digitalMamaID — Pemerintahan Presiden Prabowo menggelar pidato kenegaraan pertamanya pada Jumat, 15 Agustus 2025 di Gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Dalam naskah pidato perdananya tersebut, Presiden Prabowo memaparkan capaian pemerintahannya mulai dari makanan bergizi gratis yang mencerdaskan anak bangsa, ekonomi yang tumbuh 5,12 persen, hingga klaim penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Berikut ini daftar klaim capaian masa kepemimpinan Prabowo dalam 299 hari masa jabatannya:
Klaim ekonomi tumbuh hingga 5,12 persen
Dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan ekonomi RI tumbuh hingga 5,12 persen pada triwulan kedua, membaik dari triwulan pertama yang hanya 4,87 persen. Ia menyambut baik pertumbuhan ekonomi Indonesia di saat perekonomian global tengah terguncang karena perang dagang dan perang tarif.
“Di tengah konflik politik, konflik ekonomi global, perang dagang, perang tarif, ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5 persen, yakni 5,12 persen. Para pakar yakin, ini akan semakin meningkat di saat-saat yang akan datang,” ungkap Prabowo.
Dalih ekonomi tumbuh kala badai PHK terjadi di mana-mana tentu saja menuai pro dan kontra. Sejumlah ekonom dan lembaga survei bahkan meragukan keakuratan data tersebut. Karena fakta yang terjadi di lapangan, banyak masyarakat yang menjadi korban PHK massal, dan terjadi penurunan daya beli.
Menurut data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), jumlah PHK mencapai 939.038 orang dari periode Agustus 2024 hingga Februari 2025.
Klaim tingkat pengangguran menurun
Prabowo juga menyebut data pengangguran di Indonesia menurun mencapai level terendah sejak krisis moneter 1998. “Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998,” kata Prabowo.
Menurutnya, tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen di Februari 2025 dari 4,82 persen tahun lalu. Prabowo juga menyebut, pemerintahannya telah membuka sebanyak 3,6 juta lapangan kerja baru kepada masyarakat.
Klaimnya ini bertolak belakang dengan fakta banyaknya perusahaan dan lembaga yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada ribuan karyawannya. Tercatat dalam data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 42.385 orang di PHK pada periode Januari-Juni 2025 menembus 42.385 orang. Jumlah itu meningkat 32,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 32.064 orang.
Kemerdekaan artinya rakyat harus bebas dari kemiskinan
Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemerdekaan yang sejati adalah terbebasnya rakyat dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan.
“Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan, untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, negara kita harus berdaulat secara ekonomi, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Negara kita diberi karunia oleh Allah swt, sumber daya yang melimpah ruah,” ujar Prabowo.
Sayangnya di negeri ini kebebasan hanya milik orang kaya. Sedangkan rakyat masih terus berjuang sendiri, dijajah di negeri sendiri dan diperas keringatnya atas nama pajak, pajak, dan pajak.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyebutkan, “Dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain, caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, dan ada yang melalui pajak.”
Zakat dan pajak tidak sama. Zakat sebesar 2,5 persen diwajibkan bagi mereka yang mampu dan dibagikan kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat, termasuk fakir miskin. Sedangkan pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara, tidak melihat kaya maupun miskin. Hitungan pajak pun beragam. Kata imam Ahmad dan Abu Dawud dalam kitab Al-Imarah :“Sesungguhnya pelaku atau pemungut pajak (diadzab) di neraka,” jika pajak atau pungutan tersebut tidak adil dan bukan merupakan kesepakatan untuk kemaslahatan.
Jangan main-main dengan uang rakyat
Prabowo mengingatkan untuk tidak main-main dengan uang rakyat dan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat, setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat, setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata, belanja operasional yang tidak efisien harus dipangkas, belanja negara harus dipangkas,” kata Prabowo.
Ironisnya, jangan main-main dengan uang rakyat tapi uang nganggur di rekening diblokir, tanah nganggur disita, tetapi rakyat nganggur dibiarkan bertahun-tahun. Negara harusnya fokus memburu para penunggak pajak besar, bukan menyasar tabungan sunyi milik rakyat kecil.
