digitalMamaID — Presiden Prabowo Subianto mulai membagikan 330 ribu interactive flat panel (IFP) atau interactive smart board ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap pembagian smart board ini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengatasi kesenjangan digital antara sekolah-sekolah di kota-kota besar dan di daerah terpencil. Kebijakan ini dinilai tidak solutif dan tidak tepat sasaran.
Pemerintah menganggap proyek ini akan mampu menciptakan kegiatan belajar mengajar di ruang kelas menjadi lebih menarik karena didukung papan tulis interaktif. Papan tulis konvensional dengan spidol maupun kapur tulis dianggap sudah tidak lagi menarik perhatian para siswa bila dibandingkan dengan layar sentuh nan lebar itu.
Sayangnya, interactive smart board tidak mungkin menjadi smart jika tidak dibarengi dengan ekosistem yang mendukung. Interactive smart board adalah perangkat modern yang membutuhkan konektivitas internet. Tanpa internet, perangkat ini tak cukup smart.
Direktur Common Room Gustaff H. Iskandar dalam sebuah diskusi bersama awak media mengatakan, masih terjadi kesenjangan internet yang begitu besar di Indonesia. Misalnya di Karawang, Bandung, Bekasi, dan Sukabumi masih ada desa-desa yang kesulitan untuk mengakses listrik dan internet. Di tahun 2025, masih ada desa yang hanya bisa mengandalkan panel surya untuk pencahayaan di malam hari.
“Di daerah-daerah yang secara geografis ada di perbukitan, pegunungan, atau di pesisir, itu jaringan listrik susah, internet susah, jadi memang Indonesia secara geografis punya tantangan yang luar biasa. Waktu pandemi covid, laporan dari pemerintah provinsi Jawa Barat lebih dari 42 ribu pelajar tidak bisa PJJ karena di kampungnya tidak ada jaringan internet, akhirnya belajarnya pakai RRI, ada juga yang pakai radio,” kata Gustaff.
Bukan solusi
Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti, menilai kebijakan pemerintah membagi-bagikan smart board ke sekolah-sekolah adalah tindakan terburu-buru. Ia juga mempertanyakan kebijakan pengadaan smart board ini untuk siapa. Apakah benar untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan Indonesia atau justru ada kepentingan lain?
“Jangan-jangan yang membutuhkan adalah ya mereka yang mengambil kebijakan ini? Kepentingan pengadaan ini untuk apa kalau bukan untuk kepentingan mereka? Karena kepentingan pendidikan ya bukan itu,” kata Retno kepada digitalMamaID, Selasa, 30 September 2025.
Menurut Retno, jika tujuannya untuk pemerataan akses digital pada seluruh jenjang pendidikan di seluruh daerah, maka kebijakan pembagian smart board bukan jawaban yang tepat. Sebab untuk mengakses internet saja, banyak guru-guru di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) itu kesulitan.
“Jika targetnya di sekolah-sekolah 3T yang mana listrik saja susah, apalagi wifi. Mereka itu sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan internet, sampai ada guru yang menceritakan kalau menyalakan laptop saja ia harus menggunakan aki motor,” ungkapnya.
Rento menegaskan, sebelum membagikan smart board pemerintah harusnya mempersiapkan terlebih dahulu infrastruktur yang mendukung.
Yang tidak kalah penting lagi kata dia, perlunya pelatihan untuk guru. Teknologi secanggih apapun jika literasi guru kurang mampu mengimbangi, maka keberadaan interactive smart board tersebut tidak akan berdampak signifikan.
Oleh sebab itu, jika tujuan pengadaan smart board adalah untuk mengatasi kesenjangan digital di dunia pendidikan, maka perlu juga memberikan pelatihan-pelatihan terhadap semua guru di jenjang PAUD, TK, SD dan SMP di seluruh Indonesia. Termasuk, jika ingin memajukan kualitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal maka yang harus dilakukan bukan pengadaan smart board melainkan memperbanyak pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru.
“Itu langkah pertama. Karena guru itu memegang peranan yang sangat penting, guru itu seperti supir, kalau dia jago nyetir maka mobil apapun bisa dia bawa. Mobil itu adalah kurikulumnya,” kata Retno.
Begitu juga untuk menciptakan murid-murid yang pintar dan kreatif, maka yang dibutuhkan adalah guru-guru yang berkualitas dan kreatif. Karena prinsipnya, guru kreatif akan melahirkan murid yang kreatif, guru yang gemar membaca akan melahirkan murid-murid yang juga suka membaca, guru yang berkualitas muridnya pun akan berkualitas.
“Jadi kalau murid dan guru berkualitas maka sekolah akan berkualitas, kalau sekolah-sekolah di daerah itu berkualitas maka pendidikan di daerah juga berkualitas. Jadi kalau ingin meningkatkan kualitas bukan dengan pengadaan itu (smart board),” jelas Retno.
Selain itu yang dibutuhkan guru-guru bukan hanya pelatihan tetapi juga tunjangan sertifikasi guru. Baik guru di kota maupun di daerah 3T, sertifikasi yang menjamin akan membuat guru betah untuk mengajar di mana pun.
