digitalMamaID — Pemda Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana sejak 15 September 2025 hingga 30 April 2026. Pemda Provinsi Jabar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrem pada puncak musim hujan. Berdasarkan data BMKG, Jabar diperkirakan mengalami dua puncak musim hujan, yakni Desember 2025 serta Februari hingga Maret 2026.
Intensitas hujan yang tinggi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, pergerakan tanah serta angin puting beliung. Walhi Jabar bahkan mengingatkan risiko banjir dan longsor di Jabar skalanya bisa lebih dahsyat dibandingkan dengan Aceh dan Sumatera. Pemicunya adalah kerusakan lingkungan di Jabar yang semakin parah.
Berdasarkan data Walhi Jabar, sekitar 1,2 juta hektare lahan telah terdegradasi. Lebih miris lagi, kawasan hutan yang semestinya menjadi penyangga ekosistem kini mengalami penyusutan drastis. Bahkan, dari luas sekitar 800.000 hektare, kini hanya tersisa 400.000 hektare hutan yang masih terjaga.
Jabar sudah rusak dan kritis
Kondisi tersebut diperkuat oleh pandangan pakar geografi dan toponimi T. Bachtiar, yang menilai kondisi lingkungan Jabar sudah rusak dan kritis. “Membuktikannya gampang sekali. Coba saja buka citra satelit di Google Maps, dibuka, dilihat. Itu di tengah-tengah hutan sudah ada kebun, itu istilah saya bibit longsor,” ungkap T. Bachtiar saat dihubungi digitalMamaID, Senin, 15 Desember 2025.
Menurutnya, saat ini sudah banyak titik-titik rawan longsor di kawasan hutan. Meski tidak terlihat secara pandangan mata langsung, keberadaan bibit-bibit longsor tersebut tampak jelas melalui citra satelit.
Ia menilai potensi bencana di Jawa Barat dikatakan bisa lebih parah dibandingkan wilayah Sumatra karena jumlah penduduk yang terdampak akan jauh lebih besar. Kepadatan permukiman, terutama di kaki-kaki gunung dan lembah, dinilai memperbesar risiko dan dampak bencana.
Kemudian alih fungsi lahan yang sudah sangat masif, selain membuat banjir dan longsor, ini juga mengakibatkan tanah akan sangat tandus. “Jadi begitu hutan dibuka, pohonnya dibuka kayu-kayunya. Nanti semua tanah yang sangat subur itu akan tergerus, yang tertinggal adalah bebatuan-bebatuan yang gersang,” ungkapnya.
“Jadi sudah panas karena tidak ada pohon, tanahnya hilang terbawa air hujan ke lembah-lembah atau lebih dahsyatnya longsor, yang tertinggal adalah bebatuannya. Nah, itu yang tandus, sehingga akibatnya nanti secara ekonomi akan turun. Kualitas-kualitas penduduknya itu akan turun karena mata pencahariannya akan berkurang di tempat itu,” lanjutnya.
Bagi Bachtiar, alih fungsi lahan atau membabat hutan adalah bentuk ketidakpedulian dengan nilai-nilai kemanusiaan masyarakat Jawa Barat yang tinggal di bawahnya, yang akan terdampak. Baginya ini bukan hanya mengkhianati nilai kemanusiaan tapi, juga merusak nilai kemanusiaan.
Perlu ketegasan pemerintah
Maka dari itu, menurutnya, langkah paling mendesak yang harus dilakukan adalah ketegasan negara untuk mengembalikan fungsi hutan negara sebagaimana mestinya. “Sekarang hutan negara itu dikelola menjadi kebun sayur. Perlu ketegasan mengembalikan hutan kembali menjadi hutan. Jadi lereng-lereng yang curam itu harusnya dibentangkan, tidak ada pilihan lain,” tegasnya.
