digitalMamaID — Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya buka suara setelah gelombang demonstrasi besar-besaran menelan korban jiwa. Tanpa permintaan maaf, Presiden Prabowo mengabulkan permintaan masyarakat untuk menghentikan tunjangan anggota DPR dan menghentikan sementara kunjungan kerja ke luar negeri.
“Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo.
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam unggahan video di kanal resmi YouTube Sekretariat Presiden pada hari ini, Minggu, 31 Agustus 2025. Tanpa pendampingan Wakil Presiden Gibran Rangkabuming Raka, Presiden justru didampingi oleh para elit partai dan jajaran pemerintahan merah putih.
Gejala di luar hukum
Selain penghentian tunjangan, Prabowo juga mengatakan, para elit partai telah mencabut keanggotaan beberapa anggota dewan yang bersikap tidak patuh. Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya), kemudian Nasdem juga telah menonaktifkan Ahmad Syahroni dan Nafa Urbach.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” kata Prabowo.
Dalam pidatonya tersebut, Prabowo didampingi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketum Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono, Sekjen PKS Muhammad Kholid dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Juga hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin.
Dalam pernyataannya, Prabowo juga meminta aparat soal adanya upaya di luar hukum pada aksi demonstrasi yang terjadi sepekan belakangan. “Sekali lagi, aspirasi murni yang disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme,” kata Prabowo.
Ia meminta kepolisian dan TNI mengambil tindakan tegas pada aksi perusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu, atau tempat-tempat umum, atau sentra-sentra ekonomi.
Mudah digugat
Langkah ketum partai yang dengan tegas menonaktifkan anggotanya ini mendapatkan sorotan dari beberapa pengamat politik. Salah satunya, pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti.
Menurut Ray Rangkuti, apa yang dilakukan ketum partai terkait polemik yang disebabkan oleh anggotanya sudah tepat untuk saat ini. Namun sangat mudah untuk digugat secara administratif di kemudian hari.
“Langkah partai Nasdem untuk menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach secara politik sudah tepat. Sekalipun, secara administratif masih terbuka untuk digugat,” kata Ray dalam keterangan tertulis yang diterima digitalmama.
Menurutnya, penghentian secara sepihak oleh partai itu bisa tidak diterima secara administratif. Sebab, pada dasarnya PAW anggota DPR harus memenuhi ketentuan dalam UU No 7/2017. Selain karena meninggal dunia, atau mundur, sakit, diberhentikan oleh partai itu dimungkinkan.
“Tapi pemberhentian oleh partai itu harus dihubungkan dengan faktor lain seperti tindak pidana, pelanggaran kode etik, atau tidak lagi menjadi anggota partai tersebut. Di sinilah lobang pemberhentian Sahroni dan Nafa menganga,” ungkapnya.
“Tapi, sekali lagi, demi menjaga eskalasi aksi massa, maka langkah ini tepat,” tambahnya.
Namun untuk saat ini, kata Ray, tentu saja, langkah penonaktifan itu jauh dari cukup untuk meredam protes publik. Menurunkan aksinya belum tentu menurunkan protesnya.
Oleh karena itu, masih kata Ray, perlu langkah substantif lainnya dan itu tidak hanya menyangkut Sahroni atau Nafa Urbach tapi seluruh elit politik. Yakni mengubah kultur politik dari sekedar demokrasi minimalis.
“Memahami demokrasi sebagai semata seperangkat aturan, ke arah demokrasi etis. Di mana pertimbangan moral dan langkah etika menjadi acuan penting dalam laku politik para politisi kita. Seperti tidak berjoget-joget di tengah derita rakyat, flexing kekayaan, meminta fasilitas yang semakin menjauhkan mereka dari rakyat. Dan ini, tidak hanya berhubungan dengan legislatif tapi juga eksekutif. Rakyat marah pada kesenjangan yang dirayakan,” paparnya. [*]