“Yang memastikan guru-guru di daerah tertinggal ini betah di sana, dengan apa? ya dengan tunjangan sertifikasi, mereka tetap dapat sertifikasi meskipun tidak 24 jam dan muridnya tidak terpenuhi, nah itu, jadi guru-guru akan betah dan tahan untuk mengabdi di daerah 3T,” kata dia.
Smart board dinilai tidak tepat sasaran
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebutkan, langkah pembagian 330 smart board ke sekolah-sekolah ini kurang tepat. Menurut Ubaid, yang dibutuhkan sekolah-sekolah bukanlah papan tulis pintar melainkan pendidikan gratis hingga 12 tahun bahkan sampai ke perguruan tinggi.
“Yang dibutuhkan dunia pendidikan yang paling mendesak bukan itu (smart board). Yakni wajib belajar yang dijamin oleh UUD melalui putusan MK, pemerintah wajib membiayai, tetapi hari ini ada 4,2 juta anak usia sekolah tapi belum bisa sekolah dan ini karena faktor ekonomi. Jadi mestinya ini dulu (sekolah gratis) yang harus diprioritaskan,” kata Ubaid.
Kemudian yang kedua, kata dia, prioritaskan bangunan sekolah yang layak sehingga tidak ada kesenjangan antara bangunan sekolah di kota-kota besar dan di daerah terpencil.
“Masih banyak bangunan sekolah yang rusak, di jenjang SD lebih dari 60 persen bangunannya rusak, bagaimana mau sekolah jika bangunannya rusak. Di SMA malah sekolahnya tidak ada, di kecamatan-kecamatan banyak sekolah SMA tidak ada, bagaimana pemerintah mau mewajibkan program belajar 12 tahun kalau sekolahnya tidak ada,” kata Ubaid.
Alih-alih menjawab kebutuhan dasar dan prioritas, program bagi-bagi smart board justru berpotensi mengulang kesalahan yang sama, yakni proyek bagi-bagi laptop chromebook. Pengadaan chromebook pun dulu dianggap mampu mendukung proses belajar di sekolah, namun faktanya tidak efektif. Sebab, penggunaannya pun berbasis internet, sedangkan tidak seluruh wilayah Indonesia terkoneksi dengan internet.
“Kenapa kesalahan harus diulang-ulang? sebelumnya ada pengadaaan laptop chromebook yang sekarang juga tidak ada yang bisa nyala di sekolah-sekolah, kok ini di ulang lagi?” ungkap Ubaid,
“Menurut saya yang jauh lebih penting bagaimana guru-guru kita itu ditingkatkan kualitasnya, itu kan butuh dana. Antrean sertifikasi sampai hari ini masih jutaan guru belum terselesaikan, kan itu semua yang bisa mengatur kualitas pendidikan, kenapa jadi pengadaan laptop, smart board, yang mungkin menguntungkan bagi elit pejabat tapi sama sekali tidak dibutuhkan oleh sekolah,” tambah Ubaid.
Smart board rawan penyelewengan dan tidak berbasis kebutuhan
Bantuan smart board berukuran 75 inci ini menyasar sekolah-sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP. Beberapa wilayah sudah melaporkan, sekolah-sekolahnya menerima bantuan ini.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Atip Latipulhayat menyebut progres pengiriman smart board sudah mencapai 10 persen dari target 330 ribu sekolah pada 2025. Tahap pertama distribusi dilakukan di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, kemudian akan menyasar daerah lainnya.
Pakar Pendidikan sekaligus CEO Jurusanku Ina Liem menyoroti kebijakan bagi-bagi smart board untuk sekolah-sekolah yang dinilai tidak berbasis kebutuhan dan survei lapangan. Apalagi perangkat ini juga dibagikan ke sekolah-sekolah berkurikulum internasional yang mana mereka sudah lebih dulu memilikinya karena mereka mampu membeli sendiri.
“Sekolah-sekolah SPK yang berstandar Internasional mereka diminta untuk mengisi formulir kesediaan untuk menerima flat panel ini, yang belum mengisi diingatkan lagi dan daftarnya disebutkan termasuk sekolah-sekolah besar seperti British school, German School, Binus, Global Jaya, yang jelas-jelas mampu secara finansial membeli sendiri flat panel kalau memang perlu. Artinya kebijakan ini tidak berbasis data kebutuhan dan urgensi masyarakat, melainkan sekedar distribusi massal tanpa prioritas yang jelas,” kata Ina Liem dalam unggahan video di akun tiktoknya.
Ina Liem memandang kebijakan bagi-bagi smart board yang dibuat pemerintah Prabowo sangat tidak etis di tengah kondisi pendidikan saat ini. Banyak bangunan sekolah yang belum layak, masih ada kebocoran anggaran, hingga gaji guru-guru di daerah yang sangat memprihatinkan.
“Di tengah isu rendahnya gaji guru, kondisi sekolah yang memprihatinkan dan kebocoran anggaran pendidikan yang masif, ketimbang membereskan masalah-masalah ini Kemendikdasmen justru sibuk bagi-bagi panel raksasa. Pertanyaannya apakah ini prioritas yang tepat sasaran? Untuk siapa sebenarnya kebijakan ini dibuat? Apakah ini kebijakan pendidikan atau sekedar proyek bagi-bagi anggaran?” tanya Ina Liem. [*]