View this post on Instagram
Korupsi adalah masalah besar bangsa Indonesia
Prabowo menyebut, masalah besar bangsa Indonesia adalah korupsi. Kasus korupsi ini seolah sudah mengakar dan mendarah daging dalam birokrasi Indonesia.
“Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita, ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan, perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita, BUMD-BUMD kita, ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi, setelah 229 hari saya memimpin pemerintahan saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintah kita, hal ini tidak baik tetapi harus saya laporkan kepada para wakil rakyat,” kata Prabowo
Pidato ini selaras dengan janji kampanyenya dulu yang akan mengejar koruptor hingga Antartika dan ke padang pasir demi memastikan tidak ada tempat yang aman bagi koruptor Indonesia.
“Saya akan mencari bukti. Dan saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika. Bahkan ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar,” tegas Prabowo dikutip dari Tempo.
Namun setelah menjabat sebagai Presiden, masyarakat menganggap janji itu hanya omon-omon. “Katanya mau dikejar sampai ke Antartika, orang yang sudah tampak di depan mata aja nggak ditangkep apalagi (kasus) pagar laut ga berani tangkap dalangnya,” ujar netizen.
Janji sikat jenderal beking tambang ilegal
Prabowo memberikan peringatan kepada para jenderal TNI maupun Polri hingga para eks jenderal, yang terbukti terlibat apalagi sampai membekingi aktivitas tambang ilegal akan ditindak tegas. Prabowo mengaku tidak akan gentar untuk menindak para pelaku tambang ilegal ini.
“Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun. Apakah jenderal dari TNI, atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” kata Prabowo.
Klaim MBG mampu cerdaskan anak bangsa, anggarannya capai Rp335 Triliun
Prabowo saat membacakan pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp757,8 triliun. Di mana Rp335 triliunnya atau separuhnya untuk mendukung program MBG di tahun 2026. Jumlah ini bahkan lebih besar dari alokasi gaji guru dan dosen Rp 178,7 triliun.
“Walau baru berjalan 8 bulan, hasil dari makan bergizi gratis mulai terasa. Angka kehadiran anak di sekolah meningkat, prestasi anak-anak di sekolah meningkat,” kata Prabowo.
Program makan gratis memang terkesan mulia, namun apakah benar-benar dibutuhkan masyarakat? Menurut Retno Listyarti, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, yang kita butuhkan adalah pendidikan gratis bukan makan gratis. Urusan makan gratis, serahkan kepada orangtuanya, tugas negara adalah menjalankan amanat konstitusi.
“Program makan gratis yang menyedot triliunan itu tidak ada dalam amanat konstitusi. Biar makanan gratis itu diurus orang tua, nah biar orangtua bisa kasih makan yang baik dan bergizi kasih pekerjaan orang tuanya. Itu yang harus dibangun,” kata Retno.
Retno menambahkan, amanat konstitusi adalah menjamin hak-hak dasar setiap warga negara dan pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. “Konstitusi juga menyebutkan untuk pendidikan dasar dan menengah maka wajib negara membiayai, jadi itu amanah konstitusi,” kata Retno.
Nampaknya banyak yang lupa, bahwa kemiskinan struktural tidak lahir dari kekurangan gizi melainkan dari ketimpangan akses pendidikan dan ketidakmerataan distribusi sumber daya. Ini lah yang kemudian menciptakan lingkaran setan kemiskinan, di mana kelompok yang sudah tertinggal secara ekonomi semakin sulit untuk keluar dari lingkaran itu.
Jadi, alih-alih menuangkan triliunan rupiah untuk program makan gratis, alihkan saja untuk program beasiswa LPDP (Rp25 triliun), program bidikmisi (Rp17,2 triliun), dan program Indonesia pintar (Rp15,6 triliun) yang dananya sangat jauh dari anggaran makan gratis (Rp335 triliun).