Ia menambahkan, negara sudah punya regulasi tentang hutan, pendirian bangunan, pertanian, infrastruktur dan lain-lain. “Itu yang harus dijaga, harus ditegakkan. Jadi, hutan-hutan negara harus difungsikan kembali sebagai hutan. Bukan sebagai peruntukan lain,” sambungnya.
Ia menjelaskan, hutan memiliki rangkaian ekologis yang utuh dan saling terhubung, mulai dari pucuk hingga akar, yang menopang ekosistem setempat sekaligus kehidupan manusia di sekitarnya. Dari mulai pucuk ada habitat burung dan tawon. Di tengah tumbuh lumut, liana, anggrek hutan dan buah.
“Jadi sistem ekologinya sudah ada dalam rangkaian-rangkaian itu. Misalnya binatang yang suka pucuk dia akan tinggal di pucuk. Binatang yang pemakan buah ada di buah. Buah-buah yang jatuh ke bawah, akan dimakan oleh binatang yang hidup di bawah. Binatang yang kecil-kecil di bawah akan dimakan oleh binatang yang lebih besar,” ungkapnya.
Rangkaian ekologis ini bermanfaat bukan hanya bagi ekosistem itu sendiri, tapi juga bagi manusia di sekitarnya. Sehingga manusia bisa bertahan hidup di hutan dengan memanfaatkan hutan secara baik, logis, dan teratur.
“Dan begitu pohon itu ditebang, maka udara tidak senyaman ketika pohon ada. Pohon itu kan bisa menyerap panas, meredam panas, meredam percikan air hujan. Lalu ditangkap oleh daun, dialirkan melalui akar, dikeluarkan lagi secara teratur di mata air. Nah, itu akan hilang, bila hutannya hilang,” lanjutnya.
Menurutnya, persoalan ini kembali bermuara pada nilai kemanusiaan. Ketika hutan hilang, sumber air dan sumber penghidupan masyarakat ikut lenyap. Oleh karena itu, perlindungan hutan pada hakikatnya adalah perjuangan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia itu sendiri.
Kesiapsiagaan masyarakat
Selain bencana hidrometeorologi, masyarakat Jawa Barat khususnya Bandung juga dibayang-bayangi oleh banyak sesar yang ada di sekeliling cekungan Bandung, salah satunya sesar Lembang. Walau terpantau beberapa kali aktivitasnya aktif, terasa ada gempa skala kecil beberapa kali di sepanjang garis patahan Lembang.
“Jadi, bagusnya sih gempa kecil-kecil saja. Agar energinya tidak terakumulasi lama jadi menimbulkan guncangan yang besar,” katanya.
Bachtiar menekankan, langkah pertama yang harus dilakukan masyarakat adalah meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Salah satunya melalui penanaman pohon di lokasi yang tepat, terutama di kawasan cekungan Bandung.
Langkah kedua adalah memitigasi diri. Setiap warga, khususnya yang tinggal di wilayah rawan seperti cekungan Bandung, perlu memahami apa yang harus dilakukan dalam berbagai situasi darurat, baik saat berada di rumah, di jalan, di kendaraan umum, di bangunan bertingkat, maupun di wilayah pesisir dan kawasan lainnya.
Menurutnya, hal-hal tersebut harus disosialisasikan secara luas, agar masyarakat mengetahui langkah yang tepat ketika bencana terjadi. Mitigasi tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga melibatkan masyarakat secara kolektif, dunia usaha, dan pemerintah, termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum bencana terjadi.
“Mitigasi itu kelihatannya kurang keren, kurang gagah sehingga tidak banyak dilakukan. Kebanyakan orang melakukan adalah pasca bencana. Kelihatan sebagai pahlawan datang, mengirim bantuan gitu, padahal korban kan sudah berjatuhan. Jadi, yang punya nilai kemanusiaan tinggi sebetulnya adalah mitigasi sosialisasi ketika sesuatu belum terjadi,” pungkasnya. [*]
