digitalMamaID — Di tengah riuhnya jagat maya, suara para ahli kian tenggelam dalam derasnya arus informasi. Pengetahuan yang lahir dari riset panjang harus bersaing dengan konten populer yang belum tentu berpijak pada fakta. Ironisnya, yang terakhir justru lebih mudah dipercaya. Lalu, mengapa kredibilitas keilmuan tak lagi otomatis menghadirkan kepercayaan publik?
Di linimasa, kita kerap menyaksikan seorang dokter berdebat sengit dengan influencer soal isu kesehatan. Bukan karena keduanya setara dalam kepakaran, melainkan karena opini kini memiliki panggung yang sama. Tanpa legitimasi sebagai tenaga kesehatan, suara influencer justru kerap menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, dokter yang bertahun-tahun menempuh pendidikan dan praktik profesional harus bekerja ekstra untuk meyakinkan publik bahwa keahliannya layak dipercaya.
Fenomena serupa juga terlihat di ruang publik yang lebih formal. Beberapa waktu lalu, seorang pakar politik terlibat debat panas di televisi nasional dengan influencer media sosial dalam forum yang membahas posisi Indonesia di Board of Peace. Alih-alih menjadi ruang pertukaran gagasan berbasis data, diskusi itu berubah menjadi arena adu opini yang timpang. Sang influencer, yang kerap bertindak sebagai pendengung tanpa pijakan keilmuan yang jelas, dengan percaya diri memojokkan analisis sang pakar. Apa yang dipertontonkan bukan sekadar perdebatan, melainkan potret nyata dari gejala “matinya kepakaran.”
Fenomena ini sejatinya telah lama diperingatkan oleh Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise. Ia menyoroti bagaimana masyarakat modern semakin mengaburkan batas antara pengetahuan dan opini akibat kemudahan akses informasi di era digital. Ketika semua orang merasa cukup tahu hanya karena bisa mencari di internet, otoritas para ahli pun tergerus. Dalam kondisi ini, kepercayaan tidak lagi dibangun atas dasar kompetensi, melainkan kedekatan emosional, popularitas, atau kesesuaian dengan keyakinan pribadi. Situasi ini membuat misinformasi tumbuh subur dan kepakaran kian dipertanyakan.
Algoritma dan suara tanpa kredibilitas
Peneliti dan dosen Binus University Angtyasti Jiwasiddi mengamati pergeseran ini dengan cermat. “Memang kalau sekarang itu masalahnya kepakaran itu hampir enggak terdengar,” kata Angty saat dihubungi digitalMamaID, Rabu, 18 Maret 2026.
Alasannya, sebagian besar masyarakat kini mengais informasi dari dunia digital. Namun, di ranah ini, algoritma memiliki preferensi yang condong ke konten hiburan. Konten edukatif dan informatif cenderung “turun secara algoritma” dibandingkan dengan yang menghibur. Proporsi informasi kredibel pun kian mengecil.
Ditambah lagi, munculnya suara-suara yang populer meskipun mungkin mereka tidak memiliki kredibilitas. Untuk beberapa topik, kredensial adalah sebuah keharusan. Namun, di era digital, batasan itu menjadi kabur. “Ditambah dengan era AI, ditambah dengan era hiburan dan *influencer* atau yang kadang disebut sebagai attention economy ini. Memang kepakaran itu hampir seperti yang sulit, hampir enggak kedengaran lah gitu ibaratnya,” jelas Angty yang juga aktif di PhD Mama Indonesia.
Meski saat ini sudah mulai ada pakar yang membuat konten di media sosial. Akan tetapi, jika dihitung jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan keseluruhan pembuat konten di media sosial.
Media sosial, yang awalnya didesain untuk hiburan, kini menjadi medan pertempuran informasi. “Ada kecenderungan kita itu seperti melebur antara hiburan dengan gosip, informasi, juga edukasi,” kata Angty. Realitas menjadi tercampur baur. Dari video joget-joget, berita perang, hingga edukasi, semuanya hadir dalam satu linimasa. Dalam kondisi ini, secara alami porsi konten edukatif menurun. Manusia cenderung lebih tertarik pada hal-hal yang menarik perhatian, cepat, dan menghibur.
Ketiadaan panduan dan tuntutan algoritma
Di Indonesia, belum ada panduan yang jelas mengenai ranah publik yang bisa dibicarakan oleh siapa saja dan ranah yang membutuhkan kredensial tinggi. “Memang kalau untuk kita itu memang masih sangat loose,” kata Angty.
