digitalMamaID — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), berencana meningkatkan kualitas layanan internet menjadi 100 Mbps untuk wilayah yang masuk kategori blank spot. Adapun fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas menjadi prioritas utama pemerintah dalam program ini.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, program ini akan dijalankan dengan menggandeng operator seluler nasional. Selanjutnya pemerintah akan menerapkan skema jaringan terbuka (open access) berbasis spektrum frekuensi baru untuk memperluas akses internet tetap berkecepatan tinggi, khususnya di wilayah tanpa jaringan serat optik.
Langkah ini merupakan bagian dari percepatan pemerataan digital nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya. Meutya menegaskan bahwa konektivitas digital adalah fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi rakyat.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat,” ujar Meutya dalam siaran pers yang diunggah di laman resmi Komdigi.
Kesenjangan internet
Upaya ini diharapkan akan membuka jalan bagi penyediaan layanan internet tetap berkecepatan tinggi di area yang belum terjangkau jaringan serat optik, khususnya untuk fasilitas publik seperti sekolah, pusat layanan kesehatan, kantor desa, dan rumah tangga.
Data dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, menunjukkan masih terjadi kesenjangan kecepatan internet di Indonesia. Data menunjukkan, saat ini, sebanyak 86 persen sekolah atau sekitar 190.000 unit masih belum mempunyai akses internet tetap. Sementara itu, 75 persen Puskesmas atau sekitar 7.800 unit juga belum terkoneksi internet dengan baik, dan sebanyak 32.000 kantor desa bahkan masih berada dalam zona blank spot.
Penetrasi fixed broadband atau internet kabel di rumah tangga juga masih rendah, baru menjangkau 21,31 persen secara nasional. Ini artinya, mayoritas keluarga di Indonesia masih mengandalkan internet dari jaringan seluler mereka.
Untuk mendukung hal ini, pemerintah telah menyiapkan spektrum baru yang akan dialokasikan secara transparan kepada penyelenggara jaringan tetap. Model jaringan yang akan diterapkan bersifat open access, artinya pemegang izin wajib membuka infrastrukturnya untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi yang lain.
“Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri,” jelas Meutya.
Meutya menambahkan, kesiapan Peraturan Menteri sebagai landasan hukum dari program internet murah ini pun telah melalui konsultasi industri selama lebih dari satu bulan. Proses seleksi operator akan dimulai tahun ini dengan skema yang transparan dan akuntabel, mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen untuk menyediakan layanan dengan harga yang terjangkau.
Komdigi sendiri menyerahkan bantuan layanan internet cepat bagi dua Sekolah Rakyat (SR) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua sekolah ini antara lain, Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Kabupaten Bantul dan Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 Kabupaten Sleman.
“Kewajiban Komdigi adalah pertama, memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik,” tegas Meutya.
Kecepatan internet Indonesi berada di papan bawah
Dilansir dari Detik, Speedtest Global Index yang dirilis Ookla pada Mei 2025 menyebutkan, kesenjangan kecepatan internet Indonesia memang yang paling babak belur di antara negara-negara di Asia Tenggara. Berdasarkan peringkat terbaru ini, Indonesia bahkan masih jauh untuk bisa bersaing dengan negara-negara tetangga.
Pada peringkat internet mobile, Indonesia menempati peringkat ke-85 dari 103 negara di dunia. Kecepatan internet mobile Indonesia rata-rata 40,61 Mbps. Jika dibandingkan dengan negara di ASEAN saja, Indonesia paling terburuk.
Begitu juga pada kategori fixed broadband, Indonesia bahkan secara peringkat menurun dengan menempati posisi terakhir jika dibandingkan negara di Asia Tenggara. Secara keseluruhan, Indonesia berada pada urutan ke-123 dari 154 negara di dunia.