Mewujudkan pendidikan bermutu
Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, Prabowo berkomitmen pemerintah akan memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN tahun 2026 atau sebesar Rp757,8 triliun. Anggaran pendidikan ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.
“Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar 757,8 triliun untuk tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” kata Prabowo.
Prabowo juga membeberkan rencananya untuk membangun 1.100 desa nelayan. Berharap para nelayan dan petani dapat hidup lebih baik dan bangga menjadi tulang punggung bangsa. Prabowo berjanji akan mewujudkan rencana tersebut dalam waktu dekat.
Prabowo juga mengungkapkan keinginannya agar hidup guru sejahterah, rakyat kecil bisa tersenyum karena tidak lagi takut sakit, takut lapar, dan tidak takut anaknya tidak bisa sekolah.
“Kita ingin guru-guru semangat mengajar karena dihargai. Kita ingin rakyat kecil bisa tersenyum karena tidak lagi takut sakit, tidak takut lapar, dan tidak takut anaknya tidak bisa sekolah. Kita harus cari lapangan kerja sebesar-besarnya dan sebanyak banyaknya,” ujarnya.
Namun sederet pencapaian pemerintahan Prabowo di sektor pendidikan disebut tidak sesuai dengan kenyataan. Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), pidato Prabowo kemarin khususnya di sektor pendidikan dipenuhi over klaim keberhasilan tanpa melihat data dan realitas di lapangan.
Menurut Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, pernyataan Prabowo soal rakyat kecil bisa tersenyum karena tidak takut lagi anaknya tidak bisa sekolah, hanyalah halusinasi.
Data Pusdatin Kemendikdasmen per Agustus 2025, menunjukkan jumlah anak tidak sekolah (ATS) kian meningkat mencapai 3,9 juta anak. Jika dibanding data ATS per Desember 2024, yang berjumlah 3,5 juta anak, maka jumlah ATS mengalami peningkatan 400 ribu anak.
“Jadi, kehadiran sekolah rakyat belum mampu membendung terus bertambahnya jumlah anak tidak sekolah, yang mayoritas karena persoalan ekonomi alias tidak punya biaya,” paparnya.
Di sisi lain, klaim 100 sekolah rakyat dapat membuka jalan anak keluarga miskin supaya bisa bersekolah tanpa hambatan, juga dianggap terlalu berlebihan. Data JPPI, menunjukkan ATS karena faktor ekonomi (kemiskinan dan pekerja anak) berjumlah 2,9 juta anak. Jika 100 sekolah rakyat hanya mampu menampung 10 ribu murid, maka sekolah rakyat hanya mampu menampung sekitar 0,33 persen dari total kebutuhan anak yang putus sekolah akibat masalah ekonomi.
“Jadi klaim keberhasilan sekolah rakyat terlalu berlebihan, dan masih sangat jauh dari target yang semestinya mendapatkan layanan pendidikan yang setara, berkualitas, dan berkeadilan untuk semua,” tuturnya.
Dikutip dari Tempo, mantan duta besar Indonesia untuk Norwegia Todung Mulya Lubis turut buka suara. Menurutnya, pidato yang disampaikan Kepala Negara di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu hanya fokus membicarakan berbagai keberhasilannya sendiri dan tidak menyampaikan berbagai kekurangan yang juga terjadi di Indonesia selama dia menjabat.
“Setelah mendengarkan pidato ini media dan masyarakat harus melakukan fact check. Ini penting agar kita bisa memahami pidato kenegaraan secara lebih utuh,” kata Todung.
Todung memberi contoh beberapa masalah yang tidak dibahas di pidato Prabowo. Salah satunya, penyalahgunaan kekuasaan di berbagai tempat oleh aparat negara sipil maupun militer. Selain itu, masalah penegakan hak asasi manusia juga luput dari pidato presiden.
“Seharusnya presiden bicara juga tentang kemerosotan hak asasi manusia dan lemahnya check and balance,” ujarnya. [*]
