digitalMamaID — Gelombang aspirasi publik menguat di lini massa lewat unggahan 17+8 Tuntutan Rakyat. Tuntutan ini disarikan dari berbagai aspirasi rakyat yang mengemuka di aksi demonstrasi sepekan belakangan. Tuntutan itu mencakup desakan penghentian kekerasan aparat, penolakan kenaikan gaji DPR, hingga reformasi institusi negara.
Poster berwarna pink dan hijau diunggah bersama oleh banyak akun pemengaruh media sosial kemudian diamplifikasi oleh netizen. Apa saja isi tuntutan itu?
17 Tuntutan mendesak
Sebanyak 17 tuntutan mendesak diberi tenggat hingga 5 September 2025. Inti desakan ini menyoroti kinerja DPR, kepolisian, hingga keterlibatan TNI dalam urusan sipil.
Beberapa poin utama meliputi:
-
Presiden Prabowo diminta menarik TNI dari pengamanan sipil dan menjamin tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
-
Dibentuk tim investigasi independen untuk mengusut kasus kekerasan dalam aksi Agustus.
-
Pembekuan kenaikan gaji DPR, termasuk fasilitas baru dan pensiun.
-
Transparansi anggaran DPR dipublikasikan secara terbuka.
-
Dorongan Badan Kehormatan (DPR) periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
-
Pecat atau jatuhkan sanski tegas kepada kepada keder DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
-
Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
-
Partai politik diminta menindak kader yang terlibat kasus hukum serta membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
-
Seluruh demonstran yang ditahan diminta segera dibebaskan.
-
Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
-
Kekerasan aparat harus dihentikan, dan pelanggaran HAM diproses hukum secara transparan.
-
Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
-
Komitmen agar TNI kembali ke barak serta tidak mengambil alih fungsi kepolisian.
-
Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi polri.
-
Upah layak bagi guru, buruh, tenaga kesehatan, hingga mitra ojek online.
-
Ambil langkah darurat untuk mencegah PKH massal dan lindungi buruh kontrak.
-
Dialog terbuka dengan serikat buruh mengenai upah minimum dan sistem outsourcing.
8 Tuntutan jangka panjang
Selain desakan cepat, gerakan ini juga memuat 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat hingga 31 Agustus 2026.
Isinya mencakup:
-
Reformasi DPR melalui audit independen, penghapusan fasilitas istimewa, dan penolakan mantan koruptor.
-
Perbaikan partai politik agar lebih transparan dan akuntabel.
-
Sistem perpajakan adil dengan pembatalan kebijakan yang membebani rakyat.
-
Penguatan KPK dan pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor.
-
Reformasi kepolisian untuk mewujudkan institusi profesional dan humanis.
-
Kepastian TNI kembali ke barak, tanpa keterlibatan dalam proyek sipil.
-
Penguatan lembaga independen seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan Kompolnas.
-
Evaluasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk revisi UU Cipta Kerja dan proyek strategis nasional.
Dukungan pemengaruh dan akademisi
Tuntutan rakyat ini dipicu berbagai persoalan mulai dari kasus kekerasan aparat terhadap demonstran, isu kenaikan gaji pejabat di tengah krisis ekonomi, hingga kebijakan yang dinilai menekan buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil.
Selain itu, kekerasan aparat dalam mengamankan demonstrasi dinilai sebagai kemunduran demokrasi. Publik menilai pemerintah gagal menunjukkan empati, dan justru memperbesar jarak antara penguasa dan rakyat.
Seruan rakyat ini mendapat dukungan luas dari figur publik dan akademisi. Sejumlah artis dan seniman seperti Dian Sastrowardoyo, Ernest Prakasa, Joko Anwar, Bintang Emon, Fiersa Besari, hingga Pamungkas menyuarakan desakan perubahan.
Dukungan serupa datang dari kampus. Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI serta Center for Environmental Law & Climate Justice UI mengeluarkan pernyataan resmi.
Petisi daring bertajuk Reformasi Indonesia di Change.org juga mendapat puluhan ribu tanda tangan. Selain itu, 211 organisasi masyarakat sipil di bawah koordinasi YLBHI ikut menyampaikan sikap bersama.
Tiga kata kunci yang muncul dari gerakan ini adalah transparansi, reformasi, dan empati. Transparansi dalam membuka anggaran dan kasus hukum, reformasi institusi agar kembali berpihak pada rakyat, dan empati terhadap kelompok pekerja yang paling terdampak krisis.
Kini publik menunggu respons pemerintah dan DPR terhadap 17 tuntutan mendesak sebelum tenggat 5 September 2025. Jika diabaikan, gelombang aksi diperkirakan akan semakin membesar.
Tuntutan ini bukan sekadar daftar desakan, tetapi juga potret keresahan rakyat terhadap arah demokrasi Indonesia. [*]