Peringkat Internet Fixed Broadband Indonesia di Asia Tenggara per Mei 2025:
- Singapura 372 Mbps (peringkat 1)
- Thailand 247 Mbps (peringkat 15)
- Vietnam 203,89 Mbps (peringkat 26)
- Malaysia 144,96 Mbps (peringkat 41)
- Filipina 99,59 Mbps (peringkat 56)
- Brunei Darussalam 79,67 Mbps (peringkat 84)
- Kamboja 47,49 Mbps (peringkat 108)
- Laos 44,11 Mbps (peringkat 111)
- Indonesia 34,73 Mbps (peringkat 119)
- Myanmar 24,91 Mbps (peringkat 91)
Internet Fixed Broadband adalah layanan internet yang menggunakan infrastruktur fisik seperti kabel (serat optik, DSL, atau koaksial) untuk terhubung ke rumah atau kantor. Berbeda dengan mobile broadband yang menggunakan jaringan seluler, fixed broadband umumnya menawarkan kecepatan internet yang lebih stabil dan handal dibandingkan dengan koneksi nirkabel.
Tantangan perluasan internet berkecepatan tinggi
Menanggapi rencana Komdigi yang akan memperluas akses internet tetap berkecepatan tinggi di wilayah tanpa jaringan serat optik dengan menerapkan skema jaringan terbuka berbasis spektrum frekuensi baru, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai, implementasi skema ini akan menghadapi tiga tantangan, yakni regulasi, risiko hukum, dan beban biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi.
“Open akses (sebenarnya) bukan merupakan kebijakan baru, ini sudah lama dijalankan, namun dalam praktiknya tidak mudah,” kata Heru dilansir dari laman Bisnis Tekno pada Minggu, 15 Juni 2025.
Heru memaparkan, jika pemerintah benar-benar ingin menjalankan skema ini, maka harus ada penguatan regulasi dan dukungan dari aparat penegak hukum untuk menghindari potensi terjadinya pelanggaran hukum. Dia mencontohkan kasus Indosat Mega Media (IM2) yang sempat tersandung persoalan hukum karena adanya perbedaan tafsir terhadap penggunaan spektrum.
Lebih lanjut, Heru menjelaskan bahwa dalam praktiknya, open access relatif lebih mudah diterapkan pada spektrum frekuensi berbasis kelas seperti 2,4 GHz atau 5,8 GHz yang bersifat bebas (free), karena tidak menimbulkan implikasi keuangan bagi negara. Kendati begitu, penerapan skema serupa pada spektrum yang memiliki kewajiban Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi membutuhkan kejelasan skema pembayaran dan pengaturan teknis.
“Sebab kalau ada pemancaran BTS operator A, kemudian dipakai operator B, ini selama ini dianggap pelanggaran,” kata Heru.
Menurutnya, skema ini akan lebih efektif jika BHP frekuensi bisa dihapuskan untuk mendukung kolaborasi antaroperator. Jika tidak, kebijakan ini justru menimbulkan persoalan baru.
Di sisi lain, Heru juga menyoroti pentingnya percepatan lelang frekuensi agar program pemerataan digital berjalan optimal. Dia menyebut Indonesia sudah terlambat dua tahun dalam proses lelang, khususnya pada pita 700 MHz yang seharusnya bisa dimanfaatkan lebih awal.
Lebih lanjut, Heru menekankan pentingnya penyesuaian harga lelang agar tidak terlalu membebani operator. Jika biaya terlalu tinggi, operator bisa kesulitan melakukan pembangunan infrastruktur.
Saat ini regulatory cost di sektor telekomunikasi Indonesia sudah sangat tinggi. Untuk mendorong perluasan jaringan dan pemerataan layanan, diperlukan kebijakan insentif seperti pengurangan harga atau skema pembayaran yang fleksibel.
Dia juga menyebutkan bahwa saat ini telah tersedia berbagai model alokasi dan pembayaran spektrum yang bisa dipertimbangkan pemerintah, mulai dari skema pay as you grow, grace period, hingga relaksasi atau penghapusan BHP frekuensi dalam jangka waktu tertentu.
“Tinggal dipertimbangkan mana yang lebih optimal bagi pemerintah, bagi masyarakat, dan operator telekomunikasi,” ujarnya. [*]