Ini berbeda dengan China yang memiliki aturan ketat mengenai misinformasi. Pemerintah China melarang influencer membuat konten tentang topik sensitif seperti keuangan, kesehatan, hukum, dan pendidikan tanpa ijazah atau sertifikat profesional di bidang tersebut. Aturan yang berlaku sejak 25 Oktober 2025 mewajibkan platform besar seperti Douyin (TikTok versi Cina), Weibo, dan Bilibili untuk memverifikasi para kreatornya.
Algoritma media sosial juga memberikan reward kepada kreator yang paling cepat, paling menarik, paling otentik, bahkan paling banyak memproduksi konten. Tanpa ada pertimbangan mengenai akurasi. Hal ini mendorong para kreator konten untuk terus memproduksi konten dalam jumlah besar, seringkali tanpa waktu yang cukup untuk riset mendalam. “Kreator itu akan berada di posisi seperti dikejar-kejar untuk mengatakan sesuatu tentang sesuatu,” ujar Angty.
Idealnya, pemerintah dapat menjadi contoh dengan merujuk pada sains dan ahli dalam membuat keputusan. Menurut Angty, pemerintah yang bertanggung jawab an kredibel mestinya menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya. Dengan begitu, semua keputusan yang diambil akan bertumpu pada sains yang sudah tentu teruji.
Namun, dalam praktiknya, Indonesia masih jauh dari kondisi ideal itu. Seringkali kebijakan yang dibuat pemerintah juga menegasikan peran ahli. Ini menciptakan kesan, keahlian tidak terlalu penting, bahkan bisa “suka-suka” dalam membuat kebijakan.
Membangun kembali kepercayaan
Lantas, bagaimana mengatasi fenomena ini? Angty menawarkan beberapa solusi.
1. Meningkatkan critical thinking
Ini adalah kapasitas fundamental yang harus dimiliki masyarakat. “Critical thinking itu memang sebenarnya kita semakin butuh itu lebih dari dari sebelum-sebelumnya,” tegas Angty. Di tengah beragamnya perspektif di era digital, kemampuan berpikir kritis menjadi kunci.
2. Berbagi pengetahuan lewat komunitas
Angty berpendapat, tumbuhnya komunitas kecil yang lebih terarah dan terjaga kredibilitasnya bisa menjadi oase. Ia meyakini, komunitas semacam ini cenderung lebih independen, saling menjaga kredibilitas, dan memiliki kesamaan ketertarikan. Di dalam komunitas tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan pengetahuan. Komunitas menjadi ruang diskusi yang sehat sehingga bisa membangun kesadaran yang lebih baik di masyarakat.
3. Kesadaran pembuat konten
Di tengah situasi ini, bukan berarti jadi pintu masuk bagi pemerintah untuk mengontrol informasi. Peran pemerintah yang terlalu besar justru akan menimbulkan bias. Alih-alih mengontrolnya, pemerintah bisa mendorong penyebaran informasi di internet yang bertanggung jawab.
Perlu kesadaran dari pembuat konten itu sendiri agar menyebarkan informasi yang bertanggung jawab. Mereka harus memahami peran strategis mereka dalam masyarakat. Angty memberi contoh adanya kode etik jurnalistik yang berlaku dalam pemberitaan. Barangkali sudah perlu dibicarakan kode perilaku yang bisa jadi tuntunan para content creator. “Para pembuat konten harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab mereka dalam menyebarkan informasi. Kita tuh punya tanggung jawab ini, lho,” kata Angty.
4. Menggunakan AI dengan bijak
Misalnya saja saat menggunakan ChatGPT atau AI lainnya, masyarakat perlu memeriksa kembali informasi itu dengan sumber kredibel. Angty juga mengingatkan, AI membawa biasnya sendiri. Sehingga tidak bisa menjadi satu-satunya sumber informasi atau kebenaran. “AI memberikan perspektif yang tidak selalu netral, dan perspektif siapa nanti yang akan diberikan oleh AI ke kita, itu yang harus selalu diwaspadai,” katanya.
Media sosial menjadi wadah bagi siapa saja bersuara. Tapi saat suara ahli diabaikan, kita bukan hanya kehilangan arah dalam mengambil keputusan, tetapi juga perlahan kehilangan pijakan pada kebenaran itu sendiri. [*]
