesia. Maka itu, perlu terus merangkul masyarakat yang belum terpapar internet dan media sosial ini.
“Saya khawatirnya justru ada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa ada statement (pejabat publik) seperti ini, yang seharusnya bisa kita kawal bersama,” ungkapnya
Kekhawatiran lainnya, jangan-jangan pejabat berwenang di level paling atas sebenarnya tidak mengetahui kondisi di lapangan. Ada informasi yang disengaja ditutupi sehingga tidak diketahui pucuk pimpinan.
“Saya penasaran, apakah pemerintah memiliki tim yang benar-benar memonitor media sosial dan tidak hanya melaporkan hal-hal yang baik saja, misalnya semua sudah tertangani atau sudah ini itu, padahal penderitaan yang dihadapi warga seharusnya juga sampai,” jelasnya.
Dari situasi yang terlihat saat ini, menurut Shava, tidak hanya komunikasi publik yang bermasalah. “Komunikasi internal di dalam pemerintah pun perlu dievaluasi,” ujarnya.
Respons atas kritik
Pemerintah hari ini cenderung menganggap kritik sebagai serangan bahkan presiden menggunakan istilah ’nyinyir’. Padahal menurut Shava, pemerintah harus menyadari bahwa merekalah yang memiliki otoritas. “Pemerintah itu punya otoritas. Kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa mengubah kebijakan. Kita bisa lihatlah dari berbagai rancangan undang-undang yang di legislasi. Berapa sih yang kemudian yang disahkan? Berapa sih yang kemudian menjadi betul-betul prioritas dari publik gitu dan akhirnya bisa gol?” tegasnya.
Menurut dia, jika semua kritik dianggap sebagai ancaman, maka ada kemungkinan absennya otokritik dan itu berbahaya. Pemerintah tetap perlu evaluasi diri. “Artinya perlu lebih bijak sih, lebih bijak, lebih empatik. Kalau di feminisme ada ethics of care, yang seharusnya itu ada juga di komunikasi publik pemerintah,” katanya.
Shava mengatakan, dalam situasi seperti saat ini, masyarakat harus terus bersuara. Banyak alternatif aktivisme yang tidak destruktif, tidak merusak fasilitas publik, bahkan memanfaatkan fasilitas publik. Publik perlu bersatu dan saling bantu. “Sebagai publik juga perlu beraliansi dan membangun strategi,” pungkasnya. (Catur Ratna Wulandari)[*]
